Galak Ke TGUPP, Ompong Di Depan Stafsus Milenial, PSI Hanya Numpang Ketenaran Anies
Faktakini.net
GALAK KE TGUPP, OMPONG DI DEPAN STAFSUS MILENIAL, PSI HANYA NUMPANG KETENARAN ANIES
Keberadaan Tim Percepatan Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di DKI Jakarta selalu dijadikan bahan serangan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam berbagai kesempatan, mereka selalu menyoroti pengeluaran anggaran untuk para anggota TGUPP yang mereka cap sebagai pemborosan.
"Banyaknya anggaran dan personel TGUPP juga tidak mencerminkan kinerja gubernur sekarang. Jadi sebenarnya boros-borosin anggaran," kata William Sarana dari Fraksi PSI layaknya penggiring opini.
Framing yang dilakukan oleh partai gurem tersebut terhadap keberadaan dan manfaat TGUPP bagi pembangunan Jakarta sangatlah tidak pas bahkan cenderung menjadi fitnah. Justru tim TGUPP memang ditugasi oleh Gubernur DKI Jakarta untuk memastikan serapan dan program yang berjalan bisa sesuai dengan rencana yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Begitu anda melihat misalnya, serapan yang berjalan dengan baik, program yang berjalan dengan baik, itu adalah hasil kerja (TGUPP)," kata Gubernur Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu seperti dilansir tempo.co.
Berkaitan dengan itu, kinerja TGUPP pun telah terbukti dengan peningkatan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2019.
Seperti diketahui realisasi serapan APBD DKI Jakarta 2019 sebesar Rp 64,96 triliun atau sebesar 83,44%. Realisasi penyerapan anggaran ini meningkat sebesar 1,66% jika dibanding realisasi 2018 yang sebesar 81,78%.Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tahun Anggaran 2019 Selasa (12/5/2020).
Jadi sangat masuk akal kenapa Gubernur tetap mempertahankan keberadaan Tim yang sangat membantunya dalam mewujudkan Jakarta yang lebih baik dari sisi eksekusi program.
"Pengawasan internal monitoring program, jadi begitu anda melihat serapan kita terkendali dengan baik, itulah hasil kerjanya, jadi kalau dinas mereka punya programnya, kalau (TGUPP) ini adalah pada pengendalian pelaksana program, ketika pelaksanaan program terlaksana dengan baik artinya fungsi-fungsi itu berjalan, karena memang ini adalah delivery unit," tegas Gubernur Anies.
Keberhasilan TGUPP dalam mengawal eksekusi program Gubernur ternyata masih tidak membuat PSI atau Partai Nol Koma tersebut berhenti mencari-cari celah untuk menyudutkan Gubernur DKI Anies Baswedan.
Momen hari Raya Idul Fitri juga masih dimanfaatkan oleh partai yang mengaku menyerap aspirasi anak muda--namun kenyataannya malah mendekati oligarki kekuasaan itu-- masih menyerang Anies Baswedan dengan menyebar isu kecemburuan sosial antara PNS DKI yang tunjangannya dipangkas 50% sedangkan TGUPP tetap mendapatkan THR tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh.
"Jangan sampai ada kesan Pak Gubernur pilih kasih dalam memberikan tunjangan penghasilan," kata August Hamonangan Anggota DPRD dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta juga anggota Komisi A itu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5) dikutip dari Antara.
Tentu saja berita yang dihembuskan PSI ini tidak benar. Yang benar adalah TKD PNS DKI dipangkas 25% dialihkan untuk bansos warga miskin terdampak Covid-19, lalu 25% ditunda pembayarannya. Gaji tetap utuh tanpa adanya potongan. Bukan rahasia lagi bahwa gaji dan TKD PNS DKI adalah yang tertinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Sehingga ini adalah saatnya para abdi negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI melayani masyarakat sepenuh hati, dengan kerelaan demi kemanusiaan.
