Jokowi Akhirnya Akui Ia Yang Perintahkan Impor Beras, Netizen: Petani Harus Tau!

Jum'at, 18 Januari 2019

Faktakini.com, Jakarta - Debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) semalam, Kamis (17/1/2019) berlangsung tidak berimbang.

Karena Paslon 01 terbukti sangat mengandalkan kertas contekan, bahkan termasuk saat membacakan visi misi. Sementara Prabowo - Sandi bicara lancar tanpa bantuan kertas contekan.

Salah satu pertanyaan yang menarik perhatian dalam debat semalam ialah mengenai impor beras.

Pertanyaan tersebut dilontarkan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Prabowo mengaku bingung menteri presiden saat ini Joko Widodo (Jokowi) yang tak lain capres nomor urut 1 'tak akur' soal impor beras.

Ada menteri yang menyatakan beras kurang sehingga perlu impor, ada menteri yang menyatakan beras cukup sehingga tak perlu impor. Prabowo juga menyeret nama Direktur Utama Perum Bulog dalam 'serangannya' tersebut.

"Pak Jokowi yang saya hormati, bahwa di antara menteri-menteri bapak berseberangan, ada yang ketersediaan beras cukup, tapi ada yang impor beras. Kami tanya ke bapak, termasuk Dirut Bulog katakan cukup tapi Mendag bapak izinkan impor," kata Prabowo dalam debat Kamis malam (17/1/2019).

Polemik beras ini sebenarnya terjadi sejak awal 2018 di kabinet rezim Jokowi ini.

Mereka yang terlibat polemik yakni Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

Polemik berawal usai Mendag memutuskan impor beras pada Februari 2018. Kebijakan impor diambil lantaran harga beras terus melonjak, terutama kualitas medium yang di atas harga eceran tertinggi Rp 9.450/Kg. Pasokan beras ke gudang juga seret karena masa panen terjadi saat musim hujan.

Izin kuota impor dikeluarkan total 2 juta ton. Kuota diberikan secara berkala mulai 500 ribu ton pada Februari, 500 ribu ton lagi di April, dan 1 juta ton di Mei.

Sementara Mentan Amran Sulaiman menegaskan Februari - April adalah masa panen sehingga tak diperlukan impor beras.

Persoalan ini semakin meruncing karena beras impor masuk di tengah masa panen. Protes pun datang dari petani yang meminta pemerintah menyetop impor beras.

Mendag pun berusaha meredam ketegangan yang terjadi dengan menyatakan impor beras adalah keputusan rapat koordinasi (rakor) di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian. Menurut Mendag, Mentan juga setuju kuota impor beras naik dari 500.000 ton menjadi 2 juta ton.

"Mentan, Dirut Bulog hadir, Mentan hadir, saya hadir. Setelah melihat perkembangan dari stok yang ada, maka kita harus impor. Gitu keputusannya dan sudah disetujui semua," kata dia usai menghadiri Seminar Sawit Nasional, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (20/8/2018).

Tak cuma Mentan, Budi Waseso yang kini menjadi nakhoda Bulog ikut berpolemik dengan Mendag. Pria yang akrab disapa Buwas itu meminta impor beras segera disetop.

Alasannya, Bulog juga terus menyerap beras dari petani, selain beras impor. Pasokan beras yang terus menerus masuk membuat gudang Bulog tak mampu lagi menampung.

Buwas: Matamu!

Buwas sempat meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) membantu mencari gudang untuk Bulog. Mendag membalas permintaan Buwas dengan mengatakan impor beras merupakan urusan Bulog dan bukan Kemendag.

Ucapan tersebut pun memicu amarah Buwas hingga akhirnya mengatakan 'matamu' untuk merespons pernyataan Mendag.

"Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, matamu! Itu kita kan sama-sama negara," kata Buwas.

Saat ditemui September 2018 lalu, Buwas meminta persoalannya dengan Mendag tidak diungkit lagi. Yang jelas, dari kuota 2 juta ton itu, Bulog hanya merealisasikan 1,8 juta ton.

"Sudah lah, itu nggak usah diperpanjang," kata Buwas.

Menanggapi serangan Prabowo, Jokowi nampak kebingungan, karena yang disampaikan Prabowo adalah faktaa.

Jokowi kemudian berkelit tanpa menjawab pertanyaan Prabowo, bahwa perbedaan adalah dinamika, bahkan di dalam rapat Jokowi mengizinkan menterinya berdebat.

"Di rapat-rapat saya persilakan menteri-menteri saling debat, saya persilakan saya dengarkan ada yang mau impor, ada yang tidak mau impor. Tapi kalau sudah diputuskan ya dijalankan," kata Jokowi.

Kemudian Jokowi pun menegaskan bahwa ia sendiri yang memutuskan impor beras.

Bahkan, ia sangat suka dengan dinamika tersebut. "Kalau semua sama, justru tidak bagus, tidak ada saling mengontrol, mengawasi. Ini penting sekali, tidak apa-apa, dalam rapat justru saya persilakan. Kalau rapat sudah, saya putuskan, itu yang dijalankan," katanya.