Anies Bersyukur Pemprov DKI Raih Penghargaan Dari Kemenkopolhukam
Kamis, 13 Desember 2018
Faktakini.com
Anies Baswedan
Semoga teman-teman belum bosan, Alhamdulillah hari ini Pemprov DKI Jakarta kembali meraih penghargaan, kali ini dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan RI.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih nilai tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 34 Provinsi seluruh Indonesia.
Angka penilaian yang dihasilkan dari tiga aspek. Pertama, Indeks kebebasan sipil, Jakarta meraih angka 87,73. Kedua aspek Indeks Hak Politik, Jakarta meraih angka 80,06; dan Ketiga, Indeks Lembaga-Lembaga Demokrasi, Jakarta meraih angka 87,12.
Dengan akumulasi nilai tersebut, Jakarta menempati posisi tertinggi di Indonesia di antara semua provinsi yang ada. Diikuti tiga provinsi lainnya: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (peringkat kedua), Provinsi Kalimantan Utara (peringkat ketiga), dan Provinsi Bangka Belitung (peringkat keempat).
Penghargaan ini adalah milik seluruh warga DKI Jakarta. Adanya penghargaan ini menunjukkan kematangan dari warga ibu kota Jakarta di dalam berdemokrasi. Dengan harapan, menjadi modal dalam melakukan konsolidasi demokrasi di seluruh Indonesia. Semoga ke depan kita bisa memperkuat, meningkatkan, dan menjaga raihan ini.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) disusun sejak tahun 2009. Proses penilaian IDI dilakukan dengan cara mengumpulkan pemberitaan (kliping) dari seluruh surat kabar, diskusi kelompok terarah (FGD), serta kajian mendalam dengan melibatkan ahli dari masing-masing provinsi.
IDI juga lahir sebagai penilaian terhadap kondisi demokrasi yang ada di Indonesia. Bukan hanya dari aspek kinerja pemerintah provinsi dan kepala daerah provinsi, tapi juga lebih luas hingga mencakup perilaku dan budaya politik yang ada di dalam masyarakat dalam suatu provinsi.
Semoga teman-teman belum bosan, Alhamdulillah hari ini Pemprov DKI Jakarta kembali meraih penghargaan, kali ini dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan RI.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih nilai tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 34 Provinsi seluruh Indonesia.
Angka penilaian yang dihasilkan dari tiga aspek. Pertama, Indeks kebebasan sipil, Jakarta meraih angka 87,73. Kedua aspek Indeks Hak Politik, Jakarta meraih angka 80,06; dan Ketiga, Indeks Lembaga-Lembaga Demokrasi, Jakarta meraih angka 87,12.
Dengan akumulasi nilai tersebut, Jakarta menempati posisi tertinggi di Indonesia di antara semua provinsi yang ada. Diikuti tiga provinsi lainnya: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (peringkat kedua), Provinsi Kalimantan Utara (peringkat ketiga), dan Provinsi Bangka Belitung (peringkat keempat).
Penghargaan ini adalah milik seluruh warga DKI Jakarta. Adanya penghargaan ini menunjukkan kematangan dari warga ibu kota Jakarta di dalam berdemokrasi. Dengan harapan, menjadi modal dalam melakukan konsolidasi demokrasi di seluruh Indonesia. Semoga ke depan kita bisa memperkuat, meningkatkan, dan menjaga raihan ini.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) disusun sejak tahun 2009. Proses penilaian IDI dilakukan dengan cara mengumpulkan pemberitaan (kliping) dari seluruh surat kabar, diskusi kelompok terarah (FGD), serta kajian mendalam dengan melibatkan ahli dari masing-masing provinsi.
IDI juga lahir sebagai penilaian terhadap kondisi demokrasi yang ada di Indonesia. Bukan hanya dari aspek kinerja pemerintah provinsi dan kepala daerah provinsi, tapi juga lebih luas hingga mencakup perilaku dan budaya politik yang ada di dalam masyarakat dalam suatu provinsi.
