Tak Terima Megawati Sebagai Presiden, Gus Dur Ogah Bertemu Mega
Jum'at, 11 Januari 2019
Faktakini.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri dianggap tak akan berlangsung lama.
"Tanda-tanda itu dapat dilihat dari beberapa kenyataan yang ada," kata mantan Presiden Abdurrahman Wahid kepada Rosianna Silalahi, saat perayaan hari ulang tahun ke-61, di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (4/8/2001) siang.
Meski tak mengungkapkan detil kenyataan itu, Gus Dur hanya memastikan secara teoritik tetap tak menerima Megawati sebagai Presiden.
Sebab, proses pemilihan Presiden dilakukan melalui Sidang Istimewa MPR yang menurut Gus Dur menyalahi konstitusi, yakni UUD 1945.
Gus Dur mengatakan, hingga kini dirinya "enggan" menerima kedatangan Megawati atau siapa pun yang hadir dalam pertemuan para pemimpin partai politik di kediaman Megawati di Jalan Kebagusan, Jaksel.
Alasannya, para pemimpin partai itu yang mendorong dirinya untuk mengeluarkan dekrit atau negara dalam keadaan bahaya. "Dekrit dikeluarkan malam itu, karena siang harinya telah berlangsung pertemuan pimpinan parpol di Kebagusan yang menyimpulkan saya mesti diturunkan dengan mengadakan percepatan SI MPR. Namun, saya tak akan tinggal diam karena langkah itu melanggar UUD 45", ujar Gus Dur menjelaskan [Baca: Pertemuan Kebagusan Dituding Upaya Berbagi Kekuasaan]. Gus Dur juga menyadari, penerbitan dekrit tak akan didukung berbagai pihak, termasuk TNI/Polri.
"Namun, untuk menegakkan konstitusi saya tetap menerbitkan dekrit," papar mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama itu, kalem.
Cucu tokoh pendiri NU itu juga menilai, para elite politik sudah lama ingin menurunkan tahta kepresidenannya dengan beragam cara, seperti kasus Bruneigate, Buloggate, dan pencabutan Jenderal S. Bimantoro dari jabatan Kapolri.
"Semua skenario Pansus Bruneigate dan Bulogate adalah bentuk kebohongan kepada masyarakat. Hal itu sudah diatur elite politik sejak lama", kata Gus Dur menandaskan.
Pada kesempatan itu, Gus Dur membantah sudah mendapat bisikan-bisikan dari kalangan dekat untuk menyikapi situasi yang terjadi. Satu di antara sikap itu adalah proses pengeluaran dekrit.
"Masukan-masukan tak bohong. Sebab, sudah berulangkali saya cek kebenarannya," papar suami Siti Nuriyah itu, membantah tudingan bahwa dia telah menerima bisikan yang salah.
Dengan niat menjunjung demokrasi, Gus Dur berencana mencalonkan kembali menjadi Presiden pada pemilihan umum 2004. Untuk itu, kini, Gus Dur terus melakukan konsolidasi internal dengan Partai Kebangkitan Bangsa.
Satu di antara persiapan itu, tegas Wahid adalah membersihkan tubuh PKB dari anggota-anggota yang berkhianat. "Saya senang dan bangga dengan sikap teman-teman di PKB yang menganggap SI inskonstitusional," ujar Ketua Dewan Syuro PKB itu, tenang.
Sementara itu, saat disinggung mengenai kebiasaannya mengeluarkan pernyataan kontroversial semasa menjadi Presiden, Gus Dur mengatakan, itu adalah jawaban yang paling jujur untuk masyarakat.
"Kalau akhirnya jawaban itu dikatakan kontroversial yang penting saya sudah menjawab sejujur-jujurnya," tambah Gus Dur. Selain itu, ia juga menuduh ada sejumlah kalangan yang sengaja memelintir pernyataannya, sehingga opini yang terbentuk di masyarakat berbeda. "Sebagian masyarakat justru menilai saya yang membuat keadaan negara carut marut dan roda perekonomian hancur," ttegasnya
Sumber: Liputan6
Faktakini.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri dianggap tak akan berlangsung lama.
