Excellent! dr Gamal Albinsaid Paparkan Data Soal Siapa Presiden Terburuk Dalam Pengentasan Kemiskinan
Senin, 12 November 2018
Faktakini.com
MANA YANG VALID? MEMBANGUN POLITIK CERDAS BERBASIS DATA
Oleh : dr. Gamal Albinsaid, M.Biomed
Kawan-kawanku semua, sejak saya mendapatkan amanah menjadi Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Capres dan Cawapres 2019 Prabowo Sandiaga, saya berkomitmen dalam pribadi saya untuk membangun politik yang sejuk melalu narasi yang mempersatukan, membangun politik yang bermartabat melalui narasi visi dan program kerja, serta membangun politik yang cerdas melalui narasi berbasis data. Nilai - nilai tersebut Insya Allah akan saya pegang selama menjalankan tugas sebagai selama 6 bulan ke depan.
Dalam upaya menjaga konsistensi tersebut, saya akan senantiasa menyajikan data yang valid dan bersumber dari lembaga yang kredibel. Oleh karena itu, terkait pernyataan saya dalam acara Rosi di Kompas TV, dimana saya menyatakan bahwa penurunan kemiskinan di era kepemimpinan Presiden Jokowi lebih lambat dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Pernyataan saya tersebut dikritik dan dibantah oleh perwakilan Tim Pemenangan Pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf yang diwakili oleh Om Adian Napitupulu, Abang Raja Juli Antoni, dan Ayahanda Johnny G. Plate yang mengatakan “itu data salah”, “itu data yang tidak betul”, dan “datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan”. Pertanyaannya kemudian, mana yang valid?
Banyak pihak terus mendorong dan meminta saya untuk menyampaikan data sebagai pertanggung jawaban atas pernyataan saya tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka membangun politik yang cerdas, bermartabat, dan bertanggung jawab, saya akan menyampaikan data saya kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral saya dalam memberikan edukasi politik cerdas yang berbasis data.
Berikut ini adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pencapaian - pencapaian Presiden Republik Indonesia dari Era Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Presiden Gusdur menjabat mulai 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Dalam masa jabatan tersebut, Presiden Gusdur mampu menurunkan kemiskinan dari 47,97 juta pada tahun 1999 hingga 37,87 juta jiwa pada tahun 2001. Dengan demikian, Presiden Gusdur mampu menurunkan kemiskinan rata - rata 5,05 juta per tahun.
Presiden Megawati menjabat mulai 23 Juli 2001 hingga 20 oktober 2004. Dalam masa jabatan tersebut, Presiden Megawati mampu menurunkan kemiskinan dari 37,87 juta pada tahun 2001 hingga menjadi 36,15 pada tahun 2004. Dengan demikian, Presiden Megawati mampu menurunkan kemiskinan rata - rata 0,57 juta jiwa per tahun (573 ribu per tahun).
Presiden SBY periode pertama menjabat mulai 20 Oktober 2004 hingga 20 oktober 2009. Dalam masa jabatan tersebut, Presiden SBY di periode pertama mampu menurunkan kemiskinan dari 36,15 juta di tahun 2004 menjadi 32,53 juta di tahun 2014. Dengan demikian, Presiden SBY di periode pertama mampu menurunkan kemiskinan rata - rata 0,72 juta jiwa per tahun (724 ribu per tahun).
Presiden SBY periode kedua menjabat 20 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014. Dalam masa jabatan tersebut, Presiden SBY di periode kedua mampu menurunkan kemiskinan dari 32,53 juta di tahun 2009 menjadi 27,73 juta di tahun 2014. Dengan demikian, Presiden SBY di periode kedua mampu menurunkan kemiskinan rata-rata 0,96 juta jiwa per tahun (960 ribu per tahun).
Presiden Jokowi menjabat mulai 20 Oktober 2014 hingga tahun ini. Dalam masa jabatan tersebut, Presiden Jokowi mampu menurunkan kemiskinan dari 27,73 juta di tahun 2014 menjadi 25,95 juta di tahun 2018. Dengan demikian, Presiden Jokowi mampu menurunkan kemiskinan 508 ribu per tahun.
