Walau Biaya Listrik Tak Gratis, Warga Tetap Berebut Miliki Rumah DP Rp 0 Program Sukses Anies
Jumat, 5 Jul 2019
Faktakini.net, Jakarta - Program Rumah DP Rp 0 yang diluncurkan Anies - Sandi menuai sukses besar, gilang gemilang. Ribuan warga mengantri untuk memiliki Rumah DP Rp 0, diduga banyak diantaranya adalah pada Ahokers yang tadinya selalu mengkritik dan nyinyir pada Anies.
Namun demikian, tetap saja masih ada pihak yang sirik atas program sukses ini, dan berusaha menakut-nakuti warga Jakarta supaya tidak membeli rumah ini.
Antara lain mereka berusaha menakut-nakuti bahwa warga yang menempati rumah ini nantinya juga akan diharuskan untuk membayar iuran sampah, listrik, sekuriti dan sebagainya.
Pihak yang berusaha menakut-nakuti ini, mungkin selama tinggal di dalam hutan atau di tengah laut. Karena faktanya hidup di ibukota ini kalau mau menggunakan listrik ya harus bayar, sampah dipungut tukang sampah ya juga ada biayanya, rumah dijaga oleh Satpam ya juga bayar, tokh faktanya pihak yang nyinyir itu kalau mau masuk ke toilet umum juga harus bayar.
Karena itu segala ocehan nyinyir terhadap program Rumah DP Rp 0 itu akhirnya justru menjadi promosi gratis, dan malah semakin banyak warga Jakarta yang ingin memiliki Rumah murah namun berkualitas ini.
Warga DKI Jakarta yang membeli rumah DP Rp 0 nantinya selain membayar cicilan tiap bulan, juga akan menanggung biaya pemeliharaan secara wajar, transparan dan adil, sebagaimana lazimnya orang yang tinggal di belahan manapun di dunia termasuk di ibukota.
Kepala UPT Rumah Dp Rp 0, Dzikran Kurniawan mengatakan, biaya perawatan ini ditentukan oleh pemilik rumah DP Rp 0. Nantinya, warga membentuk kepengurusan untuk menentukan biaya pemeliharaan ini.
"Kalau itu ruang milik, mereka bentuk kepengurusan sendiri kan ada Pergub 132 yang atur kepemilikan rusun, apartemen rusun dan lain-lain," katanya saat diwawancarai detikFinance Senin lalu (1/7/2019).
"Mereka seperti halnya kita tinggal RT RW lah ya, membentuk pengurus lingkungan tuh, pengurus itu menetapkan, berapa iuran sampah, security," sambungnya.
Dzikran mengatakan, biaya ini dikenal dengan iuran pengelolaan lingkungan (IPL). Baginya, di rumah model apapun ada biaya pengelolaan lingkungan.
"Penghuni itu nanti bermusyarawah membentuk pengurus, pengurus itulah yang akan menetapkan berapa biaya IPL namanya, iuran pengelolaan lingkungan. Sama, ini persis kaya apartemen nanti, penduduk rusun itu yang akan bermusyarawarah membentuk mengelola lingkungan mereka sendiri. Kalau biaya lingkungan sama, tinggal di mana saja ada, tinggal rumah tapak iuran RT RW ada," paparnya.
Sementara, menurut Perencana Keuangan dari Mitra Rencana Edukasi (MRE) Andy Nugroho, hitungan kasar biaya perawatan Rp 200 ribu. Kemudian, untuk biaya listrik dan air bisa mencapai Rp 500 ribu sebulan.
Andi kemudian mengklaim, untuk warga DKI dengan penghasilan Rp 4 juta sebulan, cicilan rumah Rp 1,17 juta per bulan untuk DP Rp 0 berat. Dengan biaya perawatan dan lainnya, maka uang yang mesti dikeluarkan untuk urusan rumah mendekati 50% dari pendapatan.
Patut diketahui, cicilan termurah rumah DP Rp 0 ialah Rp 1,17 juta hingga 20 tahun. Itu untuk rumah tipe 21 (21 m2) seharga Rp 184,8 juta.
"Mereka Rp 1,1 juta di luar maintenance, pasti minimal air, listrik, taruhlah tebakan saya Rp 500 ribuan lah, apalagi punya anak. Kemudian hunian bertingkat ada maintenance gedung tebak-tebakan Rp 200 ribu (total) Rp 700 ribu, berarti Rp 1,8 juta. Mereka penghasilan Rp 4 juta, mereka sisa Rp 2,2 juta," klaim Andi lagi.
Sumber: detik.com