Faktakini.com
Anies Baswedan
Semoga teman-teman belum bosan, Alhamdulillah hari ini Pemprov DKI Jakarta kembali meraih penghargaan, kali ini dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan RI.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih nilai tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 34 Provinsi seluruh Indonesia.
Angka penilaian yang dihasilkan dari tiga aspek. Pertama, Indeks kebebasan sipil, Jakarta meraih angka 87,73. Kedua aspek Indeks Hak Politik, Jakarta meraih angka 80,06; dan Ketiga, Indeks Lembaga-Lembaga Demokrasi, Jakarta meraih angka 87,12.
Dengan akumulasi nilai tersebut, Jakarta menempati posisi tertinggi di Indonesia di antara semua provinsi yang ada. Diikuti tiga provinsi lainnya: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (peringkat kedua), Provinsi Kalimantan Utara (peringkat ketiga), dan Provinsi Bangka Belitung (peringkat keempat).
Penghargaan ini adalah milik seluruh warga DKI Jakarta. Adanya penghargaan ini menunjukkan kematangan dari warga ibu kota Jakarta di dalam berdemokrasi. Dengan harapan, menjadi modal dalam melakukan konsolidasi demokrasi di seluruh Indonesia. Semoga ke depan kita bisa memperkuat, meningkatkan, dan menjaga raihan ini.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) disusun sejak tahun 2009. Proses penilaian IDI dilakukan dengan cara mengumpulkan pemberitaan (kliping) dari seluruh surat kabar, diskusi kelompok terarah (FGD), serta kajian mendalam dengan melibatkan ahli dari masing-masing provinsi.
IDI juga lahir sebagai penilaian terhadap kondisi demokrasi yang ada di Indonesia. Bukan hanya dari aspek kinerja pemerintah provinsi dan kepala daerah provinsi, tapi juga lebih luas hingga mencakup perilaku dan budaya politik yang ada di dalam masyarakat dalam suatu provinsi.
Semoga teman-teman belum bosan, Alhamdulillah hari ini Pemprov DKI Jakarta kembali meraih penghargaan, kali ini dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan RI.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih nilai tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 34 Provinsi seluruh Indonesia.
Angka penilaian yang dihasilkan dari tiga aspek. Pertama, Indeks kebebasan sipil, Jakarta meraih angka 87,73. Kedua aspek Indeks Hak Politik, Jakarta meraih angka 80,06; dan Ketiga, Indeks Lembaga-Lembaga Demokrasi, Jakarta meraih angka 87,12.
Dengan akumulasi nilai tersebut, Jakarta menempati posisi tertinggi di Indonesia di antara semua provinsi yang ada. Diikuti tiga provinsi lainnya: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (peringkat kedua), Provinsi Kalimantan Utara (peringkat ketiga), dan Provinsi Bangka Belitung (peringkat keempat).
Penghargaan ini adalah milik seluruh warga DKI Jakarta. Adanya penghargaan ini menunjukkan kematangan dari warga ibu kota Jakarta di dalam berdemokrasi. Dengan harapan, menjadi modal dalam melakukan konsolidasi demokrasi di seluruh Indonesia. Semoga ke depan kita bisa memperkuat, meningkatkan, dan menjaga raihan ini.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) disusun sejak tahun 2009. Proses penilaian IDI dilakukan dengan cara mengumpulkan pemberitaan (kliping) dari seluruh surat kabar, diskusi kelompok terarah (FGD), serta kajian mendalam dengan melibatkan ahli dari masing-masing provinsi.
IDI juga lahir sebagai penilaian terhadap kondisi demokrasi yang ada di Indonesia. Bukan hanya dari aspek kinerja pemerintah provinsi dan kepala daerah provinsi, tapi juga lebih luas hingga mencakup perilaku dan budaya politik yang ada di dalam masyarakat dalam suatu provinsi.