Ini Surat Penolakan Dan Persyaratan Dari GP Ansor Jepara Untuk Ustadz Abdul Somad
Faktakini.com, Jakarta - Da'i yang namanya kini sedang melejit dan sangat disukai oleh umat Islam, Ustadz Abdul Somad sering diundang ceramah ke berbagai tempat.
Namun, seiring banyaknya undangan ceramah untuk Ustadz Somad, tak sedikit pula yang menentang kehadirannya. Hal ini seperti terjadi saat Ustadz Somad diundang ceramah di Pondok Pesantren Al Husna, Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
Ustadz Somad yang rencananya hadir memberikan ceramah pada Sabtu, 1 September lalu, harus batal lantaran terdapat penolakan dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Jepara. Penolakan itu telah diumumkan jauh-jaih hari melalui sebuah surat edaran.
kumparan sudah mengonfirmasi ke Ketua Ansor Jateng, Mudjib pada Senin (3/9), dia membenarkan soal surat itu.
"Surat dikeluarkan PC GP Ansor Jepara," kata Mudjib.
Surat yang ditandatangani oleh Ketua Cabang GP Ansor Jepara, Symsul Anwar, dan Sekretaris Kusdiyanto, berisi penolakan keras terhadap Ustaz Somad dalam acara di Pondok Pesantrek Al Husna.
Dalam surat itu, Ustadz Somad dinilai hanya menjadi boneka atau domplengan oleh ormas yang telah dibubarkan pemerintah, Hizbut Thahrir.
"Berkaitan dengan rencana kehadiran Ustadz Abdul Somad (UAS) di Pondok Pesantren Mayong, Kabupaten Jepara pada tangga 1 Septermber 2018 kami menilai bahwa UAS hanya dijadikan domplengan belaka oleh ormas uang telah dibubarkan pemerintah itu," kutipan dari surat tersebut yang dibuat pada 21 Agustus lalu.
Menurut GP Ansor, HTI menggunakan para ulama Ahlussuna Wal Jamaah dan menggunakan kajian agama untuk meraih massa.
"Kami berpandangan inti dari gerakan eks HTI masih seperti pola lama, yakni dengan menggunakan kajian agama dan mencatut nama-nama ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah," jelas GP Asor.
Maka dari itu GP Ansor meminta tiga hal kepada Polri terkait dengan ceramah Ustadz Somad. Berikut 3 permintaan GP Ansor itu,
1. GP Ansor meminta kepada Polri secara tegas dan ekstra untuk memonitor roadshow Ustadz Abdul Somad dan mencegah terjadinya konsolidasi eks HTI, tidak boleh ada atribut , kampanye, yel-yel, bendera dan lain sebagainya yang berkaitan dengan HTI.
2. Meminta Polri untuk memastikan bahwa dalam kegiatan tersebut ada Bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya
3. GP Ansor tetap berkomitmen menjaga kondisifitas daerah dari berbagai ideologi yang merongrong keutuhan NKRI
Sumber: Kumparan