"Tanda-tanda itu dapat dilihat dari beberapa kenyataan yang ada," kata mantan Presiden Abdurrahman Wahid kepada Rosianna Silalahi, saat perayaan hari ulang tahun ke-61, di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (4/8/2001) siang.
Meski tak mengungkapkan detil kenyataan itu, Gus Dur hanya memastikan secara teoritik tetap tak menerima Megawati sebagai Presiden.
Sebab, proses pemilihan Presiden dilakukan melalui Sidang Istimewa MPR yang menurut Gus Dur menyalahi konstitusi, yakni UUD 1945.
Gus Dur mengatakan, hingga kini dirinya "enggan" menerima kedatangan Megawati atau siapa pun yang hadir dalam pertemuan para pemimpin partai politik di kediaman Megawati di Jalan Kebagusan, Jaksel.
Alasannya, para pemimpin partai itu yang mendorong dirinya untuk mengeluarkan dekrit atau negara dalam keadaan bahaya. "Dekrit dikeluarkan malam itu, karena siang harinya telah berlangsung pertemuan pimpinan parpol di Kebagusan yang menyimpulkan saya mesti diturunkan dengan mengadakan percepatan SI MPR. Namun, saya tak akan tinggal diam karena langkah itu melanggar UUD 45", ujar Gus Dur menjelaskan [Baca: Pertemuan Kebagusan Dituding Upaya Berbagi Kekuasaan]. Gus Dur juga menyadari, penerbitan dekrit tak akan didukung berbagai pihak, termasuk TNI/Polri.
"Namun, untuk menegakkan konstitusi saya tetap menerbitkan dekrit," papar mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama itu, kalem.
Cucu tokoh pendiri NU itu juga menilai, para elite politik sudah lama ingin menurunkan tahta kepresidenannya dengan beragam cara, seperti kasus Bruneigate, Buloggate, dan pencabutan Jenderal S. Bimantoro dari jabatan Kapolri.
"Semua skenario Pansus Bruneigate dan Bulogate adalah bentuk kebohongan kepada masyarakat. Hal itu sudah diatur elite politik sejak lama", kata Gus Dur menandaskan.
Pada kesempatan itu, Gus Dur membantah sudah mendapat bisikan-bisikan dari kalangan dekat untuk menyikapi situasi yang terjadi. Satu di antara sikap itu adalah proses pengeluaran dekrit.
"Masukan-masukan tak bohong. Sebab, sudah berulangkali saya cek kebenarannya," papar suami Siti Nuriyah itu, membantah tudingan bahwa dia telah menerima bisikan yang salah.
Dengan niat menjunjung demokrasi, Gus Dur berencana mencalonkan kembali menjadi Presiden pada pemilihan umum 2004. Untuk itu, kini, Gus Dur terus melakukan konsolidasi internal dengan Partai Kebangkitan Bangsa.
Satu di antara persiapan itu, tegas Wahid adalah membersihkan tubuh PKB dari anggota-anggota yang berkhianat. "Saya senang dan bangga dengan sikap teman-teman di PKB yang menganggap SI inskonstitusional," ujar Ketua Dewan Syuro PKB itu, tenang.
Sementara itu, saat disinggung mengenai kebiasaannya mengeluarkan pernyataan kontroversial semasa menjadi Presiden, Gus Dur mengatakan, itu adalah jawaban yang paling jujur untuk masyarakat.
"Kalau akhirnya jawaban itu dikatakan kontroversial yang penting saya sudah menjawab sejujur-jujurnya," tambah Gus Dur. Selain itu, ia juga menuduh ada sejumlah kalangan yang sengaja memelintir pernyataannya, sehingga opini yang terbentuk di masyarakat berbeda. "Sebagian masyarakat justru menilai saya yang membuat keadaan negara carut marut dan roda perekonomian hancur," ttegasnya
Sumber: Liputan6