Elektabilitas Anies Diklaim Turun Karena Corona: Hasil Survei Tergantung Siapa Pendananya

Jum'at, 12 Juni 2020

Faktakini.net

Oleh Musni Umar

Survei calon Presiden di Indonesia memerlukan dana yang besar karena luasnya wilayah Indonesia dan besarnya populasi yang harus dijadikan sampel agar hasilnya bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, lembaga survei yang melaksanakan survei memerlukan pendana yang memiliki dana besar untuk membiayai pelaksanaan survei.

Dilema yang dihadapi, pendana bersedia mendanai survei kalau kepentingannya diakomodir. Karena yang mau disurvei adalah calon Presiden 2024, maka kepentingan politik pendana, tidak mungkin diabaikan.

Apa kepentingan pendana? Kalau pengusaha yang mendanai survei, pasti kepentingan ekonomi, yaitu imperium bisnisnya ditopang Presiden yang akan datang.

Kalau yang mendanai survei adalah penguasa merangkap pengusaha, maka pasti yang mendanai pelaksanaan survei mempunyai kepentingan politik dan ekonomi.

Mereka yang mendanai sebuah survei bisa sebagai kelompok pengusaha besar dan bisa pula sebuah pengusaha besar yang tidak ingin kehilangan cantolan kepada penguasa yang akan datang, sehingga perlu mempromosikan calon Presiden baru yang bisa menopang imperium bisnis dan bahkan semakin membesarkan bisnis mereka.

Bisa juga yang mendanai survei, mereka yang ingin perubahan, dan mempunyai calon Presiden yang bisa memperbaiki Indonesia.

Dalam rangka mengorbitkan calon Presiden baru 2024, pendana bersedia membiayai pelaksanaan survei.

Dilema Para Ilmuan

Lembaga survei sudah menjadi industri, setiap survei yang dilakukan, harus bisa menghasilkan keuntungan.

Dengan demikian, lembaga survei merupakan entitas bisnis yang tidak lain adalah sebuah industri yang motifnya adalah mencari keuntungan.

Jasa yang ditawarkan adalah kegiatan survei. Mereka yang menggeluti bisnis survei adalah para ilmuan yang pada umumnya bergelar sarjana S2 dan bahkan banyak yang menyandang gelar Ph.D (Philosophy of Doctor) dari luar negeri.

Sejatinya sebagai ilmuan prinsip yang selalu dipegang dalam melakukan survei atau riset adalah mencari dan menemukan kebenaran.

Akan tetapi survei atau riset yang berkaitan dengan calon Presiden, belum tentu mencari dan menemukan kebenaran.

Dalam realitas, hasil survei bisa bertentangan dengan persepsi dan opini publik. Sebagai contoh, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, mayoritas masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional memberi apresiasi atas keberhasilan Anies dalam menangani corona di Jakarta, sehingga 40 Gubernur dan Walikota di dunia mengundang Anies menjadi pembicara utama dalam membahas corona.

Akan tetapi, hasil survei yang dilakukan sebuah lembaga survei menyebutkan bahwa elektabilitas Anies turun karena Corona

Patut diduga, kelompok kepentingan yang membiayai kegiatan survei tidak sejalan dengan kepentingan politiknya, sehingga harus mengorbitkan calon lain dengan elektabilitas yang tinggi melampaui Anies.

Kita berharap lembaga survei manapun tidak dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan calon presiden 2024. Supaya kelihatan ilmiah, lembaga survei dibiayai untuk melakukan survei, yang hasilnya harus sesuai kepentingan pendana yang membiayai pelaksanaan survei.

Survei Capres 2024 yang mulai banyak dilakukan sejatinya untuk memotret aspirasi masyarakat. Kita berharap hasil survei tidak direkayasa dalam rangka mempromosikan calon Presiden 2024 yang sesuai kepentingan pendana.

Kita amat berharap rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakya tidak dijadikan sebagai obyek dan sasaran operasi penggiringan opini publik untuk memuluskan rekayasa calon Presiden melalui lembaga survei.

Semoga tulisan ini memberi sumbangsih dalam upaya menyadarkan seluruh rakyat Indonesia agar tidak tersesat dari penggiringan opini calon Presiden 2024, yang tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan politik dan ekonomi di Indonesia dengan mengabaikan aspirasi dan kepentingan mayoritas rakyat.