Aksi 212 Berantas Mega Korupsi, Ustadz Asep Syaripudin: PDIP Partai Terbanyak Korupsi
Sabtu, 22 Februari 2020
Faktakini.net, Jakarta - Aksi 212 'Berantas Mega Korupsi dan Selamatkan NKRI' pada hari Jum'at (21/2/2020) berlangsung tertib dan dihadiri oleh puluhan ribu massa.
Dalam aksi ini Koordinator Aliansi Pergerakan Islam (API) Jabar menyebut PDI Perjuangan menjadi partai yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi.
Hal itu diungkapkan oleh Ustadz Asep karena mendapat data dari KPK.
"Ini saya mendengar kabar, ini valid, menurut KPK, partai dalam versi KPK yang paling banyak (korupsi) nomor satu adalah PDIP, bubarkan, bubarkan PDIP, ini valid," kata Ustadz Asep dalam orasinya di atas mobil komando, Jumat (21/2/2020).
"Se-Indonesia dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 161 kabupaten/kota yang paling banyak melakukan tindakan korupsi bupatinya dari mana? PDIP, wali kota dari mana? PDIP, jangan-jangan presiden dari PDIP juga melakukan," lanjutnya.
Lebih lanjut, Ustadz Asep juga menyoroti Mendikbud Nadiem Makarim terkait isu pembayaran SPP dengan Gopay. Menurut Asep, hal itu juga merupakan salah satu tindak pidana korupsi.
"Terus lagi Ini saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan itu Mendikbud sekarang menginstruksikan pembayaran SPP menggunakan Gopay, ini intellectual corruption," ujarnya.
Ustadz Asep meminta KPK memeriksa hal tersebut. Dia juga meminta agar Nadiem dicopot dari jabatannya.
"Maka kita harus mendesak kepada KPK itu korupsi Mendikbud harus segera diberhentikan, kalau tidak diperiksa berarti yang mengangkat itu jangan-jangan ikut korupsi," tuturnya.
Ustadz Asep juga membandingkan masa pemerintahan Jokowi dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, pemerintahan SBY lebih tegas dan berani menghukum para koruptor, sekalipun pelaku koruptornya adalah ketua umum partai politik.
“Anas Urbaningrum, Ketua Umum (partai) Demokrat, dia tetap dihukum,” ujarnya saat memberikan orasi aksi ‘Berantas Mega Korupsi, Selamatkan NKRI’ di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (21/2).
Ustadz Asep menyebutkan, kasus korupsi di pemerintahan ini sudah terhitung banyak. Menurut dia, salah satu upaya menegakan kedaulatan negara dengan fokus pada upaya-upaya pemberantasan korupsi.
“Kalau pemerintah tidak serius, kita datang ke DPR/MPR untuk meng-impeachment presiden,” tegasnya.
Dia menekankan, jika Islam yang berkuasa, maka keadilan dipastikan dapat tegak. Hal itu tergambar dari pernyataan Rasulullah, dimana jika Fatimah mencuri, maka akan dipotong tangannya.
“Nah, ini berbanding terbalik. Ketika KPK datang ke kantor DPP PDIP, dihadang Satpam, betul tidak?” Ustadz kata Asep.
Seringnya kader atau politisi PDIP tersangkut korupsi, sudah menjadi rahasia umum.
Kita bisa menyebut Supian Hadi Bupati Kotawaringin Timur (Kader PDIP) yang ditangkap KPK terkait kasus korupsi Rp 5,8 Triliun, lalu Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Tasdi mantan Bupati Purbalingga Jawa Tengah dan lain-lain, sangat panjang daftarnya.
Foto: Ustadz Asep Syaripudin saat orasi di Patung Kuda Monas, Jum'at (21/2/2020)
Sumber: detik.com, Indonesiainside.id
