Kritik Pernyataan Hendropriyono Soal Palestina, Muhammadiyah: Indonesia Negara Anti Penjajahan!
Rabu, 19 Mei 2021
Faktakini.info, Jakarta - Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta, Suwandi Danu Subroto mengaku tidak sependapat dengan pernyataan Hendropriyono yang menyebut konflik Palestina dan Israel bukan urusan Indonesia.
"Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, saya tidak sependapat," ujar Suwandi Danu Subroto kepada SINDOnews, Rabu (19/5/2021).
Alasannya, kata dia, Indonesia menganut politik bebas aktif untuk ketertiban dunia. Kedua, kata Suwandi, Indonesia merupakan negara yang anti penjajahan.
Kemudian yang ketiga, lanjut dia, Indonesia harus bisa berbalas budi kepada negara Palestina. "Bukankah negara luar yang pertama kali mengakui kemerdekaan RI adalah Palestina?" tuturnya.
Diketahui, tidak sedikit masyarakat Palestina yang menjadi korban atas serangan Israel. Hingga Minggu 16 Mei 2021 pukul 18.00 waktu al-Quds atau pukul 22.00, sebanyak 192 orang meninggal dunia atas serangan Israel tersebut. Sebanyak 1235 orang luka-luka.
Sebelumnya Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Jenderal (Purn) AM Hendropriyono mengklaim Palestina dan Israel bukan urusan Indonesia, melainkan urusan mereka, bangsa Arab dan Yahudi.
“Urusan Indonesia adalah nasib kita dan hari depan anak cucu kita,” ujar AM Hendropriyono di Jakarta, Selasa (18/5/2021).
Hal tersebut disampaikan AM Hendropriyono terkait dengan maraknya pro-kontra dukung-mendukung perang Israel-Palestina. Ia menyampaikan keprihatinannya kepada teman-temannya sesama anggota Kerukunan Keluarga (KEKAL) Akmil 1967.
"Untuk nasib bangsa kita, saya mohon KEKAL Akmil 1967 tidak diam saja, tapi mikir, ngomong dan berbuat sebisanya. Negara kita sedang diserang oleh pemikiran ideologi khilafah,” kata Hendropriyono.
Hendropriyono mengklaim, banyak orang sudah terbawa arus pengkhianatan mendukung ideologi khilafah, liberalisme, kapitalisme, komunisme, atau ideologi asing apapun. Ada juga oknum aparat militer dan polisi, apalagi Aparatur Sipil Negara (ASN), juga politisi.
“Kalau ada yang melecehkan saya karena membela filsafat dasar bangsa kita, Pancasila, tolong merapatkan barisan dengan saya untuk membela diri, bangsa kita sendiri. Ironis sekali orang yang mengritik saya membela Pancasila, demi membela negeri sendiri, tapi dia menggebu-gebu membela Palestina,” ujarnya.
Lebih jauh Hendropriyono mempertanyakan apakah pengeritiknya tahu tentang siapa Palestina dan Israel itu? “Apakah pengkhianat itu kenal dengan Mahmoud Abbas, atau kenal dengan Ismail Haniyeh, atau kenal sama Reuven Rivlin, atau Benjamin Netanyahu? Saya yakin tidak kenal. Yang dia kenal adalah anak, istri, mantu, dan cucu sendiri. Kenapa yang dibela orang-orang yang tidak dikenal?” tanya Hendropriyono.
Ucapan Hendropriyono ini pun akhirnya menuai kecaman banyak pihak. Karena dinilai bertentangan dengan sikap resmi pemerintah Indonesia terhadap konflik Palestina - Israel yaitu mendukung penuh perjuangan bangsa Palestina dan menentang Israel.
"Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel," Itulah ucapan Presiden Republik Indonesia Soekarno, 1962.
Dukungan Presiden Republik Indonesia pertama, Ir Soekarno, terhadap kemerdekaan Palestina tak terbantahkan dan selalu konsisten. Bukan sekadar lewat kata-kata, tapi juga dibuktikan melalui tindakan nyata. Meskipun Bung Karno belum pernah menjejakkan kaki di tanah Palestina, namun jejak dukungan Sang Proklamator Indonesia untuk kemerdekaan Palestina telah terpatri dalam catatan sejarah.
Dukungan pemerintah Indonesia, yang digaungkan Bung Karno, terhadap kemerdekaan Palestina tak lepas dari sokongan yang diberikan pemerintah dan rakyat Palestina terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Bahkan setahun sebelum Indonesia merdeka, pada 6 September 1944 mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini memberikan dukungan secara terbuka bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Berdasarkan buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri karya M Zein Hassan Lc Lt, sejak dukungan yang disampai secara terbuka melalui siaran radio Syekh Muhammad Amin Al-Hussaini, jalanan di Palestina dipenuhi gelombang aksi solidaritas dan dukungan kepada Indonesia oleh masyarakat Timur Tengah.
"Terimalah kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia," kata saudagar kaya Palestina, Muhammad Ali Taher saat membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 1944.
Setelah merdeka, saat Indonesia membutuhkan pengakuan sebagai negara berdaulat, lagi-lagi rakyat Palestina bergerak, mendorong Mesir mengakui Indonesia. Pengakuan kedaualatan dari Mesir dan Palestina pada 1947 itu merupakan buah diplomasi H Agus Salim melalui jaringan Ikhwanul Muslimin, yang berbasis di Palestina.
Foto: Suwandi Danu Subroto
Sumber: sindonews.com