HRS Center: Menggugat Pengasingan Imam Besar Habib Rizieq Shihab
Kamis, 28 November 2019
Faktakini.net
HRS CENTER
Menggugat
PENGASINGAN IB-HRS
KEWA.JIBAN NEGARA DALAM PENJAMINAN PERLINDUNGAN HAM TERHADAP 1B-HRS
BERSIFAT MUTLAK (IMPERATIF) BERDASARKAN PRINSIP YURIDIKSI PERSONAL'. YANG
DIAKUI SECARA UNIVERSAL STATUS KEWARGANEGARAAN (NATIONALITY) IB-HRS,
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL MENUNTUT KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP
PEMBERIAN HAK PERLINDUNGAN DIPLOMATIK DI LUAR NEGERI (IN CASU ARAB SAUDI).
KETIKA SUATU NEGARA MELAKUKAN TINDAKAN YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN
WARGA NEGARA ASING, MAKA NEGARA DAPAT MENUNTUT GANTI RUGI ATAU PEMULIHAN
NEGARA TERSEBUT.
TANGGUNG JAWAB INI DIDASARKAN DOKTRIN HUKUM INTERNASIONAL "NATIONALITY DF CLAIMS".
DOKTRIN TANGGUNGJAWAB NEGARA INI BERSANDAR PADA 2 (DUA) PILAR KEMBAR:
- HUBUNGAN SUATU NEGARA DENGAN TINDAKAN-TINDAKAN YANG MELANGGAR HUKUM ATAU KELALAIAN YANG DILAKUKAN PEJABAT-PEJABATNYA.
- KEMAMPUAN NEGARA UNTUK MENGKLAIM ATAS NAMA WARGA NEGARANYA
DENGAN DEMIKIAN, NEGARA WAJIB MELINDUNGI WARGA NEGARANYA DI LUAR NEGERI DAN MENUNTUT NEGARA LAIN APABILA NEGARA TERSEBUT MEMPERLAKUKAN WARGA
NEGARANYA DENGAN TIDAK BAIK.
DALAM HAL SUATU NEGARA MENGKLAIM NEGARA
LAIN, MAKA KLAIM MENJADI HAK NEGARA TERSEBUT YANG MENGATASNAMAKAN
WARGA NEGARANYA.
DALAM KASUS 'PENCEKALAN YANG BERUJUNG 'PENGASINGAN' TERHADAP IB-HRS,
MENGAPA PEMERINTAH RI TIDAK MELAKUKAN KLAIM TERSEBUT KEPADA PEMERINTAH
ARAB SAUDI? .
JIKA MEMANG PENCEKALAN ITU TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN
PEMERINTAH RI
JIKA MEMANG PENCEKALAN TERHADAP 1B-HRS MURNI DARI OTORITAS ARAB SAUDI
SEMATA, MAKA MENJADI PERTANYAAN SERIUS, MENGAPA HARUS ADA NEGOSIASI
ANTARA PEJABAT TINGGI ARAB SAUDI DENGAN PEJABAT TINGGI PEMERINTAH
INDONESIA?
Kebenaran Mengalahkan Kedustaan !".