BPN: Perangkat Desa Dikumpulkan Karena Jokowi Panik Elektabilitasnya Anjlok
Selasa, 19 Maret 2019
Faktakini.com, Jakarta - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Suhud Alynudin curiga acara Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia tak lepas dari kepanikan capres nomor urut 01 Joko Widodo dalam upayanya mendongkrak elektabilitas yang makin anjlok.
Terlebih, dalam acara itu ada penghargaan yang diberikan kepada Jokowi yaitu gelar "Bapak Pembangunan Desa".
Diketahui, puluhan hingga ratusan ribu kepala desa dan perangkat desa bakal berkumpul di Gelora Bung Karno pada 30 Maret hingga 3 April.
Dalam acara yang digelar hanya beberapa hari sebelum Pilpres 2019 itu, Jokowi akan diberi Gelar "Bapak Pembangunan Desa".
"Bagi kami hal itu memberi kesan pemerintahan Pak Jokowi panik dan kehabisan akal untuk mendorong elektabilitas. Elektabilitas yg semakin rendah membuat mereka lakukan segala cara mencegah kekalahan dalam Pemilu 2019," ujar Suhud saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/3).
Suhud menegaskan bahwa perangkat desa harus bersikap netral dan tidak boleh diseret ke ranah politik. Tugas utama perangkat desa, lanjutnya, adalah melayani masyarakat. Apabila dimobilisasi untuk kepentingan politik, maka akan ada benturan di masyarakat.
"Memobilisasi perangkat desa berpotensi membenturkan mereka dengan kelompok masyarakat yang berbeda sikap politik," kata Suhud.
Suhud menilai akan ada dampak negatif ketika perangkat desa dimobilisasi untuk kepentingan politik. Menurutnya, itu bisa membuatkan harmonisasi masyarakat yang memiliki beragam pilihan politik. Kehidupan demokrasi, lanjutnya, menjadi tidak sehat.
"Hal ini juga dampak dari petahana yg tidak ada aturan cuti saat kampanye. Mereka bisa kapan saja lakukan mobilisasi masyarakat tanpa hambatan," kata Suhud.
Untuk diketahui Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD) bakal menghelat Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Se-Indonesia. Acara sedianya bakal digelar di Gelora Bung Karno pada 30 Maret-3 April mendatang.
Ketua panitia acara Muhammad Asri Anas mengatakan pihaknya menargetkan peserta silaturahmi mencapai ratusan ribu perangkat desa seluruh Indonesia.
"Target kita 80 sampai 100 ribu. Bisa jadi lebih. Tergantung. Ini kan mengundang dengan sadar ya. Bisa jadi lebih dari itu," kata Asri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/3).
Dalam acara ini terdapat agenda pemberian penghargaan kepada Presiden Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa.
Walau Asri mengklaim tidak ada yang spesial dan tidak berkaitan dengan Jokowi yang tengah menjadi peserta Pilpres 2019, semua orang paham ini bentuk kampanye terselubung.
Dia juga mengklaim gelar yang akan diberikan kepada Jokowi adalah hasil rekomendasi seluruh asosiasi perangkat desa pada 2018 lalu. Karenanya, pemberian gelar dalam acara Silaturahmi Nasional hanya bersifat seremonial saja.
Sumber: CNNI
Faktakini.com, Jakarta - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Suhud Alynudin curiga acara Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia tak lepas dari kepanikan capres nomor urut 01 Joko Widodo dalam upayanya mendongkrak elektabilitas yang makin anjlok.
Terlebih, dalam acara itu ada penghargaan yang diberikan kepada Jokowi yaitu gelar "Bapak Pembangunan Desa".
Diketahui, puluhan hingga ratusan ribu kepala desa dan perangkat desa bakal berkumpul di Gelora Bung Karno pada 30 Maret hingga 3 April.
Dalam acara yang digelar hanya beberapa hari sebelum Pilpres 2019 itu, Jokowi akan diberi Gelar "Bapak Pembangunan Desa".
"Bagi kami hal itu memberi kesan pemerintahan Pak Jokowi panik dan kehabisan akal untuk mendorong elektabilitas. Elektabilitas yg semakin rendah membuat mereka lakukan segala cara mencegah kekalahan dalam Pemilu 2019," ujar Suhud saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/3).
Suhud menegaskan bahwa perangkat desa harus bersikap netral dan tidak boleh diseret ke ranah politik. Tugas utama perangkat desa, lanjutnya, adalah melayani masyarakat. Apabila dimobilisasi untuk kepentingan politik, maka akan ada benturan di masyarakat.
"Memobilisasi perangkat desa berpotensi membenturkan mereka dengan kelompok masyarakat yang berbeda sikap politik," kata Suhud.
Suhud menilai akan ada dampak negatif ketika perangkat desa dimobilisasi untuk kepentingan politik. Menurutnya, itu bisa membuatkan harmonisasi masyarakat yang memiliki beragam pilihan politik. Kehidupan demokrasi, lanjutnya, menjadi tidak sehat.
"Hal ini juga dampak dari petahana yg tidak ada aturan cuti saat kampanye. Mereka bisa kapan saja lakukan mobilisasi masyarakat tanpa hambatan," kata Suhud.
Untuk diketahui Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD) bakal menghelat Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Se-Indonesia. Acara sedianya bakal digelar di Gelora Bung Karno pada 30 Maret-3 April mendatang.
Ketua panitia acara Muhammad Asri Anas mengatakan pihaknya menargetkan peserta silaturahmi mencapai ratusan ribu perangkat desa seluruh Indonesia.
"Target kita 80 sampai 100 ribu. Bisa jadi lebih. Tergantung. Ini kan mengundang dengan sadar ya. Bisa jadi lebih dari itu," kata Asri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/3).
Dalam acara ini terdapat agenda pemberian penghargaan kepada Presiden Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa.
Walau Asri mengklaim tidak ada yang spesial dan tidak berkaitan dengan Jokowi yang tengah menjadi peserta Pilpres 2019, semua orang paham ini bentuk kampanye terselubung.
Dia juga mengklaim gelar yang akan diberikan kepada Jokowi adalah hasil rekomendasi seluruh asosiasi perangkat desa pada 2018 lalu. Karenanya, pemberian gelar dalam acara Silaturahmi Nasional hanya bersifat seremonial saja.
Sumber: CNNI