Parah! Marak Kepala Daerah Pendukung Jokowi Terjerat Korupsi
Faktakini.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangka Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar bersama beberapa pihak memangkas sebagian Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk kepentingan pribadi Irvan.
Berasal dari Partai Nasdem, kepala daerah ini pendukung pasangan inkumben Jokowi - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Irvan bukan Kepala Daerah pendukung Jokowi pertama yang dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Berikut daftar Kepalada Daerah pendukung Jokowi yang terjerat kasus korupsi.
🙈 Bupati Malang Rendra Kresna
Rendra dijadikan tersangka pada Selasa 9 Oktober 2018, setelah sehari sebelumnya KPK menggeledah kantor Rendra secara paksa. Rendra diduga menerima gratifikasi atau hadiah dari pelaksana proyek atau kontraktor. Kasus ini ditangani KPK sejak satu tahun lalu.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johny G Plate mengatakan Rendra mengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah NasDem Jawa Timur. "Satu jam setelah penggeledahan itu Rendra mengajukan pengunduran dirinya kepada Ketua Umum DPP NasDem sebagai Ketua DPW," kata Johny kepada Tempo, Selasa, 9 Oktober 2018.
🙈 Bupati Bekasi Neneng Hasannah Yasin
Neneng jadi tersangka suap terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta pada 16 Desember 2018. Neneng dan empat pejabat dinas Pemerintah Kabupaten Bekasi disangka menerima imbalan komitmen Rp 13 miliar untuk pengurusan izin proyek.
Menurut KPK janji imbalan itu diberikan oleh Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen. KPK menduga jumlah imbalan yang sudah diberikan berjumlah Rp 7 miliar. Uang diduga diberikan untuk memuluskan sejumlah izin dalam proyek Meikarta fase pertama.
Neneng dinonaktifkan dari Partai Golkar dan dipecat dari tim sukses Jokowi - Ma'ruf. Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Ace Hasan Shadzily, mengatakan sudah berkomunikasi dengan Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dengan posisi Neneng Hasanah di tim kampanye daerah. "Yang bersangkutan juga akan diberhentikan dalam Tim Pemenangan," ujar Ace kepada Tempo pada Selasa, 16 Oktober 2018.
🙈 Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu
Remigo Yolanda Berutu tersangka penerima suap Rp 550 juta sehubungan dengan proyek infrastruktur sejak 18 November. KPK menyangka uang itu untuk kepentingan pribadi Remigo.
Remigo disangka menginstruksikan para Kepala Dinas untuk “mengamankan” semua pengadaan proyek. Remiggo juga diduga menerima pemberian-pemberian lainnya terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui para perantara dan orang dekatnya yang ditugasi mengumpulkan dana.
Menurut Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga, Andre Rosiade, Remigo adalah kader Partai Demokrat yang mengalihkan dukungan pada Jokowi. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat diketahui telah memecat Remigo dari partai. "Segala jabatan partai yang melekat padanya telah dicabut,"kata Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Huahaean.
🙈 Wali Kota Pasuruan Setiyono
Pada 5 Oktober KPK menetapkan Wali Kota Pasuruan, Setiyono sebagai tersangka penerima suap proyek pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Pasuruan. Kader Golkar ini disangka menerima duit Rp 135 juta dari perwakilan CV. M, Muhamad Baqir, penggarap proyek itu.
🙈 Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar
KPK menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Kabupaten Cianjur. Irvan dan sejumlah pihak disangka meminta, menerima, dan memotong pembayaran DAK pendidikan Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar. Dari jumlah itu, jatah Irvan 7 persen.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, yakin kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) akan segera mengundurkan diri dari partai. "Yang bersangkutan pasti langsung mundur, karena itu kebijakan Garda Pemuda NasDem," ujar Irma saat dihubungi Tempo, Rabu, 12 Desember 2018.
🙈 Tasdi Bupati Purbalingga
Bupati Purbalingga Tasdi, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), menunjukkan salam metal saat tiba di KPK. Partai Gerindra menyindir PDIP, partai tempat Tasdi bernaung.
“Salam metal Bupati Purbalingga yang dipertontonkan di KPK tentu mengingatkan bahwa PDIP sebagai parpol penguasa dan pendukung Jokowi merupakan parpol nomor dua terbanyak diciduk KPK,” kata anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade kepada wartawan, Rabu (6/6/2018).
“Setelah yang nomor satunya Golkar, yang sama-sama pendukung pemerintah Jokowi,” imbuhnya.
Andre mengatakan kejadian ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak lagi memilih parpol sarang koruptor. Menurut dia, rakyat saat ini butuh perubahan.
“Tentu ini menjadi perhatian di masyarakat bahwa di 2019 nanti rakyat tentu ingin perubahan. Jangan lagi memilih partai yang banyak kadernya menjadi koruptor,” sebut Andre.
“Tahun 2019 mari jadikan momentum perubahan nasib bangsa dengan memilih parpol yang bersih dan jauh dari korupsi,” sambung dia.
Tasdi tiba di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jaksel, Selasa (5/6/2018) pukul 04.58 WIB. Tasdi enggan menjawab pertanyaan wartawan dan langsung berpose salam metal sebelum masuk ke gedung.
Tasdi ditangkap bersama Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Purbalingga, satu orang pihak swasta, dan ajudan bupati. Di Jakarta, tim KPK juga menangkap dua orang dari pihak swasta.
Foto: Tasdi Bupati Purbalingga
Sumber: Tempo