Jika merujuk pada data tersebut, maka Presiden KH. Abdurrahman Wahid mampu menurunkan kemiskinan rata - rata 5,05 juta per tahun, Presiden Megawati mampu menurunkan kemiskinan rata - rata 573 ribu per tahun, Presiden SBY periode pertama mampu menurunkan kemiskinan rata - rata 724 ribu per tahun, Presiden SBY periode kedua mampu menurunkan kemiskinan rata - rata 960 ribu per tahun, dan Presiden Jokowi mampu menurunkan kemiskinan rata - rata 508 ribu per tahun.
Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan bahwa kecepatan penurunan kemiskinan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah yang paling lambat dibandingkan kecepatan penurunan kemiskinan Presiden - Presiden sebelumnya dalam hampir 2 dekade terakhir pasca reformasi.
Pernyataan saya ini saya sampaikan tanpa mengurangi rasa apresiasi dan hormat saya kepada kinerja pemerintahan saat ini. Pernyataan ini murni lahir untuk membangun kesadaran kita akan permasalahan yang kita hadapi hari ini dan pentingnya program - program kerja yang mampu menurunkan kemiskinan dengan lebih cepat.
Oleh karena itu, siapapun yang kelak memimpin Indonesia hendaknya mampu melakukan percepatan pengentasan kemiskinan. Bagi saya, kemiskinan ini bukan soal angka, tapi lebih dari itu, ini soal luka dan ketidakadilan sosial di tengah - tengah masyarakat kita.
Saya secara pribadi berharap, ini bisa menjadi momentum kita untuk membangun politik yang berbasis data dan fakta, serta berorientasi pada program dan solusi penyelesaiannya. Jika ada ketidaksepakatan terhadap data yang saya sajikan, alangkah baiknya diikuti oleh pembuktian data pembanding yang mengoreksi data yang saya sajikan.
Saya akan sangat senang dan mengapresiasi jika Om Adian Napitupulu, Abang Raja Juli Antoni, dan Ayahanda Johnny G. Plate bisa menyajikan data pembanding dalam rangka memperluas wawasan kita semua. Karena hakekat kita berdiskusi bukan untuk saling menjatuhkan kawan diskusi, tapi untuk mencari dan menemukan kebenaran hakiki. Ini semua dalam rangka membangun budaya politik berbasis data untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Salam hangat penuh hormat. Terima kasih.
Faktakini.com
MANA YANG VALID? MEMBANGUN POLITIK CERDAS BERBASIS DATA
Oleh : dr. Gamal Albinsaid, M.Biomed
Kawan-kawanku semua, sejak saya mendapatkan amanah menjadi Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Capres dan Cawapres 2019 Prabowo Sandiaga, saya berkomitmen dalam pribadi saya untuk membangun politik yang sejuk melalu narasi yang mempersatukan, membangun politik yang bermartabat melalui narasi visi dan program kerja, serta membangun politik yang cerdas melalui narasi berbasis data. Nilai - nilai tersebut Insya Allah akan saya pegang selama menjalankan tugas sebagai selama 6 bulan ke depan.
Dalam upaya menjaga konsistensi tersebut, saya akan senantiasa menyajikan data yang valid dan bersumber dari lembaga yang kredibel. Oleh karena itu, terkait pernyataan saya dalam acara Rosi di Kompas TV, dimana saya menyatakan bahwa penurunan kemiskinan di era kepemimpinan Presiden Jokowi lebih lambat dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Pernyataan saya tersebut dikritik dan dibantah oleh perwakilan Tim Pemenangan Pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf yang diwakili oleh Om Adian Napitupulu, Abang Raja Juli Antoni, dan Ayahanda Johnny G. Plate yang mengatakan “itu data salah”, “itu data yang tidak betul”, dan “datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan”. Pertanyaannya kemudian, mana yang valid?
Banyak pihak terus mendorong dan meminta saya untuk menyampaikan data sebagai pertanggung jawaban atas pernyataan saya tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka membangun politik yang cerdas, bermartabat, dan bertanggung jawab, saya akan menyampaikan data saya kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral saya dalam memberikan edukasi politik cerdas yang berbasis data.
Berikut ini adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pencapaian - pencapaian Presiden Republik Indonesia dari Era Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Presiden Gusdur menjabat mulai 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Dalam masa jabatan tersebut, Presiden Gusdur mampu menurunkan kemiskinan dari 47,97 juta pada tahun 1999 hingga 37,87 juta jiwa pada tahun 2001. Dengan demikian, Presiden Gusdur mampu menurunkan kemiskinan rata - rata 5,05 juta per tahun.
