Si Lonte Dan Baliho HRS = Pengalihan Isu Omnibus Law, Hutang LN, RUU BPIP Dan UU Corona

 




Senin, 23 November 2020

Faktakini.net

CERDAS MEWASPADAI POLITIK DEVIDE ET IMPERA

By. Ariadi Msi dan Naniek S Deyan

Salah satu strategi yang ampuh untuk menguasai umat Islam sejak dari zaman penjajah hingga kini adalah "devide et impera" yang artinya "pecah dan kuasai". Modus operandi yang mereka lakukan adalah "politik belah bambu", yang satu diinjak dan yang lain diangkat.

Modus lain yang selalu mereka mainkan adalah mendesign isu recehan seperti isu NM, Penurunan Baliho dan melemparkan bola-bola panas lainnya, kemudian ummat beralih perhatiannya dari masalah besar yang berdampak luas yang akan dihadapi ummat diantaranya OMNIBUS LAW, Utang yang terus menumpuk, RUU BPIP, UU Corona dan lain yang menyangkut hajat hidup masyarakat sehingga tanpa sadar kita terjebak dan tersandra dalam situasi saling berseberangan, hujat dan saling bermusuhan.

Ketika umat Islam sudah terpolarisasi dan terpecah belah ke dalam beberapa kubu, kelompok dan golongan yang berbeda pendapat dan pandangan dalam berbagai masalah, dan masing-masing pihak atau kubu mengklaim merekalah yang benar dan yang lain semuanya salah, maka pihak musuh-musuh Islam dan berbagai kelompok kepentingan politik tinggal meniup-niupkan api permusuhan dan menyiramkan bensin, sehingga api yang tadinya kecil jadi membesar dan merambat ke berbagai tempat. 

Musuh-musuh Islam dan kelompok Islamophobia sangat menyadari bahwa umat Islam adalah mayoritas di Indonesia dan jumlahnya sangat besar. Ketika umat Islam bersatu, dapat dipastikan mereka akan muncul sebagai kekuatan yang besar dan ini akan menjadi ancaman yang serius bagi musuh-musuh Islam dan bangsa. Logikanya sederhana, ketika umat yang mayoritas bersatu, bangsa ini menjadi kuat, dan benteng pertahanan Negara akan semakin kokoh, karena benteng pertahanan terakhir sebuah negara adalah rakyatnya. Bila para pemimpin bangsa, para ulama dan seluruh stakeholder bangsa termasuk seluruh rakyat semesta bersatu padu, maka tidak mudah bagi bangsa lain yang ingin menjajah dan menguras harta kekayaan yang ada di wilayah tanah air Republik. Demikianlah halnya bila TNI bersatu luar biasa dalam mempertahankan NKRI. 

Jangan terpancing upaya memecah TNI dengan umat/rakyat, lihat tuh ada yg tepuk girang bangett saat kita menulis dan membully TNI. Tonton  video  Bang Yos ( mantan Pangdam Jaya)  dan pengamat intelejen di stasiun TVone ( ada di youtube), maka kita akan paham mengapa Pangdam Jaya  berbuat seperti itu.

Benar penulis dari Keluarga Besar TNI, pasti dan paham, prajurit itu Komando dan mereka rela mati melindungi pimpinanya meski itu salah. Loyalitas dan komitmen membela senior dan atasan itu memang didoktrin di sekolah sekolah tentara dengan sumpah prajurit. 

Sedikit clue, Pak Dudung Pangdam Jaya itu saya bersaksi asli orang baik, coba buka lagi foto foto demo Omnibus Law beberapa waktu lalu, siapa yg mimpin shalat maghrib demonstran di Monas? Siapa yg memberi makan para demontrans? Siapa yg kerjasama dng Pak Gubernur DKI mengantar para mahasiswa dan anak -anak mahasiswa pakai truk tentara pulang ke rumah masing2, siapa yg melindungi para demonstran saat gas air mata menghajar mereka?

Oh ya satu lagi saat jadi Gubernur Akmil, dialah satu-satunya yg "mewajibkan" Taruna shalat subuh berjamaah dan melakukan shalat tahajud. Boleh dicek soal ini ke Lemdik Akmil. Pak Dudung juga yg tadinya mungkin tukang becak hanya mimpi bisa lihat dalamnya Akmil, tapi "dihalalkan" masuk ke  halaman Akmil dan boleh muter2 di sekolah calom pemimpin TNI AD itu sambil diberi santunan.

Jadi???? Bisa jadi Pak Dudung hanya menjalankan perintah dan karena hirarki  maka dia harus bertanggungjawab dan harus ngomong "saya yg perintahkan!". Coba  baca berita dua hari sebelum penurunan baliho, dia masih buat statement, bahwa acara di rumah beliau sudah mengikuti Prokes. Pokoknya sejuk dan bijak deh ....masak dalam dua hari bisa berubah???? Pikir sendiri😁...

Oh ya sementara lupakan baliho, apa kabar Omnibus Law?? Kabarnya dua minggu ini kita dapat pinjaman LN 24,5 Triliun ya?