Mahasiswa Tuntut Stabilkan Ekonomi
Faktakini.com, SERANG, - Menyikapi beberapa permasalahan yang muncul pada saat ini, khususnya terkait permasalahan ekonomi dan adanya tindakan represifitas dari aparat kepolisian dalam menghadapi aksi mahasiswa di daerah daerah lain. Front Mahasiswa Islam (FMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) mengadakan aksi solidaritas di depan gedung DPRD Banten, Jumat (21/9.
Ketua FMI Serang, Solihin menyampaikan pernyataan " bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, hal ini dikarenakan dari lini ekonomi, sosial, dan politik dikatakannya sudah sangat memprihatinkan.
Seperti kurs rupiah yang sempat melemah, walaupun tiga hari ini kembali menguat, namun tetap menunjukkan kondisi ekonomi yang belum stabil. Kemudian impor bahan pangan yang dirasa tidak menunjukkan pro terhadap petani dan nelayan lokal."
"Stabilkan Perekonomian atau turun dari jabatan. Stop Impor bahan pokok dan sejahterakan petani serta nelayan," tuntut Solihin.
Dalam lini sosial, disoroti terkait Perpes no 20 Tahun 2018 yang dianggap menjadikan pekerja Indonesia seolah-olah tidak ada wibawa di hadapan Tenaga Kerja Asing (TKA). Menurutnya, secara realita, banyak TKA tidak memiliki kemampuan yang di import oleh pemerintah untuk mengisi pos-pos pekerjaan yang seharusnya bisa diisi oleh tenaga kerja lokal.
"Sebab itu, pemerintah harus mampu menjamin program peningkatan SDM. Kami juga berharap agar dicabut Perpes no 20 Tahun 2018, dan pemerintah harus mengusir TKA Ilegal," lanjutnya.
Ketua HMI MPO Cabang Serang, Ubaidillah menyoroti beberapa kasus bentrokan yang terjadi antara aparat dengan mahasiswa. Menurutnya, hal ini menggambarkan kekacauan yang sedang terjadi saat ini.
Padahal mengemukakan pendapat merupakan hak setiap warga negara, dan dilindungi oleh konstitusi. Hal ini tentu menciptakan kegaduhan dalam iklim politik dan demokrasi di Indonesia.
"Hentikan represifitas aparat, mahasiswa bukan musuh Polisi, aparat Polisi dan TNI harus netral dan melayani masyarakat, serta tindak tegas oknum Kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan," jelasnya.
Menurut Ubaidillah, kekacauan politik lainnya adalah saat terpidana korupsi telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung (MA), yang memberikan kesempatan untuk mencalonka kembali pada Pemilu 2019 nanti.
"Kami menolak Keputusan MA terkait revisi PKPU Koruptur Dilarang Nyaleg. Dan kami minta aparat segera tuntaskan kasus korupsi di setiap daerah tanpa tebang pilih," tegasnya.***
Posting Komentar untuk "Mahasiswa Tuntut Stabilkan Ekonomi"