TKN Lecehkan Bukti Link Berita Ke MK, BPN Prabowo: Jangan Ketinggalan Zaman Donk!
Faktakini.net, Jakarta - Bukti-bukti berupa tautan atau link berita yang disertakan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam gugatan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi dikritik TKN Jokowi-Ma'ruf Amin.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengatakan masih akan bukti lain yang akan diserahkan ke MK.
"Ini kan masih bisa dalam masa perbaikan. Masa perbaikan baru nanti kita lengkapi," kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Minggu (26/5/2019).
Dasco menegaskan percaya kepada para hakim MK yang memproses gugatan mereka. Ia meminta TKN Jokowi-Ma'ruf tak mengambil kesimpulan sendiri.
"Bagi yang menyatakan nggak cukup kuat, yang akan menyatakan itu kuat atau tidak cukup kuat adalah MK. Kami percaya kepada hakim MK. Kalau kami nggak percaya ya, ngapain kami masukkin," ujarnya.
Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN, Habiburokhman menyampaikan hal senada. Ia balik meledek TKN Jokowi-Ma'ruf yang meyakini gugatan tim hukum Prabowo-Sandi bakal ditolak karena memakai bukti berupa link berita.
"Jangan ketinggalan zaman dong. Pasal 5 ayat (1) UU ITE jelas mengatur jika informasi elektronik dan/atau cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. UU ITE sudah hampir sepuluh tahun diberlakukan dan sudah ratusan perkara yang diputus dengan bukti link berita," kata Habiburokhman.
Dia yakin tim hukum Prabowo-Sandi yang diketuai Bambang Widjojanto (BW) bakal memenagi gugatan di MK. Habiburokhman berkaca pada pengalamannya sendiri.
"Link berita justru kuat karena sebelum diberitakan, dia melalui mekanisme keredaksian dan mengikuti kode etik. Saya sudah sering pakai bukti link berita di MK dan diterima pembuktiannya," ujarnya.
Baca juga: TKN: Ingin Diskualifikasi Jokowi, Tim Prabowo-Sandi Cuma Buat Sensasi
"Seingat saya kasus perkara cuti kepala daerah yang diajukan Ahok (eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) dan saya jadi pihak terkait juga pakai bukti link berita, dan saya menang," tegas Habiburokhman.
Tim hukum Prabowo-Sandiaga resmi mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK pada Jumat (24/5). Bambang Widjojanto (BW) memimpin tim hukum tersebut.
Berdasarkan berkas permohonan yang didapat detikcom, Minggu (26/5), tim hukum mencoba membuktikan dalil Pilpres 2019 adalah pemilu yang dilakukan penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Hal itu diukur dari penyalahgunaan APBN, ketidaknetralan aparat, penyalahgunaan birokrasi, pembatasan media, serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai tim hukum 02 itu tidak serius dan kurang persiapan ketika mengajukan gugatan. Mereka pun yakin gugatan itu bakal ditolak MK.
"Buktinya itu harus dibuktikan secara materiil, bukan formil. Kalau yang diajukan alat buktinya media online itu kan hanya secara formil saja. Saya berkeyakinan kalau hanya mengandalkan link berita online, ditolak MK," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan kepada wartawan, Minggu (26/5).
Foto: Habiburokhman
Sumber: detik.com