Bansos Kacau Di Banyak Daerah, Menteri-Menteri Hanya Salahkan DKI, Netizen: "Sabar Pak Anies"
Senin, 11 Mei 2020
Faktakini.net
Kacau balau distribusi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat kurang mampu yang terdampak wabah Corona (Covid-19) terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Ramainya pemberitaan carut marut bansos ini disinyalir sejak para menteri dengan anehnya menyalahkan satu kepala daerah yakni Anies Baswedan. Gubernur DKI yang paling populer tersebut menjadi sasaran empuk para menteri Jokowi dalam mencari kambing hitam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut DKI tidak punya dana bansos, padahal faktanya DKI sudah menyalurkan bansos sejak sehari sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap pertama diberlakukan yakni 9 April 2020. Bahkan DKI juga telah menyiapkan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) senilai Rp 5,032 T. Warganet pun bergiliran membela Anies dan menuntut Sri Mulyani segera melunasi utang dan dana bagi hasil ke DKI.
Selanjutnya Menteri Sosial Julian Batubara dan Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia (PMK) Muhadjir Effendy menyalahkan Anies yang disebut tidak memberikan data update untuk pemberian Bansos. Faktanya data tersebut berasal dari Kemensos yang sudah tidak update sejak 5 tahun lalu.
Heran, semua kesalahan dilimpahkan kepada Anies Baswedan, di media pun seolah-olah ada yang menggerakkan, sehingga boom! Serangan terhadap Anies begitu masif, semua judul berita menyudutkan sang Gubernur berkenaan dengan tidak beresnya penyaluran bansos, yang semestinya ditanggung para menteri itu.
Padahal jika ditelisik lebih dalam, kacaunya pemberian bansos pada masyarakat terdampak Corona memang kesalahan ada di para Menteri. Mulai dari level Gubernur, Bupati, hingga kepala desa dengan lantang menyuarakan kegelisahan mereka, memprotes kebijakan pusat yang lamban dalam hal pendataan dan distribusi bantuan.
Baru-baru ini Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) membuka tabir dibalik kekacauan penyaluran bansos para menteri.
"Tapi poinnya, pemerintah pusat itu semua kementerian ingin ngasih bansos," kata RK dalam program d'Rooftalk yang tayang di detikcom, Jumat (8/5/2020).
"Kementerian Sosial ngasih, Kementerian Desa ngasih, Kementerian Tenaga Kerja lewat Kartu Pra Kerja ngasih, kemarin Kementerian Pariwisata juga ngasih. Masalahnya satu sama lain itu caranya sendiri, mekanismenya sendiri, dan timing-nya sendiri," imbuhnya.
RK menceritakan amburadulnya bantuan-bantuan dari kementerian itu karena datang dalam waktu yang tidak bersamaan.
"Kan bisa dibayangkan rumitnya kan. Mending kalau bantuan-bantuan yang banyak ini datangnya bersamaan ke satu RT, sehingga warga tenang walaupun bentuknya beda-beda," ungkap RK.
Hingga kemudian, sebut RK bansos para menteri yang tidak sinkron itu menyebabkan kecemburuan antarmasyarakat. Kecemburuan itu lah yang menurutnya tidak mudah untuk dihilangkan
Juga, terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar terlihat marah besar dan bahkan berani menyebut Menteri dengan perkataan goblok.
“Negeri udah mau bangkrut menteri-menteri masih pada ngeyel semua. BLT itu dana desa, prosesnya kan panjang. Membuka rekening baru, kalau 4.700 emangnya Bank Sulut punya buku rekening sebanyak itu? Goblok itu, ngeyel itu menteri,” hardik bupati Boltim dengan dialek daerahnya.
Malah Wali Kota Bogor,Bima Arya mengaku tak ingin bergantung kepada pemerintah pusat soal jaring pengaman sosial (JPS) atau bansos yang diberikan ke warga selama masa pandemi virus corona. Menurut dia JPS atau bansos dari pemerintah seringkali tidak pasti. Mulai dari waktu turun, jumlah, hingga skema pemberiannya.
"Kita tidak akan mengharap banyak dari pemerintah pusat. Enggak bisa. Uncertain semuanya. Kapan turunnya? Jumlahnya berapa?," ujar Bima dalam diskusi online via aplikasi Zoom, Jumat (1/5) lalu.
Kacaunya bansos pemerintah juga mendapat protes dari sejumlah kepala desa di Sukabumi. Mereka menyampaikan protes dan menolak bantuan sosial.
Mereka merasa bantuan tersebut tidak tepat sasaran dan terlambat. Mereka tidak tahu kalau Gubernurnya, RK juga pusing karena bantuan tidak tepat sasaran dan lambat bersumber dari tidak ada sinkronisasi dengan bansos para menteri.
"Kepala Desa se-Kabupaten Sukabumi dengan ini menyatakan menolak bantuan sosial dikarenakan tidak tepat sasaran dan tepat waktu. Allahu Akbar!" Seru para kepala desa dalam video yang diunggah @genefer_maikel pada Selasa (28/4/2020).
Kekacauan distribusi bansos jika melihat seluruh rentetan kejadian di atas sudah jelas para pemimpin daerah di atas semua menyalahkan pusat dalam hal ini para menteri. Justru Anies yang sangat bijaksana menyikapi ini semua malah mendapat serangan dari para menteri itu. Kesigapan dan kesiapan Anies dalam menangani Corona sudah mendapat pengakuan bahkan di level internasional. Ia disamakan dengan Gubernur New York yang cepat dan cerdas, namun mendapat sandungan dari kebijakan level pemerintahan di atasnya.
Lantas mengapa para menteri itu begitu getol mengusik dan menuding Anies sebagai biang kerok buruknya penyaluran bansos? Jawabannya tentu saja dua kata: melimpahkan kesalahan!
Semoga Anies Baswedan tetap kuat dan penuh konsentrasi dalam melayani warganya, terutama di masa sulit wabah Corona.
Sabar Pak Anies, Allah Maha Tahu.
Muhammad Iqbal, Netizen.