Wakil Ketua DPR Kritik 'Tim Pemantau Pencaci Jokowi': Jangan Panik
Faktakini.net, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik rencana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang berencana membentuk tim hukum nasional untuk memantau tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang melawan hukum.
Wiranto tidak akan membiarkan ada pihak yang mencerca hingga memaki Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang masih secara sah menjabat hingga Oktober 2019.
"Menurut saya kebebasan masih fine-fine saja. Tokoh-tokoh yang ngomong jawab dong, jangan panik," kata Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5).
Fahri heran dengan keberadaan banyak orang di pemerintahan yang mendapatkan gaji serta fasilitas seperti mobil dinas tak bisa menjawab dan menjelaskan kritik para pihak ke media massa. Ia tak ingin pemerintah panik sehingga mau merenggut kebebasan.
"Masa segini banyak orang di pemerintahan jago-jago dapat gaji, dapat mobil dinas enggak bisa menjawab, enggak bisa menjelaskan ke media apa yang bisa bikin tenang di masyarakat. Jangan berlebihan," ujarnya.
Fahri juga mengkritik Wiranto yang mengancam akan menutup media massa yang dianggap membantu dalam melakukan tindakan melanggar hukum. Menurut Fahri, kebebasan yang sudah terjadi di Indonesia harus dijaga dan pemerintah seharusnya mengelola kebebasan itu.
"Jangan kemudian pemerintahnya gelagapan, panik, lalu kemudian kebebasannya mau ditutup, itu salah. Cara berpikirnya terbalik, justru kapasitas pemerintah mengelola kebebasan itu yang harus diperbaiki," katanya.
Lebih lanjut, Fahri mengatakan cara-cara seperti itu merupakan keinginan dari 'setan gundul' yang ingin merampas kebebasan media dan para pihak yang ingin berbicara. Namun, Fahri tak menjelaskan siapa yang dirinya maksud sebagai 'setan gundul'.
"Itu orang-orang yang membawa hawa tidak baik ke dalam demokrasi kita. Demokrasi ini sudah segala-galanya bagi kita, jangan mau dihambat-hambat. Kebebasan itu paling penting, jangan kita kembali ke belakang," katanya.
Tim hukum nasional untuk merespons tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang mengarah ke perbuatan melawan hukum itu nantinya akan berisi para pakar hukum tata negara dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi.
Wiranto mengaku telah mengundang dan mengajak mereka bicara terkait pembentukan tim tersebut.
Foto: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Sumber: cnnindonesia.com