Ratusan Ribu Massa Diprediksi Hadir Aksi 1310 Tolak UU Ciptaker Di Jakarta Yang Digelar ANAK NKRI
Ahad, 11 Oktober 2020
Faktakini.net, Jakarta - Gelombang penolakan terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dinilai merupakan UU yang merugikan buruh dan masyarakat, terus meluas.
Setelah berbagai aksi yang melibatkan ratusan ribu massa buruh, mahasiswa dan warga masyarakat lainnya pada beberapa hari terakhir di sejumlah daerah, Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) juga akan mengadakan aksi menolak pengesahan UU Ciptaker pada hari Selasa, 13 Oktober 2020.
Dari berbagai info dan pamflet yang beredar luas di media sosial, Aksi unjuk rasa dimotori oleh Ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA212 dan puluhan ormas lainnya.
Aksi akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia pada 13 oktober mendatang, sementara di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13.00.
Dan karena aksi ini dibawah komando Imam Besar Habib Rizieq Shihab, diprediksi massa aksi bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu massa seperti aksi 411 dan lainnya yang selalu disambut antusias oleh warga masyarakat.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi 1310, Damai Hari Lubis membenarkan ANAK NKRI akan menggelar aksi di Istana Negara. Katanya ribuan massa dari berbagai elemen akan hadir dalam acara tersebut.
"Iya benar, kami mempersilakan semua elemen anggota masyarakat yang merasa tidak setuju atau menolak UU Cipta Kerja untuk hadir, kami tidak dapat melarang," ujar Damai Hari Lubis, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/10/2020).
Damai mengatakan bahwa aksi ini akan dihadiri banyak tokoh. Terutama akan dihadiri tokoh dari Front Pembela Islam (FPI), GNPF-Ulama, Persaudaraan Alumni (PA) 212, Aliansi Anak Bangsa (AAB), HRS Center, dan tokoh-tokoh dari kelompok lainnya.
"Full tokoh. InsyaAllah rencananya begitu," kata Damai.
Sebelumnya, FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center menggelar jumpa pers bersama tentang penolakan terhadao UU Cipta Kerja.
"Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945," ujar KH Slamet Maarif mewakili aliansi, dalam video yang dilihat Wartakotalive.com.
"Kebijakan penyelengaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis," imbuhnya
"Rezim lebih mengutamakan kepentingan geo-politik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman Covid-19 demi politik dinasti.
Di sisi lain, tindakan penyalagunakan kekuasaan, pesekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung," imbuhnya.
Seiring dengan itu, sebutnya, pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kini disahkan menjadi undang-undang.
"Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan yang dzalim, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila.
Sumber: rmol.id, tribunnews.com