Ahok Mau Dijadikan Dirut BUMN, Komisi VI: Jangan Lupa Kasus Korupsi Sumber Waras!
Kamis, 14 November 2019
Faktakini.net, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyarankan Menteri BUMN Erick Thohir berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait rencana pengangkatan Ahok sebagai bos salah satu BUMN.
"Harus diingat ada kasus Sumber Waras dan kasus pembelian tanah di Cengkareng. Pembelian tanah DKI dan uang itu dicairkan waktu zaman Ahok, dan itu bermasalah oleh BPK. Saya rasa sebelum pengangkatan mungkin Menteri BUMN bisa koordinasi dengan BPK dan KPK," kata Andre saat dihubungi IDN Times, Rabu (13/11).
1. Ahok disebut menandatangani pencairan uang untuk pembelian tanah di Cengkareng
Andre menjelaskan, kedua kasus tersebut terjadi di masa kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, kata Andre, pencairan uang untuk pembelian tanah di Cengkareng ditandatangani oleh Ahok.
"Tapi sekali lagi, pengangkatan itu hak menteri BUMN dan presiden. Silakan saja, yang penting saran saya cek dululah ke KPK dan BPK soal kasus itu," kata Andre.
2. Ahok diminta jadi salah satu bos BUMN
Diberitakan sebelumnya, Ahok mendatangi kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu pagi (13/11). Ahok mengatakan kedatangannya untuk membicarakan terkait dirinya diminta sebagai salah satu orang yang bertugas di BUMN.
"Intinya kita bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan menjadi salah satu BUMN, gitu aja. Jabatannya apa? BUMN mana? Saya gak tahu, mesti tanya ke pak Menteri," katanya.
3. Belum jelas jabatan apa yang akan diemban Ahok
Ia mengatakan, bahwa dirinya belum mengetahui pasti kapan dirinya diminta menjabat, yang jelas akhir tahun ini.
"Saya gak tahu, mungkin Desember atau November saya gak tahu. Tanya ke Pak Menteri, saya cuma diajak untuk masuk ke dalam salah satu BUMN," jelasnya.
Ia juga mengatakan, belum tahu akan mengisi sektor apa, yang jelas dirinya siap diminta berbakti untuk bangsa dan negara. "Saya kalau buat negara untuk bangsa ya saya mesti bersedia," ujarnya.
Ahok dikabarkan akan mengisi salah satu posisi Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kosong.
Hingga saat ini terdapat 4 kursi BUMN yang kosong, di antaranya PT PLN (Persero), PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Foto: Salah satu aksi unjukrasa warga masyarakat menuntut kasus dugaan korupsi Ahok diusut tuntas
Sumber: IDNTimes