Pemilu 2019 Kuras Dana Rp 25 T Namun Carut Marut, KPU Perlu Diaudit
Sabtu, 27 April 2019
Faktakini.com, Jakarta - Setelah 10 hari pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuai berbagai sorotan. Persiapan KPU dalam menggelar pemilu pun menjadi pertanyaan sejumlah pihak.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Ismail Rumadan, menilai perlunya audit terhadap lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Terlebih dengan biaya yang sangat besar, ia menganggap Pemilu 2019 seharusnya bisa dipersiapkan dengan matang.
"Anggaran KPU untuk penyelenggaraan pemilu itu cukup besar, kurang lebih Rp 25 triliun sekian, sehingga harapannya KPU melaksanakan Pemilu ini penuh tanggung jawab," kata Ismail, Sabtu, 27 April 2019.
Ismail kemudian memaparkan sejumlah persoalan pada Pemilu 2019 di antaranya, penyiapan kotak suara, data pemilih hingga pada penghitungan suara. Karena itu, ia menganggap wajar apabila masyarakat menghendaki agar KPU segera diaudit dalam penggunaan anggaran.
"Mestinya dana yang begitu besar itu berimbang atau sebanding dengan proses penyelenggaraan pemilu yang baik dan berjalan dengan lancar," ujarnya.
Selain itu, Ismail juga prihatin atas meninggalnya 225 petugas KPPS. Ia meminta agar permasalahan ini disikapi secara serius oleh KPU dan pemerintah.
"Ini tentu kondisi kemanusiaan dan perlu mendapat perhatian serius, karena mereka di bawah yang menjadi korban ini mewakafkan diri untuk kepentingan negara dan kelancaran demokrasi," ujar Ismail.
Sumber: Viva
Faktakini.com, Jakarta - Setelah 10 hari pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuai berbagai sorotan. Persiapan KPU dalam menggelar pemilu pun menjadi pertanyaan sejumlah pihak.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Ismail Rumadan, menilai perlunya audit terhadap lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Terlebih dengan biaya yang sangat besar, ia menganggap Pemilu 2019 seharusnya bisa dipersiapkan dengan matang.
"Anggaran KPU untuk penyelenggaraan pemilu itu cukup besar, kurang lebih Rp 25 triliun sekian, sehingga harapannya KPU melaksanakan Pemilu ini penuh tanggung jawab," kata Ismail, Sabtu, 27 April 2019.
Ismail kemudian memaparkan sejumlah persoalan pada Pemilu 2019 di antaranya, penyiapan kotak suara, data pemilih hingga pada penghitungan suara. Karena itu, ia menganggap wajar apabila masyarakat menghendaki agar KPU segera diaudit dalam penggunaan anggaran.
"Mestinya dana yang begitu besar itu berimbang atau sebanding dengan proses penyelenggaraan pemilu yang baik dan berjalan dengan lancar," ujarnya.
Selain itu, Ismail juga prihatin atas meninggalnya 225 petugas KPPS. Ia meminta agar permasalahan ini disikapi secara serius oleh KPU dan pemerintah.
"Ini tentu kondisi kemanusiaan dan perlu mendapat perhatian serius, karena mereka di bawah yang menjadi korban ini mewakafkan diri untuk kepentingan negara dan kelancaran demokrasi," ujar Ismail.
Sumber: Viva