GEPRINDO: Menolak Angkat Korban Danau Toba, Pemerintah Tidak Memiliki Empati!
Faktakini.com
*Berhenti Mengangkat Korban Danau Toba, GEPRINDO : Pemerintah Tidak memiliki empati*
Perjuangan Ratna Sarumpaet dalam mendesak pemerintah agar tidak menghentikan pengangkatan bangkai kapal dan jenazah ratusan korban tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun di Danau Toba patut kita dukung. "Bu Ratna berjuang dengan hati, namun sayangnya pemerintah kurang memiliki empati", tidak serius dalam penanganan musibah tersebut.
Perdebatan antara Ratna Sarumpaet dengan Luhut Binsar Panjaitan dalam acara pertemuan dengan keluarga korban tenggelamnya kapal di Danau Toba yang berujung pada pengusiran Ratna dalam acara tersebut, mempertontonkan kepada masyarakat sikap berani Ratna memperjuangkan kebenaran atas dasar kemanusiaan, namun sayangnya pemerintah kurang berempati dalam memberikan solusi yaitu menawarkan uang santunan dan monumen kepada keluarga korban. Mungkin pemerintah berpikir tidak terlalu penting untuk mengangkat jasad korban, sehingga uang santunan dan monumen dianggap sebagai solusi sehingga masalah tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun di Danau Toba dianggap selesai.
Menurut saya sikap pemerintah kurang tepat sebab musibah ini sudah menjadi perhatian nasional dan internasional dan solusi pemerintah akan menampakkan betapa rendahnya peradaban bangsa Indonesia. Dibawah sana ada ratusan mayat manusia yang menjadi korban keteledoran perusahaan angkutan kapal, jangan dianggap enteng persoalan ini, meskipun pemerintah mengatakan secara teknis sulit, pengangkatan bangkai kapal dan jenazah harus tetap di upayakan. Jika Indonesia tidak sanggup melakukannya, jangan malu dan sungkan meminta bantuan negara lain, kepada Singapura atau Australia yang memiliki peralatan canggih.
Penghentian pengangkatan bangkai kapal dan jenazah korban juga menyisakan pertanyaan dari berbagai pihak. Muncul kecurigaan ada hal yang tidak ingin di ungkap secara tuntas serta seperti tidak ada keinginan untuk menginvestigasi kejadian hingga ke akar persoalannya. Muncul dugaaan tidak ada keinginan mengungkap pihak-pihak mana saja yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Padahal investigasi penting dilakukan agar diketahui apakah ada pelanggaran UU 17/2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah (PP) 20/2010 tentang Angkutan Perairan serta Peraturan Menteri 104/2017 tentang Angkutan Penyeberangan. Pemerintah tidak boleh beralasan konyol, pengangkatan kapal dan jenazah harus tetap dilanjutkan.
*Salam Pribumi Indonesia*
*Bastian P. Simanjuntak*
*Presiden*
*Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO)*
Foto; Keluarga korban KM tenggelam