Presiden Megawati menjabat mulai 23 Juli 2001 hingga 20 oktober 2004. Dalam masa jabatan tersebut, Presiden Megawati mampu menurunkan kemiskinan dari 37,87 juta pada tahun 2001 hingga menjadi 36,15 pada tahun 2004. Dengan demikian, Presiden Megawati mampu menurunkan kemiskinan rata - rata 0,57 juta jiwa per tahun (573 ribu per tahun).
Presiden SBY periode pertama menjabat mulai 20 Oktober 2004 hingga 20 oktober 2009. Dalam masa jabatan tersebut, Presiden SBY di periode pertama mampu menurunkan kemiskinan dari 36,15 juta di tahun 2004 menjadi 32,53 juta di tahun 2014. Dengan demikian, Presiden SBY di periode pertama mampu menurunkan kemiskinan rata - rata 0,72 juta jiwa per tahun (724 ribu per tahun).
Presiden SBY periode kedua menjabat 20 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014. Dalam masa jabatan tersebut, Presiden SBY di periode kedua mampu menurunkan kemiskinan dari 32,53 juta di tahun 2009 menjadi 27,73 juta di tahun 2014. Dengan demikian, Presiden SBY di periode kedua mampu menurunkan kemiskinan rata-rata 0,96 juta jiwa per tahun (960 ribu per tahun).
Presiden Jokowi menjabat mulai 20 Oktober 2014 hingga tahun ini. Dalam masa jabatan tersebut, Presiden Jokowi mampu menurunkan kemiskinan dari 27,73 juta di tahun 2014 menjadi 25,95 juta di tahun 2018. Dengan demikian, Presiden Jokowi mampu menurunkan kemiskinan 508 ribu per tahun.
Jika merujuk pada data tersebut, maka Presiden KH. Abdurrahman Wahid mampu menurunkan kemiskinan rata - rata 5,05 juta per tahun, Presiden Megawati mampu menurunkan kemiskinan rata - rata 573 ribu per tahun, Presiden SBY periode pertama mampu menurunkan kemiskinan rata - rata 724 ribu per tahun, Presiden SBY periode kedua mampu menurunkan kemiskinan rata - rata 960 ribu per tahun, dan Presiden Jokowi mampu menurunkan kemiskinan rata - rata 508 ribu per tahun.
Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan bahwa kecepatan penurunan kemiskinan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah yang paling lambat dibandingkan kecepatan penurunan kemiskinan Presiden - Presiden sebelumnya dalam hampir 2 dekade terakhir pasca reformasi.
Pernyataan saya ini saya sampaikan tanpa mengurangi rasa apresiasi dan hormat saya kepada kinerja pemerintahan saat ini. Pernyataan ini murni lahir untuk membangun kesadaran kita akan permasalahan yang kita hadapi hari ini dan pentingnya program - program kerja yang mampu menurunkan kemiskinan dengan lebih cepat.
Oleh karena itu, siapapun yang kelak memimpin Indonesia hendaknya mampu melakukan percepatan pengentasan kemiskinan. Bagi saya, kemiskinan ini bukan soal angka, tapi lebih dari itu, ini soal luka dan ketidakadilan sosial di tengah - tengah masyarakat kita.
Saya secara pribadi berharap, ini bisa menjadi momentum kita untuk membangun politik yang berbasis data dan fakta, serta berorientasi pada program dan solusi penyelesaiannya. Jika ada ketidaksepakatan terhadap data yang saya sajikan, alangkah baiknya diikuti oleh pembuktian data pembanding yang mengoreksi data yang saya sajikan.
Saya akan sangat senang dan mengapresiasi jika Om Adian Napitupulu, Abang Raja Juli Antoni, dan Ayahanda Johnny G. Plate bisa menyajikan data pembanding dalam rangka memperluas wawasan kita semua. Karena hakekat kita berdiskusi bukan untuk saling menjatuhkan kawan diskusi, tapi untuk mencari dan menemukan kebenaran hakiki. Ini semua dalam rangka membangun budaya politik berbasis data untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Salam hangat penuh hormat. Terima kasih.