Ironis! Sistem E-Budgeting Di Era Kedua Gubernur Sama: Tapi Buzzer Puja Ahok Dan Bully Anies!
Rabu, 13 November 2019
Faktakini.net
Tatak Ujiyati
Jadi Kenapa cuma ABW yang disalahkan?
Sekda DKI Pak Saefullah heran kenapa Pemprov DKI saat ini dianggap tidak transparan. Padahal e budgeting yang dipakai saat ini sama persis, proses unggah dokumen juga sama. Tidak ada yang berubah. Pak Saefullah tahu persis karena ia adalah Sekda Pemprov DKI sejak 2014 jaman Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Djarot, Pak Soni sampai dengan Pak Anies.
"Saya ini mengikuti zaman pemerintahan yang dulu, dan yang sekarang saya mengikuti, jadi dituduh kalau kita sebagai tidak transparan, itu salah besar. Karena yang kita lakukan sekarang ini persis sama dan sebangun dengan apa yang kita lakukan dahulu, tidak ada yang diumpet-umpetin," itu kata Pak Sekda kepada wartawan.
Nah menurut kamu kenapa ya?
Ini tinggal alasan subyektif politis soalnya.
Sebab alasan-alasan obyektif sudah terjawab semua. Tentang sistem e budgeting yang memaksa adanya dummy dalam penyusunan KUA PPAS, bahwa anggaran dummy tak sesuai realita, bahwa hanya dokumen yang selesai tahapannya yang diunggah dll. Itu semua sudah dijelaskan (lihat posting-posting saya sebelumnya). Secara hukum tak ada pelanggaran. Praktiknya juga SAMA PERSIS semenjak e budgeting awal dibuat tahun 2015. Bahkan konsultan e budgeting yang dulu bantu gubernur semenjak Pak Jokowi, juga masih sama dan masih membantu DKI saat ini.
Maka jadi aneh. Dulu dianggap transparan, kok sekarang dianggap tak transparan? Jika dulu tahun 2016 juga ada dummy penghapus Rp 53 Milyar, lantas kenapa cuma dummy lem aibon yang disalahkan?
Ada apa sebenarnya?
Tatak Ujiyati
Baca komentar Sekda selengkapnya di sini: https://m.detik.com/news/berita/d-4775794/sekda-transparansi-anggaran-dki-sama-seperti-dulu-tak-diumpet-umpetin