Khozinudin: Sudah Kabur Dan Biarkan Bentrokan, Jokowi Tuding Pengkritik Sebar Hoax?

 


 



Jum'at, 9 Oktober 2020


Faktakini.net


*SUDAH KABUR DAN MEMBIARKAN RAKYAT BENTROK DENGAN APARAT, SEKARANG JOKOWI TUDING PENGKRITIK SEBAR HOAKS ?*


Oleh : *Ahmad Khozinudin*

Sastrawan Politik



Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuding aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di berbagai daerah sejak Senin (5/10) dilatari oleh disinformasi di tengah masyarakat. Menurutnya, masyarakat terlanjut termakan hoaks atau berita bohong tentang substansi UU Ciptaker di media sosial. Hal ini lah, yang menurut presiden, menyulut puncak ledakan aksi massa pada Kamis (6/10) kemarin. 


Dalam keterangan pers yang disampaikan di Istana Kepresidenen Bogor, Jumat (9/10) sore, Jokowi mengklarifikasi, sejumlah poin yang ia anggap sebagai hoaks UU Ciptaker. Padahal, sembilan poin hoaks yang dijelaskan Jokowi bukanlah alasan adanya demo.


Ledakan aksi demo terjadi karena DPR memaksakan kehendak mengesahkan RUU yang kontoversi. Padahal, ledakan aksi demo terjadi karena DPR tuli dan buta terhadap aspirasi publik. Padahal, demo massif terjadi karena DPR ngotot mengesahkan UU yang draft final nya pun belum siap.


Sekarang, kalau benar ada analisis hoaks kenapa Tuan Presiden tidak temui pendemo ? Jelaskan mana yang hoaks langsung ke pendemo ? Jelaskan 9 poin hoaks itu ke pendemo. Bukan malah kabur meninjau itik di Kalimantan.


Kalau benar ada analisis hoaks, analisa keliru, kenapa tidak diajak bicara ? Kenapa ditinggal kabur ? Kenapa membiarkan rakyat bentrok dengan aparat ? Bukannya kangen didemo ? Bukannya pemerintah butuh kritik penyeimbang ?


Kalau ada analisis hoaks, saya ingi bertanya beberapa hal berikut :


*Pertama,* apakan analisa dari Gabungan dari profesor, dekan, bersama ratusan akademisi yang menyatakan menolak UU Cipta Kerja, adalah analisa hoaks ? Apakah, Guru Besar Universitas Padjadjaran, sekelas Profesor Susi Dwi Harijanti mengatakan banyak masalah terkait prosedur dan materi muatan UU Cipta Kerja juga Hoaks ?

 

Apakah, masa demo yang bergerak karena tercerahkan oleh analisa pakar sekelas profesor dan guru besar tersebut dianggap korban hoaks ?


*Kedua,* apakah pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj yang menilai bahwa UU omnibus law cipta kerja sangat tidak seimbang karena hanya menguntungkan satu kelompok pengusaha saja, tanpa memperhatikan rakyat kecil, adalah hoaks ?


Lalu, apakah segenap rakyat yang tergerak untuk demo karena pencerahan dari KH Said Aqil Siradj dianggap korban Hoaks ?


*Ketiga,* apakah pandangan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu`ti yang mengungkapkan, pihaknya (Muhammadiyah) sejak awal telah meminta pihak DPR untuk menunda hal tersebut, bahkan membatalkan pembahasan RUU Omnibus Law,  dianggap menebar hoax ?


Lalu, apakah segenap rakyat yang tergerak untuk demo karena pencerahan dari Muhammadiyah dianggap korban Hoaks ?


*Keempat,* apakah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan Taklimat MUI terkait Penetapan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus Law) juga dianggap hoaks ?


Dalam Taklimat Nomor: Kep-1730/DP-MUI/X/2020 tersebut, MUI menyampaikan tujuh poin pandangan, pesan, dan masukan.


Dalam taklimat itu MUI menyesalkan pemerintah dan DPR RI yang tidak merespons masukan dari ormas-ormas Islam dan elemen bangsa lainnya. MUI juga menolak UU Cipta Kerja yang lebih banyak menguntungkan para pengusaha, cukong, dan investor asing. Apa ini juga dianggap hoaks ?


Lalu, apakah segenap rakyat yang tergerak untuk demo karena pencerahan dari para ulama di MUI dianggap korban Hoaks ?


Ayolah Tuan Presiden diskusi yang cerdas, jangan membodohi rakyat dengan narasi hoaks. Kami rakyat ini juga pikiran, bisa menilai mana yang merugikan rakyat dan mana yang menguntungkan kapitalis.


Semestinya, terlepas ada perbedaan pendapat dengan rakyat Pemerintah wajib mendengar aspirasi rakyat. Jangan malah membenarkan DPR yang asal ketok RUU, padahal draft final juga belum siap.


Cara bernegara model apa yang anda praktikkan tuan Presiden ? Apakah, anda telah merasa pemilik tunggal negara, sehingga berhak menyebut analisa dan aspirasi rakyat sebagai hoaks ? Semua suka suka Anda ? [].