Program DP Rp 0 Diserang Buzzer, BPK: Sudah Tidak Ada Kerugian Negara
Sabtu, 18 Juli 2020
Faktakini.net
Program DP Rp 0 Diserang, BPK Malah Sebut "Sudah Tidak Ada Kerugian Negara"
Rumah Samawa DP 0 Rupiah adalah salah satu janji kampanye Gubernur Anies Baswedan yang sudah ditepati. Hunian vertikal nan asri dengan fasilitas lengkap tersebut menjawab kebutuhan warga yang ingin punya tempat tinggal namun kemampuan finansial pas-pasan atau berpenghasilan rendah. Jika dahulunya memiliki hunian layak bagi sebagian besar kalangan adalah hal mustahil dan seperti mimpi, kini justru mimpi itu jadi nyata karena sistem pembayaran yang mudah dengan cicilan yang sangat ringan. Seperti dengan bayar kontrakan per bulan, tapi bedanya rumah Samawa DP 0 Rupiah dapat dimiliki.
Sayangnya, beberapa suara sumbang sengaja dihembuskan untuk menjelekkan program humanis ini. Tujuannya sebenarnya bukan untuk menyerang fisik bangunan Samawa DP 0 Rupiah, namun yang dibidik adalah kredibilitas dan reputasi Gubernur Anies Baswedan. Misalnya adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut adanya potensi kerugian dalam proyek Samawa DP 0 Rupiah. Lalu berita tersebut malah dibesar-besarkan oleh sebut saja para Buzzer, seolah program DP Rp 0 bermasalah.
Faktanya memang BPK perwakilan DKI Jakarta menemukan potensi kerugian negara dari proyek rumah DP Rp 0. Seperti dikutip dari Antara, Kamis (16/7/2020), temuan itu pada pelaksanaan kegiatan PD Pembangunan Sarana Jaya terkait proyek Tower A Klapa Village, Jakarta.
Tapi harus diketahui bahwa pihak BPK mengatakan temuan tersebut sudah diselesaikan, artinya sudah tidak ada lagi masalah.
Terkait temuan tersebut, Pengembang PD Pembangunan Sarana Jaya telah menyelesaikan secara tuntas sesuai rekomendasi BPK. Oleh karena itu pihak pengembang menjelaskan bahwa potensi kerugian yang ditemukan oleh BPK benar adanya dan itu sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan.
"Bahwa ini hasil auditnya betul seperti itu, tapi setiap LHP (laporan hasil pemeriksaan) itu kan ada tindak lanjutnya," kata Direktur Utama Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan seperti dilansir detikcom, Jumat (17/7/2020).
Yoory memastikan sudah tidak ada lagi hal yang dipersoalkan dalam temuan BPK terkait DP Rp 0 karena sudah selesai ditindaklanjuti.
"Terhadap temuan BPK RI ini sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Dan penyelesaian tersebut telah juga dituangkan dalam berita acara antara Perumda Sarana Jaya, BPK, dan inspektorat," jelasnya.
Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Pemut Aryo Wibowo, mengatakan rekomendasi telah ditunaikan oleh pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Kini status temuan tersebut telah dianggap tuntas dan tidak lagi berstatus rugi.
"Iya. Di pemantauan tindak lanjut kami, (temuan ini) sudah dikelompokkan sebagai tindak lanjut yang sesuai rekomendasi," ujar Pemut dilansir detikcom, Jumat (17/7/2020).
Bahkan rekomendasi itu telah diselesaikan pihak terkait pada akhir 2019 lalu. Adapun rekomendasi yang dimaksud ada dua yakni memotong pembayaran terakhir dan potensi kelebihan pembayaran terakhir atas potensi kelebihan pembayaran pekerjaan Tower A DP 0 rupiah Klapa Village yang dilaksanakan PT TEP (PT Totalindo Eka Persada) senilai Rp 4,55 miliar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kedua, BPK juga merekomendasikan Dirut PPSJ untuk menagih denda keterlambatan PT TEP senilai Rp 4,73 miliar dan menyetorkan ke rekening KSO ST (KSO Sarana Totalindo).
"Rekomendasi ini sudah diselesaikan sekitar bulan Oktober 2019," pungkasnya.
Jadi kabar negatif untuk menyerang Gubernur Anies melalui program DP 0 Rupiah memang sengaja didorong pihak tertentu untuk membelokkan fakta bahwa wajar ada prosedur yang harus dijalankan terkait temuan BPK, terlebih lagi rekomendasi telah dijalankan secara tuntas sehingga tidak ada kerugian negara. Tapi masyarakat tentunya sudah cerdas dalam menilai, mengikuti dan melakukan filter terhadap sebuah informasi yang beredar.
Oleh Doddy Wijaya, Netizen