Habib Rizieq Tegas Minta Jokowi Di-Diskualifikasi, Waspada Ceramah Lama HRS Dipelintir Jadi Seakan Dukung Jokowi

Selasa, 11 Juni 2019

Faktakini.net, Jakarta - Ceramah lama Habib Rizieq Shihab dalam bentuk rekaman suara kini sedang coba diviralkan kembali oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan diberikan narasi menyesatkn bahwa Imam Besar FPI itu mengakui Jokowi menang dan meminta umat Islam mengawalnya.

Ceramah yang bersumber dari Voice Note (rekaman suara) itu ternyata ceramah lama, dan direkam jauh sebelum hari pencoblosan Pilpres 2019 yang hasilnya dimenangkan oleh paslon 02 Prabowo - Sandi sesuai dengan penghitungan internal BPN Prabowo - Sandi.

Dalam rekaman itu, oleh beberapa pihak isinya dipelintir menjadi "Habib Rizieq Shihab mengajak para pengikutnya untuk tidak khawatir dengan pemenang Pilpres 2019", serta "Umat Islam wajib mengawal Jokowi - Ma'ruf" dan sejenisnya. Padahal itu bersumber dari rekaman lama jauh sebelum Pilpres sehingga tidak sesuai dengan konteks pada dan pasca Pilpres 2019.

Walau saat ini penghitungan KPU menyatakan paslon 01 Jokowi - Ma'ruf unggul, namun itu belum final karena masih berlanjut di Mahkamah Konstitusi (MK) karena kubu Prabowo - Sandi mengajukan gugatan atas dugaan adanya kecurangan Terstruktur, Sistematik, Masif dan Brutal (TSMB) sehingga paslon 01 unggul.

Sikap Habib Rizieq Shihab sendiri sangat jelas melalui Maklumat Mekkah bahwa paslon 01 Jokowi - Ma'ruf harus di-diskualifikasi karena curang.

Berikut ini sebagian isi Maklumat Mekkah yang dikeluarkan oleh Habib Rizieq di Makkah Al-Mukarromah, pada tanggal 2 Sya'ban 1440 H / 27 April 2019 M

الحمد الله و الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله

Sehubungan telah terjadinya Kezaliman dan Kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan masif dalam
PEMILU 2019, maka kami memandang perlu untuk menyampaikan MAKLUMAT dari Kota Suci Makkah Al-
Mukarromah untuk seluruh Rakyat dan Bangsa Indonesia demi tercurahnya Rahmat dan Ridho Allah SWT :

PERTAMA :

Bahwa Allah SWT murka kepada orang-orang yang berbuat CURANG sebagaimana Firman-Nya di awal Surat
Al-Muthoffifiin : " وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ "
 artinya "Celakalah bagi orang-orang yang CURANG".
Dan Rasulullah SAW pun menolak orang yang CURANG sebagai golongannya sebagaimana hadits riwayat
Muslim dan Imam Thabrani dalam Mu’jam Kabir dan Mu’jam Shoghir yang berbunyi :

من غشنا فليس منا والخداع والمكر في النار

artinya "Barang siapa yang mencurangi kami bukan termasuk golongan kami, dan TIPU DAYA dan
KECURANGAN tempatnya di Neraka".

Jadi jelas bahwa CURANG adalah KEZALIMAN dan KEJAHATAN yang diharamkan ajaran Islam, serta merupakan Musuh semua Agama, Bangsa dan Negara.

KEDUA :

Bahwa melihat dan memperhatikan UUD 1945 Pasal 22 e ayat 1 menyatakan : "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

Dan UU NO 7 TH 2017 tentang PEMILU Pasal 463 ayat 1 s/d 4 telah menetapkan Sanksi Hukum dan Politik bagi Caleg mau pun Capres dan Cawapres yang melakukan kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan
Masif adalah Dibatalkan Pencalonannya (DISKUALIFIKASI).

KETIGA :

Bahwa Pemilu 2019 di Indonesia telah terjadi KECURANGAN secara Terstruktur, Sistematis dan Masif , maksudnya yaitu :

1. Disebut CURANG TERSTRUKTUR karena dilakukan oleh Struktur Perangkat Negara dengan penggunaan Fasilitas Negara, sehingga Presiden dan Para Menterinya bersama POLRI dan Kepala Daerah "menekan dan memaksa" seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Keluarganya, hingga Kepala Desa dan Warganya
untuk PEMENANGAN JOKOWI, bahkan mengerahkan BUMN dan ASN untuk kampanye paslon 01 dengan sanksi dipecat bagi yang tidak ikut.

Presiden pun tidak cuti selama kampanye agar leluasa menggunakan Fasilitas Negara, sekaligus
menjebak lawan politik berhadapan dengan Presiden bukan dengan Calon Presiden.

