Masyarakat Anti Hoax Ancam Duduki Bawaslu Jika Laporan Soal Jokowi Tak Direspons
Faktakini.com, Jakarta - Aktivis Koalisi Masyarakat Anti Hoax (KAMA) mengancam akan menduduki Bawaslu jika laporannya terkait pernyataan Jokowi bohong soal impor jagung dan kebakaran hutan tidak direspons Bawaslu.
Dia mendesak agar Bawaslu merespons sampai batas waktu yang ditentukannya.
"Jadi kita datang ke sini menurut kita melapor sudah lebih dari 2 minggu jatuhnya sudah 15 hari malah, ini dari 19 Februari 2019 belum di respons. Bawaslu tadi mengatakan hitungan hari kerja tidak termasuk hari Sabtu-Miinggu. Maka jatuhnya tanggal 8 Maret, tanggal 8 Maret ini sudah ditentukan," kata Eggi selaku pengacara KMA di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).
Eggi mengancam jika tanggal 8 Maret Bawaslu tetap tidak merepons laporan Jokowi, dia dan para aktivisi KAMA akan menduduki Bawaslu.
"Ketua KAMA akan duduki Bawaslu, jika Bawaslu tidak melakukan tugasnya sebagaimana diatur oleh Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, berkaitan tahapan pemilu," katanya.
Menurutnya, Jokowi sudah melakukan perbuatan tercela karena membohongi rakyat terkait data-data fiktif yang disebutnya saat debat capres putaran kedua. Dia juga meminta agar Jokowi digagalkan sebagai capres.
"Jokowi nggak pantas ikuti tahapan dalam konteks pemilu pilpres ini, seperti dialog (debat) ke-4 dan ke-5 ini, dia nggak pantas diikutkan lagi karena dia melakukan perbuatan tercela, kalau Bawaslu nggak melakukan tugasnya, menurut Undang-undang maka kami akan menduduki Bawaslu," ancamnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan saat ini masih sedang dikaji. Dia juga mengatakan akan menelusuri terkait dugaan KMA itu.
"Laporan telah kami terima, kita lagi kaji kemudian dalam 1 atau 2 hari ini sesuai dengan 14 hari kerja, kan Sabtu Minggu nggak dihitung hari kerja. Oleh sebab itu kita akan lihat hasil kajian dari teman-teman juga mengenai klarifikasi dari beberapa pihak. Termasuk masalah ini kalau masuk pelanggaran pemilu kita akan melakukan tindakan, tapi kalau bukan pidana pemilu ada Bareskrim Polri yang punya kewenangan," jelas Bagja.
Sebelumnya, Aktivis Koalisi Masyarakat Anti Hoax bersama pendukung Prabowo Subianto melaporkan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) ke Bawaslu pada (19/2).
Jokowi dilaporkan karena diduga memberi pernyataan bohong soal impor jagung dan kebakaran hutan.
Laporan ini tercatat dengan nomor: 20/LP/PP/RI/00.00/II/2019. Laporan ini sudah diterima oleh Bawaslu RI.
Saat debat kedua itu Jokowi dinilai berdusta karena menyampaikan bahwa impor jagung Indonesia berkurang drastis pada tahun 2018. Sebelumnya, pada 2014 Indonesia impor 3,5 juta ton jagung, dan di 2018 hanya impor 180.000 ton.
"Kita ingat di 2014 kita masih impor 3,5 juta ton jagung, tahun 2018 kita hanya import 180 ribu ton jagung. Artinya ada produksi 3,3 juta ton yg telah dilakukan petani, ini sudah lompatan besar," ujar Jokowi dalam Debat Capres Jilid 2 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Padahal menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) impor jagung sepanjang tahun 2018 mencapai 737,22 ribu ton dengan nilai US$ 150,54 juta.
Satu lagi kebohongan Jokowi adalah soal kebakaran hutan.
Jokowi menyebut tak ada lagi kebakaran hutan dan lahan dalam 3 tahun terakhir.
"Kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi dan ini sudah bisa kita atasi. Dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan, hutan, kebakaran lahan gambut dan itu adalah kerja keras kita semuanya", katanya.
Padahal BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana merekapitulasi bencana alam, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bahkan di tahun 2019 ini tercatat sudah terjadi beberapa kali karhutla.
Begini data karhutla di Indonesia menurut data BNPB:
- Tahun 2019 (hingga Februari): 5 kali kejadian karhutla, 1 orang hilang/meninggal dunia
- Tahun 2018: 370 kali kejadian karhutla, 4 orang hilang/meninggal dunia
- Tahun 2017: 96 kali kejadian karhutla, tak ada korban jiwa/hilang
- Tahun 2016: 178 kali kejadian karhutla, 2 orang hilang/meninggal dunia
Sumber: Detik