Pelaku Usaha: Gubernur Anies Pemimpin Bijak Karena Tegas Tak Terapkan Lockdown Akhir Pekan
Rabu, 10 Februari 2021
Faktakini.info
𝐏𝐞𝐥𝐚𝐤𝐮 𝐔𝐬𝐚𝐡𝐚 𝐒𝐞𝐛𝐮𝐭 𝐆𝐮𝐛𝐞𝐫𝐧𝐮𝐫 𝐀𝐧𝐢𝐞𝐬 𝐏𝐞𝐦𝐢𝐦𝐩𝐢𝐧 𝐁𝐢𝐣𝐚𝐤 𝐋𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐭𝐞𝐠𝐚𝐬𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚 𝐓𝐚𝐤 𝐓𝐞𝐫𝐚𝐩𝐤𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐜𝐤𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐀𝐤𝐡𝐢𝐫 𝐏𝐞𝐤𝐚𝐧
Pelaku usaha di DKI Jakarta bernapas lega mendengar keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menerapkan karantina wilayah atau lockdown akhir pekan. Keputusan itu dinilai bijak mengingat aktivitas usaha sektor jasa sangat tinggi setiap akhir pekan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, Sarman Simanjorang.
"Pelaku usaha memberi apresiasi yang tinggi kepada Pak Gubernur karena tidak menerapkan lockdown akhir pekan. Wacana ini sempat membuat pelaku usaha khawatir dan galau," kata Sarman seperti dilansir dari Medcom.id, Minggu (7/2/2021).
Sarman mengatakan omzet pelaku usaha menurun tajam pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat. Bahkan, banyak pelaku usaha beralih bisnis dari agen perjalanan (travel) maupun mode (fashion) menjadi usaha kuliner demi menyambung hidup.
Dia menyebut dunia usaha di Jakarta semakin terpuruk bila larangan keluar rumah diterapkan pada akhir pekan. Usaha-usaha kuliner yang mendapat keuntungan besar selama akhir pekan akan mengalami kerugian.
"Dengan keputusan tidak menerapkan lockdown akhir pekan, Pak Gubernur memberikan sedikit napas bertahan bagi pengusaha mal, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, hotel, restoran, kafe, dan UKM lainnya, yang menggerakkan ekonomi Jakarta di tengah pandemi covid-19," imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tak akan menerapkan lockdown akhir pekan. Ibu Kota masih menerapkan PSBB.
"Itu (lockdown akhir pekan) adalah wacana yang berkembang di masyarakat dan media, tapi kami tidak dalam posisi mempertimbangkan, apalagi menetapkan bahwa akan ada lockdown di akhir pekan," kata Anies dalam video YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat, (5/2/2021).
Anies menyebut PSBB di Jakarta sudah sesuai arahan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dari pemerintah pusat. Kebijakan ini rencananya akan kembali diperpanjang.
Oleh: Bambang, Warganet