KPU Tolak Pembentukan TPF Kecurangan Pemilu, BPN Prabowo: Aneh!
Faktakini.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengklaim, Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengungkap kecurangan pemilu serentak 2019 belum diperlukan. Terkait itu, Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said merasa heran dengan sikap Arief.
"Kalau kita merasa tidak punya masalah tidak ada alasan menolak tim ini, begitu kan. Wong rumah kita mau dicek kok ada masalah enggak di rumahmu? Silakan masuk," kata Sudirman di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (26/4).
Menurutnya, adanya TPF akan sangat membantu meningkatkan kredibilitas seluruh lembaga, terutama penyelenggara pemilu. Maka dari itu, tak ada alasan untuk menolak TPF jika tidak merasa salah.
"Kita akan terus meyakinkan publik bahwa tim semacam itu diperlukan demi keselamatan, keutuhan, dan kredibilitas dari semua penyelenggara," ucapnya.
Mantan Menteri ESDM itu berharap, KPU sadar dan tergerak untuk menyelamatkan pesta demokrasi dari kecurangan.
"Mudah-mudahan KPU pada waktunya tergerak," tandas Sudirman Said.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga berencana membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) atas tuduhan kecurangan dalam Pilpres 2019. Namun menurut Ketua KPU RI, Arief Budiman, TPF belum diperlukan.
"Enggak lah. Saya merasa belum sampai sejauh itu. Tidak diperlukan menurut saya," katanya di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).
Menurut Arief, semua proses rekapitulasi sedang berlangsung dan sejauh ini berjalan lancar. Meski ditemukan sedikit kesalahan, KPU langsung memperbaiki.
"Semua masih berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.
Selain itu, terkait isu kecurangan Pemilu yang diembuskan kedua kubu paslon, Arief yakin publik tak akan bingung. Oleh karena itu, ia akan memberi keterangan dan edukasi yang benar.
Tak senada dengan Arief, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya mempersilakan siapapun membentuk TPF kecurangan Pemilu. Pihaknya juga bersedia hadir jika dipanggil untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan kecurangan pemilu.
"Silahkan. Itu sangat terbuka. Artinya, kalau KPU dimintai keterangan membuka data, membuka dokumen, untuk memperjelas situasinya seperti apa, kami siap," kata Hasyim di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).
Dia pun menjelaskan pihaknya akan membeberkan data dan fakta jika diminta. "Bagi KPU terbuka saja, jadi kalau ada yang merasa diragukan atau apa ya silahkan saja. Dan kami kan terbuka," kata Hasyim.
Sebelumnya, wacana TPF mencuat ketika Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menemui capres Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (22/4).
Menurut penuturan Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak, pertemuan itu membahas langkah strategis yang perlu diambil Prabowo ke depan terkait adanya fenomena kecurangan Pilpres 2019 yang terstruktur, sistematis dan masif.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyampaikan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pada masa persidangan DPR mendatang. Hal itu, dilakukan untuk mengatasi dugaan kecurangan dalam Pemilu Serentak 2019.
"Saya kira nanti perlu dibentuk pansus kecurangan ini. Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4).
Menurut Fadli, pansus adalah salah satu opsi untuk mengatasi dugaan kecurangan yang masif saat Pilpres. Melalui pansus, bisa terbuka peluang untuk revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Foto: Sudirman Said
Sumber: Merdeka