Damai Lubis: Jokowi Agar Segera Mundur Untuk Cegah Perpecahan Antar Anak Bangsa
Rabu, 7 Oktober 2020
Faktakini.net
*JOKOWI AGAR SEGERA MUNDUR DARI KURSI PRESIDEN RI. UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PERPECAHAN ANTAR ANAK BANGSA*
Tangerang, 7 Oktober 2020
Landasan Saran : Sebagian besar rakyat sudah menunjukkan fakta sosial yang sudah bersifat akumulasi dan negatif, antara gejolak marah, tidak percaya, bahkan penolakan publik terhadap dirinya di grup- grup media sosial elektronik ( semacam Face Book atau Whats Ap juga Twitter serta lainnya ) selain minta Jokowi mundur, sudah bercampur bullyan bahkan sumpah serapah terhadap jatidirinya yang nota bene presiden yang mestinya dihormati.
Masyarakat nampak telah jemu, bosan bahkan marah serius dengan banyaknya produk kebohongan janji-janjinya yang hilang begitu saja ditelan berbagai gelombang isu, isu yang 'sengaja diciptakan' lalu raib dimakan waktu, beberapa' ide seloroh resminya ? ' ; *bila mau kaya, ternak kalajengking, lalu, ganti tanaman sawit dengan pohon jengkol, pun mungkin sudah dia lupakan* Pencitraan diri dan janji hoaks serta kebijakan yang memproduksi regulasi blunder terus ditampilkan, dimulai sejak test drive mobil SMK dari Solo - Jakarta hingga saat ini hari ke- dua Demontrasi Buruh secara serentak atau Nasional 6 , 7 & 8 Oktober 2020, sebuah aksi besar penolakan masyarakat pekerja atau kaum buruh terhadap RUU/ UU Omnibuslaw.
Diantara masa/ dua waktu tsb. antara test drive SMK dan Demo Tolak UU. Omnibuslaw. Pribadi lain yang menjemukan publik serta yang sering nampak adalah perilaku irrelevan atau tidak logis , tidak proporsional, bukan tupoksi seorang presiden/ sebagai Kepala Pemerintahan RI juga bukan beban tugas seorang Kepala Negara. Tingkah pola pencitraan masuk gorong2, hingga janji bebas banjir DKI jilid ke - 1 pra Gubernur DKI, Bebas Banjir DKI, Jilid ke - 2 atau pra pilpres / Presiden Jilid pertama. Praktek modus sebarkan jargon2 hoaks dan melalui puluhan janji2 bohong.
*Diantaranya ;* Tidak Akan Kompromi terhadap Koruptor, Tebus Indosat, Tidak akan Hutang, Tidak akan Impor. Kini saat menjabat Presiden Jilid kedua, *menyetujui Ahok yang eks kriminal dan terpapar koruptor menjabat Komisaris Pertamina* , riil hutang Negara RI luar biasa besarnya serta kian terus bertambah, janji gaji pengangguran yang tidak ditepati, tutup mata terhadap perlakuan beberapa kelompok orang dan pendiaman perlakuan aparatur negara yang melakukan persekusi2, termasuk kriminilisasi ulama dan kriminilisasi aktivis sejak menduduki kursi Presiden Jilid pertama dan jilid kedua bergulir.
Tetap melanjutkan tangkal kepulangan atau " penjarakan " HRS di Saudi Arabia, tidak perintahkan proses hukum terhadap kematian beberapa orang yang ditembak pasukan Brimob pada unjuk rasa damai 21 Mai 2019, demo protes kecurangan hasil pemilu, dirinya kekeh rencanakan Pilkada serentak 2020 di masa riskan Pandemi Covid 19, seiring resesi ekonomi melanda tanah air ( bukan prediksi ekonomi meroket, justru perekonomian cenderung krisis ), lahirkan produksi UU. RI. No. 2 Tahun 2020 UU. Ttg Corona 19, Yang melanggar UUD. 1945 , Dimana Pejabat pelaksananya memiliki peluang imunitas hukum dalam bentuk tidak dapat dituntut secara pidana, perdata dan HTN.
Pendiaman dan atau Keberpihakan dalam penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan termasuk melindungi Para Penista Agama serta Para Penghina Ulama dan yang terparah adalah mendatangkan ribuan pekerja asing asal negara Komunis China serta melakukan kejahatan politik pembiaran adanya peristiwa pidana yang luar biasa dengan cara Jokowi selaku Presiden tidak berbuat sesuatu yang semestinya, atau tidak perintahkan institusi penegak hukum Polri/ Kejari, agar memproses hukum sekelompok elit politik parlemen, terkait "tertangkap tangan' dengan dugaan kuat mereka telah melakukan delik terhadap Ideologi Negara RI melalui produk hukum RUU HIP/ yang materi pasal2nya terindikasi menjurus ajaran berciri PKI ( Pancasila menjadi eka sila ), organisasi yang menjadi bahaya laten negara ini. Namun PKI dalam kemasan neo komunisme, yaitu melalui modus pembuatan RUU HIP Yakni perbuatan makar terhadap ideologi Pancasila
Maka disarankan demi mencegah jatuhnya banyak korban daripada berbagai kelompok anak bangsa serta sia - sia di berbagai daerah di tanah air oleh sebab perpecahan dan faktor berbagai kepentingan .
Maka sebagai yang turut mengamati gejala daripada gejolak sosial poitik yang ada dan bergulir termasuk hak bebas berpendapat selaku Warga Negara Indonesia mengusulkan serta menghimbau agar Jokowi selaku Presiden RI. segera melemparkan handuk kekuasaan, setidaknya sebelum memasuki tahun 2021, dengan cara jantan, terhormat dan mulia nyatakan " mengundurkan diri " dari kursi presiden RI dengan tetap merujuk aturan sesuai konstitusi
Ketua Aliansi Anak Bangsa
Adovokat - Damai Hari Lubis