Gembar-gembor PSI tentang TGUPP yang boros anggaran juga ternyata hanyalah pepesan kosong. Karena pada kenyataannya, Bukan hanya PNS, Anies Baswedan juga memangkas penghasilan TGUPP. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan bahwa besarannya berlaku surut.
Hal tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 514 Tahun 2020 Tentang Rasionalisasi dan Penundaan Hak Keuangan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( covid-19).
Menurut Saefullah, hak keuangan TGUPP dipangkas seperti yang dilakukan pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) milik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemangkasan dilakukan terhadap 25 persen penghasilan yang diterima TGUPP. Sementara 25 persen lainnya ditunda. Sehingga, penghasilan yang diterima TGUPP kini sebesar 50 persen dari penghasilan semula.
"Jadi yang diperlakukan PNS DKI dan TGUPP terhadap rasionalisasi ini sama. Namun kalau PNS yang dipangkas TKDnya, gajinya masih full."
"Sementara itu TGUPP tidak dikenal gaji dan tidak dikenal TKD dia hanya penghasilannya itu lah yang dipotong," lanjut Saefullah saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/5/2020).
Bahkan, hak keuangan TGUPP tersebut telah dipangkas sejak April 2020 meskipun, Kepgub tersebut baru diteken Mei 2020, sehingga akan disesuaikan pada bulan selanjutnya.
"Arahan Pak Gubernur dari awal kepada kita itu bahwa sekarang ini kita masih suasana sulit, dunia sulit, Indonesia sulit Jakarta sulit, jadi semua komponen itu harus ada rasionalisasi," tutur Saefullah.
Setelah melihat kinerja TGUPP yang sangat cemerlang membantu Gubernur merealisasikan penyerapan anggaran dengan pelaksanaan program-program yang baik, rasanya PSI memang hanya mencari panggung dengan menciptakan kegaduhan. Mereka sangat bising seolah-olah mengawasi anggaran namun sejatinya hanya ingin menciptakan kesan buruk bagi TGUPP di mata masyarakat.
Anehnya PSI tidak pernah bergeming ketika misalnya pihak yang mereka dukung melakukan kesalahan. Sebut saja staf khusus milenial Presiden RI Joko Widodo yang diberikan gaji tinggi, namun malah ada yang menyalahgunakan kewenangan.
Seperti misalnya saat kasus stafsus milenial Adamas Belva pemilik start up Ruang Guru yang akhirnya mundur karena terkait pengadaan pelatihan online bagi penerima manfaat kartu PRAKERJA yang dinilai sarat akan KKN, dengan biaya amat fantastis Rp 5,6 T, tak ada satu pun dari anggota PSI yang berkomentar apalagi mengajukan sikap keberatan.
Lalu stafsus lainnya Andi Taufan Garuda Putra membuat surat yang dinilai menyalahi wewenang kepada para camat untuk bekerja sama dengan dalam program Relawan Desa Lawan Covid-19. Dalam surat yang berkop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia itu, Andi mencantumkan perusahaan miliknya, PT Amartha Mikro Fintek untuk turut bekerja sama dalam program penanggulangan Covid-19 yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Dan tentu saja masih banyak lainnya yang harusnya dikritisi, namun PSI diam saja. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menumpang popularitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka tahu betul bahwa Anies adalah sosok yang tenang, tidak suka keributan, sehingga menjadikannya sebagai peluang untuk mendulang perhatian masyarakat, tanpa memperhatikan akibat dari kegaduhan yang mereka ciptakan.
Sungguh sangat memprihatikan ketika seorang pemimpin dengan baiknya menjalankan roda Pemerintahan Provinsi DKI, justru menjadi sasaran fitnah setiap hari oleh partai gurem. Tetaplah kuat Gubernur Anies Baswedan, karena sebaik apapun yang kau kerjakan mereka akan selalu mencari-cari celah untuk menyalahkan!
Ditulis oleh Didi Akbar, Pemerhati Sosial.