Kenapa PKS Perjuangkan SIM Seumur Hidup Dan Penghapusan PKB? Ini Penjelasannya
Faktakini.com
Banyak kawan-kawan bertanya, mengapa PKS mengajukan program "SIM seumur hidup dan Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)?" Berikut sedikit penjelasan dari saya:
Untuk kepemilikan SIM yang dihapus adalah proses perpanjangannya, bukan peniadaan SIM. Praktik perpanjangan SIM ini yg dinilai PKS kurang efektif karena berupa formalitas belaka, bukan ujian kompetensi seperti keterangan normatif yang diberikan pihak kepolisian.
Nanti yang ingin dibenahi adalah proses kepemilikan SIM itu sendiri di awal. Juga pembentukan dan penerapan aturan serta sanksi bertingkat jika terjadi pelanggaran berlalu lintas, sampai berujung pencabutan SIM.
Untuk penghapusan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang disasar adalah KB dgn cc kecil yaitu motor roda 2 (moge tidak termasuk) yang sudah menjadi kendaraan seribu umat. Bukan untuk semua jenis kendaraan.
Pendapatan daerah dari PKB ini PKS nilai kurang signifikan, tapi jika dihilangkan justru dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
Teknis penerapan bisa seperti penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Jakarta.
Di Jakarta, PBB tanah dan bangunan dengan nilai NJOP dibawah 1 M digratiskan sedangkan yg bernilai diatasnya justru dinaikan.
PKS berharap ini bisa diterapkan juga untuk PKB.
Dengan teori keberpihakan kepada rakyat menengah kebawah, teknis pelaksanaan yang nantinya menyebabkan hilangnya pendapatan daerah dari PKB ber cc kecil dapat ditutup dengan kenaikan PKB jenis kendaraan lain.
Dan ini bukan materi kampanye ngasal dan hanya sekedar wacana seperti yg dituduhkan. Sudah ada perencanaan teknis pelaksanaannya sampai subkon terkecil. Dan PKS sudah siap dengan draft RUU yang akan diajukan.
Kedepan berharap imbasnya justru untuk meningkatkan ketertarikan dan pelayanan transportasi publik.
Misalnya nih, kalau pajak mobil mahal, semoga bisa meruntuhkan niat orang untuk punya mobil pribadi. Mereka yg biasa bermobil tidak serta merta langsung bisa beralih ke motor. Karena teknis pembelian motor pun akan diatur. Mulai dari siapa yg berhak membeli sampai proses pembeliannya (tunai, leasing, dll). Jadi sedikit banyaknya dapat mengarahkan orang untuk memilih transportasi publik.
*#AyoLebihBaik*
*#PKSDelapan*
*#2019PilihPKS*