98 Persen Warga Bougainville Setuju Merdeka Dari Papua Nugini, Akan Jadi Anggota PBB Ke-194



Rabu, 25 Desember 2019

Faktakini.net, Jakarta - Kepulauan Bougainville di Pasifik Selatan akan jadi negara termuda dunia, jika parlemen Papua Nugini menerima hasil referendum, yang menjadi bagian kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri konflik bertahun-tahun.

Warga di Kepulauan Bougainville di Pasifik Selatan dengan mayoritas sangat besar memilih opsi kemerdekaan dari Papua Nugini, menurut hasil referendum yang dirilis hari Rabu, 11 Desember 2019.

"Kami berterima kasih kepada pemerintah Papua Nugini dan Daerah Otonom Bougainville, serta rakyat Bougainville yang berpartisipasi dalam proses bersejarah ini," ucap Ketua Komisi Referendum Bougainville Bertie Ahern dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12/2019).

Ada dua pilihan dalam referendum yang digelar selama referendum yang digelar selama dua pekan sejak 23 November-7 Desember 2019 itu: otonomi atau kemerdekaan.

Jika hasil ini diratifikasi oleh parlemen Papua Nugini, Bougainville akan menjadi negara terbaru dunia seperti dikutip dari DW Indonesia, Kamis (12/12/2019).

Ketua Komisi Referendum Bougainville Bertie Ahern mengumumkan, opsi kemerdekaan dipilih oleh 176.928 pemilih – sekitar 98 persen dari seluruh suara. Hanya 3.043 pemilih yang memilih opsi otonomi luar di bawah kedaulatan Papua Nugini.

Bagian dari Kesepakatan Damai

Pelaksanaan referendum ini sudah disepakati tahun 1998 sebagai bagian dari perjanjian damai yang mengakhiri perang yang berlangsung lebih sepuluh tahun 1988-1998 antara kelompok separatis Bougainville dan pasukan Papua Nugini. Sedikitnya 15.000 orang tewas dalam konflik ini.

Meskipun ada kekhawatiran bahwa kemerdekaan Bougainville dapat menjadi preseden bagi gerakan separatis lainnya di Papua Nugini yang beragam suku, referendum akhirnya dilaksanakan mulai 23 November sampai 7 Desember.

Parlemen Papua Nugini memang masih harus menerima hasil itu, namun skala kemenangan yang begitu besar bagi bagi gerakan pro-kemerdekaan akan sulit diabaikan oleh parlemen di Port Moresby.

Konflik antara gerakan separatis Bougainville dan pemerintah pusat di Port Moresby sebagian besar disebabkan oleh perselisihan tentang pembagian pendapatan dari tambang tembaga Panguna yang sekarang tertutup.

Tambang Panguna pernah menyumbang 40% dari seluruh pendapatan ekspor Papua Nugini. Tambang itu kini diperkirakan masih memiliki miliaran dolar tembaga dan emas.

Bougainville berjarak sekitar 1.000 kilometer di barat Port Moresby. Dari tahun 1880-an hingga Perang Dunia I, Bougainville adalah bagian dari daerah penjajahan Jerman. Setelah perang, Australia menduduki pulau itu. Pada tahun 1975 Bougainville diserahkan kepada Papua Nugini. Namun banyak warganya yang ingin membentuk negara merdeka dan melakukan perlawanan bersenjata.

Komisi Referendum Bougainville mengatakan tidak ada insiden yang berarti selama referendum dijalankan.

Ketua Komisi Referendum Bougainville, Bertie Ahern, politikus Irlandia, kemarin menyambut gembira pelaksanaan referendum yang dinilai sukses.

Ahern menyerukan kepada warga Bougainville untuk bersatu melewati referendum. Dia berharap proses kelanjutan dari referendum berlangsung damai, tidak ada lagi pembunuhan atau penembakan.

"Kepada warga Bougainville. Saya ingin mengatakan saat melalui masa lalu yang sulit, hasilnya adalah ekspresi harapan untuk masa depan, penghormatan kepada mereka yang tewas dalam konflik," kata Ahern, sebagaimana dilaporkan Post Courier, 13 Desember 2019.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menyambut referendum ini dengan memuji keberhasilan kerja Komisi Referendum Bougainville.

Guterres kemudian menyerukan agar semua pihak memastikan kelanjutan dari hasil referendum itu akan dilakukan secara inklusif dan konstruktif.

Hasil referendum ini tidak terikat oleh hukum. Penentuan nasib Bougainville selanjutnya adalah negosiasi antara pemerintah Papua Nugini dan Pemerintah Otonomi Bougainville.

Jika negosiasi berjalan lancar, selanjutnya Parlemen Papua Nugini di Port Moresby, ibukota Papua Nugini, akan meratifikasinya

Jika direstui dengan memperhatikan hasil referendum, maka Bougainville resmi menjadi negara baru dan termuda di dunia setelah Sudan Selatan tahun 2011. Bougainville akan menjadi anggota PBB yang ke 194.

Foto: Warga Bougainville setuju untuk memisahkan diri dari Papua Nugini.

Sumber: liputan6.com