Telak! Ditantang Wiranto Sumpah Pocong, Kivlan Zen: Itu Sumpah Setan! Sumpah Ya Demi Allah
Faktakini.com, Jakarta - Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Kivlan Zen menantang balik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk melakukan adu debat.
Tantangan itu dilontarkan oleh Jendral pemberani anti PKI ini setelah Wiranto menantang dirinya melakukan sumpah pocong mengenai tuduhan sebagai dalang peristiwa kerusuhan 1998.
"Tulis di Tempo, saya tantang dia debat. Berani engga dia? Jangan sumpah pocong, itu sumpah setan. Sumpah ya demi Allah, sesuai sumpah prajurit," kata Kivlan saat dihubungi, Selasa, 26 Februari 2019.
Bahkan, Kivlan mengajak Wiranto untuk ke Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjelaskan peristiwa yang terjadi pada 1998.
Ia juga menyebut perihal dana nonbujeter Bulog sebesar Rp10 miliar yang diklaim diterima oleh Wiranto pada 2003.
Uang tersebut disebut-sebut digunakan untuk mendanai pasukan pengamanan swakarsa (PAM Swakarsa). "Suruh kasih saya Rp10 miliar yang dia terima dari Bulog," kata Kivlan.
Saat itu, Wiranto menyangkal menggunakan dana nonbujeter Bulog Rp 10 miliar itu untuk kepentingan pribadi.
Ia mengatakan dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan taktis pengamanan agenda reformasi.
Perseteruan Kivlan dan Wiranto berawal pada saat Kivlan mengungkap Wiranto sebagai dalang kerusuhan 1998 dalam acara 'Para Tokoh Bicara 98' di Gedung Ad Premier, Jakarta Selatan, pada Senin, 25 Februari 2019.
Selain menuding dalang kerusuhan, Kivlan juga menyebut Wiranto memainkan peranan ganda dan isu propagandis saat masih menjabat sebagai Panglima ABRI.
Tak terima, Wiranto pun menantang Kivlan dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melakukan sumpah pocong agar menjadi jelas duduk perkaranya. Ia tidak ingin ada lagi yang menuduhnya dalang kerusuhan Mei 1998.
"Saya berani ya, katakanlah berani untuk sumpah pocong saja 1998 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu. Saya, Prabowo, dan Kivlan Zein. Sumpah pocong kita, siapa sebenarnya dalang kerusuhan itu," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2019.
Sumber: Tempo