Pemerintah Mengaku Tidak Terlibat RUU HIP, Ini Tanggapan Damai Hari Lubis
Sabtu, 20 Juni 2020
Faktakini.net
BISA JADI JOKOWI KORBAN, KARENA DIKECOH OLEH PARA POLITISI ? SEHINGGA DIRINYA TIDAK TAHU MENAHU SEBELUMNYA TENTANG RUU. HIP .
Damai Hari Lubis, SH., MH. ( Mujahid 212 )
*Menanggapi ref. Pemberitaan Media online terkait statemen Jokowi : Pemerintah tidak terlibat , tidak mengetahui sama sekali terkait RUU. HIP "* Bisa jadi Jokowi tidak tahu sama sekali . Krn sbg presiden bisa jadi dia sudah ( minta ) ter - dicover untuk urusan dan yang berhub dgn legislasi, khususnya pada semua objek ketata negaraan dan atau pekerjaan yang memiliki nilai atau bermaterikan narasi2 hukum dan atau per undang2an ( RUU. ) yg dibutuhkan. Selanjutnya Oleh sebab dirinya selaku kader partai PDIP, partai pengusung dirinya sbg presiden RI dan juga fakta selaku partai terbesar kursi- nya di legislatif dan nyata sdh berkoalisi dgn partai2 besar lainnya.
*' istilah Omong, maka wajar Jokowi selaku Presiden untuk cukup percayakan saja kepada ahli pada bidangnya ? '* Hingga dirinya atau diripu atau tertipu *( alasan Jokowi tidak tahu menahu terkait materi UU. HIP ? )*
Padahal menurut fiksi hukum ; Petani dan buruh kasar walau tak tamat sekolah dasar sekalipun, sudah mesti dianggap tahu adanya sebuah UU. Serta dianggap tahu didalamnya ada termaktub pasal ancaman hukuman Kembali hal terkait HIP. Ada TAP .MPR RI. NO. XXV Tahun 1966 dan ada UU. NO. 27 Tahun 1999 berikut ancaman hukumannya sampai dengan 20 tahun. Oleh karena asas fiksi hukum yang berlaku di negara Indonesia ( Presumptio iures de iure ) tsb.
Logikanya maka bila dikaitkan dengan seorang Kepala Pemerintahan Republik ini juga para menteri kabinet ? Maka semestinya secara mekanisme hukum yang berlaku semestinya diimpeach segera, berikut seluruh anggota kabinetnya dan para anggt dewanpun mesti dikenakan sanksi atau hukuman, termasuk partai2 secara kelembagaan yang secara yuridis formil merupakan subjek hukum yang terbebani. Secara pertg jwban moral atau fisik tentu adalah subjek hukum atau manusianya. yakni anggt2nya serta termasuk pengurusnya bila terbukti mesti dikenakan ( sanksi pidana ) berikut sampai dengan sanksi pembubaran partai - partai / badan atau lembaga yang menaungi mereka. Sebaliknya bila bnr2 dan sungguh fakta hukum mereka clean tdk terlibat ( justru mereka sbg subjek hukum korban ).
Maka kembali pada logika hukum pada jabatan serta tg jwb selaku Presiden. Apa Jokowi mau bertindak sesuai rule of law ? Bila benar mereka bersalah sesuai due proces of law , mampukah dirinya selaku presiden memerintahkan agar Kapolri tangkap Megawati serta tangkap semua anggt dewan yg terlibat. Serta menangkap Ketua Umum Partai yang ada dalam kabinetnya . Mau , sanggup? ? ?bertindak secara equality, hingga tentu ketegasan tsb. Adalah termasuk tangkap PS . Yg juga selaku pimpinan partai.
Untuk PS. Sendiri bisa jadi diapun korban juga. Maka bila benar termasuk korban , sudah waktunya dirinya PS. demi negara dan yang punya kewajiban ( selaku menteri pertahanan ) setia menjaga Pancasila. Maka ini saatnya PS. buktikan bahwa dirinya dan anggota partainya tdk terlibat !!!??? Mesti urun rembug, turun langsung, jgn diam sama sekali. Karena nyata ada U.U. larangan terkait penyebaran komunisme pada materi RUU HIP. Dan asas hukum yang berlaku di negara Ini tentang fiksi hukum berikut resiko hukumnya.
Jakarta, 20 Juni 2020