Tolak RUU BPIP Dan Omnibus Law, Ribuan Warga Jember Lakukan Aksi Di DPRD Jember
Senin, 3 Agustus 2020
Faktakini.net, Jakarta - Ribuan warga Jember yang tergabung dalam Aliansi Anak Bangsa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (3/8/2020). Mereka menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law dan Rancangan UU PIP (Pembinaan Ideologi Pancasila).
Massa aliansi berasal dari DPW Front Pembela Islam (FPI) Jember, Al Hasby, Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, dan kalangan santri. “Pancasila sudah final. Dulu yang ingin mengubah Pancasila adalah PKI, dan sekarang ada yang ingin mengubah Pancasila,” kata Bahrain Ali, salah satu orator. Dia menuntut DPRD Jember menolak RUU BPIP.
Sementara itu, Ketua Sarbumusi Jember Umar Faruq mengatakan, UU Omnibus Law harus ditolak karena merugikan pekerja. Ia kecewa dengan masuknya tenaga kerja asing pada masa pandemi Covid-19. “Kami tuntut agar omnibus law dicabut,” katanya.
Para demonstran yang berjumlah ribuan itu kemudian beberapa diantaranya ditemui sejumlah anggota Dewan. Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Wakil Ketua DPRD Ahmad Halim, Anggota Fraksi Nasdem David Handoko Seto, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nurhasan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo dan anggotanya Hadi Supaat keluar dari gedung parlemen menemui mereka.
Dalam orasinya, Itqon mengatakan, pihaknya menerima aspirasi. “Mari kita sama-sama mengirimkan naskah pernyataan sikap bersama Aliansi Anak Bangsa melalui faksimili ke pimpinan DPR RI,” katanya
Menurut Ketua RAJE (Rumah Aspirasi Jember) itu, kedua RUU itu tidak sejalan dengan semangat kebangsaan. RUU HIP/PIP/BPIP yang diusulkan oleh DPR benar-benar menciderai semangat kebangsaan. Pancasila adalah Dasar Negara yang tidak bisa diubah-ubah.
“Seperti kita ketahui bersama, Pancasila akan diubah menjadi tiga sila, dan itu tidak bisa kita terima. Pemerintah Pusat lewat Menteri Mahfud MD sudah menyatakan menolak namun malah membentuk badan baru BPIP,” kata Imam yang akrab dipanggil Yek Imam.
Sementara RUU Omnibus Law yang ditolak adalah bagian ketenagakerjaan.
“Point-point yang ada di dalamnya sangat memberatkan kaum buruh,” kata Imam yang juga aktif di dunia perburuhan ini.
Senada, Ketua DPC Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Kabupaten Jember, Umar Faruq juga menyuarakan penolakan atas 11 poin RUU Omnibus Law (Cipta Kerja).
RUU Omnibus Law sebenarnya adalah revisi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang dibungkus dengan cover Cipta Kerja agar buruh terkecoh dengan judulnya,
“Padahal isinya memiskinkan buruh atas nama undang-undang dengan hilangnya kepastian pekerjaan, kepastian penghasilan dan kepastian jaminan sosial,” teriak Umar Faruq.
Selain itu, RUU Cipta Kerja pasal 89 menghapus beberapa pasal di Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yakni, pasal tentang perjanjian kerja, pasal larangan membayar upah di bawah upah minimum kabupaten/kota, dan pasal tentang mekanisme PHK.
Dari atas mobil lengkap dengan pengeras suara, mereka berorasi menyuarakan tuntutannya, agar DPR RI tegas dan segera mencabut RUU HIP dari prolegnas, termasuk RUU Ciptaker.
Salah seorang orator menyerukan siap perang apabila RUU HIP benar-benar disahkan, karena menilai RUU HIP sebagai kran pembuka komunisme.
Di sela aksi, kordinator lapangan Bahrain Ali, mengaku aksi yang ia pimpin bukan aksi politis namun aksi panggilan hati nurani rakyat yang khawatir komunisme bangkit melalui RUU HIP. Oleh karena itu, sambungnya, RUU tersebut harus dicabut.
“Pancasila itu sudah finish, Ketuhanan yang Maha Esa, akan diubah menjadi Ketuhanan yang Berkebudayaan itu kami tidak terima, karena sila kesatu itu, wahdaniyah bagi kami. Jadi jangan diubah-ubah lagi,” teriaknya berapi-api.
Aktivis FPI asal Kecamatan Bangsal itu, menyebut upaya pemerintah mengganti nama RUU HIP menjadi RUU BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) hanya upaya mengkelabuhi rakyat.
Sebab, secara isi muapun substansi, sebutnya, sama seperti sebelumnya tidak ada perubahan sama sekali. Selain itu, sebagai ormas penggerak agama meminta agar pemerintah kembali memprioritaskan pelajaran sejarah dan agama di sekolah-sekolah.
Sumber: beritajatim.com, memorandum.co.id, faktualnews.co
Klik video: