Puji Penanganan Banjir DKI Saat Hujan Dahsyat, Pakar ITB: Untung Anies Gubernur Luar Biasa
Sabtu, 4 Januari 2020
Faktakini.net, Jakarta - Kalau saat ini Gubernur DKI masih si Ahok penista agama Islam, entahlah sudah jadi 'samudera' macam apa DKI Jakarta ini.
Karena saat di era Ahok dan Jokowi, banjir di Jakarta begitu dahsyat. Bundaran HI jadi lautan coklat, Kemang jadi Swimming Pool dan sebagainya, padahal curah hujan saat itu tidak sebesar curah hujan di tahun 2020 ini.
Sebagaimana diketahui, banjir melanda Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan lainnya akibat curah hujan yang begitu dahsyat, sejak hari Selasa (31/12/2019) menjelang pergantian tahun.
Banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya di awal tahun 2020 ini murni akibat curah hujan yang sangat tinggi, yang tidak pernah terjadi di era Gubernur Jokowi, Ahok dan lainnya.
Curah hujan pada tahun ini disebut sebagai yang tertinggi sejak 154 tahun yang lalu.
"Dari pengukuran meteorologi tercatat pertama kali zaman Belanda tahun 1866. Hujan tertinggi tahun 1866 hanya 185,1 mm/hari," kata Kepala Subbidang Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG Siswanto kepada wartawan, Kamis (2/1/2020).
Sementara itu Pakar Hidrodinamika dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Muslim Muin, mengaku sependapat dengan Gubernur DKI Jakarta tentang penanganan banjir di Ibu Kota. Yakni terkait kebijakan naturalisasi bantaran Kali Ciliwung.
Menurut Muin, kebijakan Anies sudah tepat karena menggunakan naturalisasi bantaran Kali Ciliwung, bukan normalisasi.
“Pak Anies bilang naturalisasi keharusan, normalisasi keterpaksaan. Untung kita punya gubernur yang luar biasa,” kata Muin dalam diskusi Polemik Trijaya FM, di Sasana Krida Karang Taruna Bidara Cina, Baiduri Bulan, Bidara Cina, Jakarta Timur, Sabtu (4/1/2020).
Oleh karena itu, menurut Muin, solusi penanganan banjir tidak bisa disalahkan sepenuhnya ke Anies.
Sebab, menurut ilmu hidrodinamika yang ia pelajari, terdapat sejumlah hal yang harus dilakukan guna mencegah banjir. Wadah penampungan hujan, penyerapan, serta pengaliran.
Anies, kata Ketua Kelompok Keahlian Teknik Kelautan ITB itu, sudah melakukan pola penyerapan dan pengaliran selama dua tahun masa pemerintahannya. Sementara, pemerintah pusat belum mengembangkan pembangunan wadah penampungan hujan berupa bendungan.
“Kurangi debit banjir itu, tangkap (wadahi) hujannya, tidak hanya disini, di Bogor. Siapa yang bisa tangkap hujan itu? Bukan tugas Pak Anies itu, pemerintah pusat, Bos. Presiden sama menterinya,” pungkas Muin.
Sebelumnya terjadi polemik antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono silang pendapat.
Basuki mempersoalkan normalisasi Kali Ciliwung yang baru berjalan sepanjang 16 km dari total panjang 33 km.
Sementara Anies berpandangan, banjir yang terjadi bukan karena normalisasi Kali Ciliwung yang belum selesai sepenuhnya, melainkan karena pengendalian air dari wilayah Selatan Jakarta, yakni Bogor dan Depok yang belum memadai.
Sumber: suaraislam.id