2. Disebut CURANG SISTEMATIS karena dilakukan secara Terencana dan Terkordinasi dengan Pola Kerja yang Tersusun sejak dari sebelum masa Kampanye hingga pasca Pilpres 2019, yaitu sebagai berikut :

a. Sebelum Pilpres : Telah terjadi Kriminalisasi Ulama, Persekusi Da'i, Penangkapan Aktivis, Sanderaisasi Oposisi, Pembubaran Ormas Islam dan Pembungkaman TokohY Kritis serta memfitnah
lawan politik sebagai Anti Pancasila, Anti UUD 1945, Anti NKRI dan Anti Bhinneka Tunggal Ika.

b. Terkait DPT : Ada 25 juta DPT Ganda, dan 31 juta DPT Siluman, serta 14 juta DPT Orang Gila, ditambah lagi ada KK yang berisi 440 orang, dan ada yang berisi 1355 orang, bahkan ada yang berisi 1826 orang. S

Selain itu ada TPS berisi lebih dari batas maksimal 300 orang, serta ada dalam satu TPS
200 orang pemilih memiliki tgl lahir yang sama.

c. Saat Pilpres : Banyak Kejadian ; Pemilih tidak diundang, sekeluarga satu KK tapi beda TPS, Peralatan
datang terlambat, Penguluran waktu sehingga ada pemilih yang pulang, Percepatan penutupan TPS,
Saksi paslon 02 ditolak, Formulir A5 tidak berlaku, Formulir C1 Asli tidak didistribusikan, 4 ton kertas
suara disimpan di Kantor Tribun Timur Makassar dari Grup Kompas dan Gramedia, Surat Suara di TPS sudah dicoblos untuk 01, Pencoblosan Massal untuk 01, Surat Suara habis di TPS dan Pengarahan Coblos 01 di TPS.

d. Sesudah Pilpres : Banyak Kejadian : Kotak Suara dirampas, Kotak Suara disimpan di luar ketentuan,
Kotak Suara tidak lagi tersegel, Kertas Suara dibakar, Perampokan Berkas Saksi paslon 02,
Penculikan dan Penganiayaan bahkan Pembunuhan Petugas KPPS.

e. Saat Input Data : Banyak Kejadian : Input Data di IT - KPU sering ada penambahan angka besar suara
paslon 01, seperti antara lain :

 Di TPS No 8 Ds. Lubuk Tanjung Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera
Selatan suara Jokowi di Formulir C1 sebesar 41 diinput KPU menjadi 241 suara.

 Di TPS No 3 Ds. Pandan Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab L.I. Propinsi Sumatera Selatan
suara Jokowi di Formulir C1 sebesar 49 diinput KPU menjadi 249 suara.

 Di TPS No 3 Ds.Angsau Kec. Pelaihari Kb. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan suara Jokowi di
Formulir C1 sebesar 59 diinput KPU menjadi 259 suara.

 Di TPS No 18 Ds. Malakasari Kec. Bale Endah Kab. Bandung Propinsi Jawa Barat suara Jokowi di
Formulir C1 sebesar 53 diinput KPU jadi 553 suara.

 Di TPS no 1 Ds. Giri Mulyo Kec. Belitang Jaya Kab. Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan suara
Jokowi di Formulir C1 sebesar 71 diinput KPU menjadi 771 suara.

 Di TPS No 4 Ds Rejosari Kec. Pakis Kab. Magelang Propinsi Jawa Tengah suara Jokowi di Formulir
C1 sebesar 119 diinput KPU menjadi 1119 suara.

 Di TPS No 5 Ds. Fulur Kec. Lamaknen Kab. Belu Propinsi NTT suara Jokowi di Formulir C1 sebesar
140 diinput KPU menjadi 1404 suara.

 Di TPS No 4 Ds. Petak Kaja Kec. Gianyar Kab. Gianyar Propinsi Bali suara Jokowi di Formulir C1
sebesar 183 diinput KPU menjadi 1833 suara.

 Ini merupakan sekelumit contoh kecurangan dari paslon 01, dan masih banyak lagi kecurangan penambahan suara untuk paslon 01 serta pengurangan suara untuk paslon 02.
f. Saat Pengumuman : Penyesuaian Real Count KPU dengan Quick Count Lembaga Survey bayaran
paslon 01, dan Pemblokiran Web Lawan Politik yang mengumumkan perhitungan suara walau pun
Web tersebut sebelumnya sudah mendapat izin dari KPU, serta Pengkloningan Akun dan Channel Medsos Lawan Politik.

g. Selama Kampanye : Polri menjadi Timses sehingga sering buat aturan baru untuk akomodir situasi agar menguntungkan paslon 01 seperti mempersulit izin dan memblokir tempat serta menghalangi akses kampanye paslon 02, juga sering memproses hukum Lawan Politik paslon 01.

3. Disebut CURANG MASIF karena terjadi secara Merajalela dimana-mana dan Meluas kemana-mana di
seluruh Daerah se-Indonesia, dan disaksikan secara massal oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga viral
di berbagai media cetak mau pun elektronik.

Serta beberapa poin lainnya yang intinya Habib Rizieq secara tegas menyatakan Jokowi - Ma'ruf harus segera di-diskualifikasi karena curang, dan Prabowo - Sandi harus segera ditetapkan dan dilantik sebagai Presiden dan Wapres RI 2019 - 2024

Berbagi :