Bawaslu: Mau Ke TPS Pake Kaos #2019GantiPresiden? Silahkan! Tak Masalah
Faktakini.com
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak melarang masyarakat mengenakan atribut berupa kaos bertuliskan #2019GantiPresiden saat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada pemungutan suara Pilkada serentak 2018.
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan bahwa hal itu boleh dilakukan meski kaos #2019GantiPresiden bernuansa Pilpres 2019.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghelat tahapan pemungutan suara Pilkada 2018 di 171 daerah secara serentak pada 27 Juni. "Tak ada masalah," tutur Fritz saat dihubungi, Selasa (26/6).
Meski begitu, Fritz mengatakan tidak boleh ada mobilisasi massa pendukung salah satu paslon di sekitar TPS. Dengan demikian, masyarakat yang ingin mengenakan kaos #2019GantiPresiden sebaiknya tidak berkumpul di sekitar TPS.
"Mobilisasi massa pendukung paslon, tidak [boleh]. Kala ada di sekitar TPS juga diusir," kata Fritz.
Bawaslu, sebelumnya, telah merilis indikator kerawanan di TPS pada saat pemungutan suara Pilkada serentak 2018. Salah satu indikatornya adalah relawan bayaran di sekitar TPS.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa keberadaan relawan di sekitar TPS sangat rawan terjadi pelanggaran. Misalnya, massa relawan mempengaruhi masyarakat untuk memilih salah satu kandidat.
"Indikator terjadinya praktik politik uang, salah satunya terdapat relawan bayaran pasangan calon di wilayah TPS," tutur Afif di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (26/6).
Pilkada 2018 akan memasuki tahapan pemungutan suara pada 27 Juni mendatang. Pemungutan suara akan dilakukan secara serentak di 171 daerah, antara lain di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.
Gerakan #2019GantiPresiden sendiri pernah dikampanyekan oleh salah satu pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Barat saat debat pilkada.
Mereka adalah Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang diusung oleh Gerindra, PKS, dan PAN. Pasangan tersebut mengeluarkan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden saat debat berlangsung.
Tindakan Sudrajat-Syaikhu tersebut membuat paslon yang didukung PDIP, Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan tidak terima.
Mereka menganggap Sudrajat-Syaikhu tidak seharusnya membawa atribut bernuansa pilpres saat debat pilkada berlangsung. Walhasil, kericuhan sempat terjadi meski langsung bisa dihentikan oleh panitia debat pilkada.
Sumber: CNNi