Jadi Cawapres, Sandiaga Berjuang Tanpa Fasilitas Negara, Rakyat Makin Kagum
Faktakini.com, Bukittinggi - Cawapres Milenial Sandiaga Uno tidak pernah menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun sebagai Cawapres, karena Sandiaga langsung mundur dari jabatan Wagub DKI begitu resmi menjadi Cawapres mendampingi Prabowo.
Berbeda dengan sang rival, boro-boro mundur, cuti pun ia tak mau, sehingga bebas menggunakan fasilitas negara dalam kampanyenya, dan saat dikritik dengan licik kubunya langsung berkelit bahwa ia tidak sedang berkampanye tetapi "sedang bertugas" Sebagai Presiden.
Sandia mengaku memprediksi sedari awal bahwa polemik cuti-tidaknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan muncul.
Sandiaga mengklaim sudah mengantisipasi sejak dini agar polemik itu tidak menyasar dirinya.
"Makanya saya tegas mundur sebagai Wakil Gubernur DKI walaupun diperbolehkan saya cuti (saat kampanye), karena saya nanti bisa memakai fasilitas negara, fasilitas uang Pemprov DKI," kata Sandiaga Cawapres muda usia itu di Bukittinggi, Sumatera Barat, Rabu (6/3/2019).
Sandiaga mengaku tak mau statusnya sebagai cawapres atau Wakil Gubernur DKI dipermasalahkan saat kunjungan ke daerah dipermasalahkan. Kini, cawapres nomor urut 02 itu merasa lega karena tidak dipusingkan dengan statusnya selaku wagub atau cawapres.
"Keputusan saya kepada Pak Prabowo bahwa saya akan mundur adalah dipicu karena kekhawatiran saya bahwa saya rancu hadir di sini (Bukittinggi) sebagai Wakil Gubernur yang cuti atau Cawapres," jelasnya.
"Nah sekarang saya Alhamdulillah plong karena saya hadir di sini sebagai cawapres, tidak pakai fasilitas negara saya lakukan semua prinsip keterbukaan," imbuh Sandiaga.
Namun Sandiaga enggan mengomentari saat dimintai tanggapan soal status cuti-tidaknya Jokowi. Sandiaga menuturkan, salah satu alasannya mundur dari Wagub DKI karena tak mau dicap memakai fasilitas negara untuk kegiatan kampanye.
"Saya tidak mau berkomentar tentang Pak Presiden. Tapi (pemanfaatan fasilitas) itu salah satu yang melandasi saya yang mundur dari Wakil Gubernur DKI," ucapnya.
Sebelumnya, juru debat dan anggota Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Indra, menyoroti status Jokowi sebagai capres petahana. Dia meminta Jokowi mengumumkan secara terbuka waktu cutinya.
Indra menyebut kampanye secara terbatas sudah dimulai pada 23 September 2018, sedangkan kampanye terbuka pada 21 hari sebelum hari pencoblosan 17 April 2019.
"Supaya tidak terjadi abuse of power, supaya tidak ada dugaan penyalahgunaan, ayo, gentle, dong. Sandi saja mundur, gentle juga Jokowi, minimal cuti. Jadi Jokowi gentle, dia declare tanggal berapa dia cuti. Karena, kalau nggak lakukan, ya potensi penyalahgunaan kekuasaan akan sangat tinggi," kata Indra, Selasa (26/2).
Namun, Jokowi sendiri menolak untuk cuti dan mundur dengan berbagai alasan dan menyatakan tetap akan mengemban amanah sebagai presiden meskipun statusnya saat ini juga sebagai capres. Dia menyampaikan tidak akan mengambil cuti.
"Kalau aturan mengharuskan kita harus cuti total, ya saya akan cuti total. (Tapi) aturan KPU kan tidak mengharuskan itu. Saya masih bisa kerja," kelit Jokowi seusai panen raya jagung di Desa Motilango, Kabupaten Gorontalo, Jumat (1/3).
Sumber: Detik