PDIP Minta Audit Dana Palestina? Lebih Baik Audit Seluruh Kader PDIP, Diduga Kecipratan Korupsi Dana Bansos
Ahad, 23 Mei 2021
Faktakini.info
*PDIP MINTA AUDIT DANA PALESTINA ? LEBIH BAIK AUDIT SELURUH KADER PDI-P, KUAT DUGAAN KECIPRATAN DUIT KORUPSI DANA BANSOS !*
Oleh : *Ahmad Khozinudin*
Sastrawan Politik
Benar-benar menyakitkan statement partai satu ini. Sepanjang serangan brutal Israel terhadap Palestina, PDIP bungkam. Tidak ada release resmi atau komentar tajam kader PDIP yang mengutuk kekejian Yahudi Israel.
Tapi begitu umat Islam berempati, mengumpulkan sejumlah bantuan untuk Palestina, PDIP berkicau. Anggota DPR RI Fraksi PDIP Nabil Haroen alias Gus Nabil meminta Pemerintah Indonesia mengaudit aliran dana bantuan kemanusiaan untuk Palestina.
Sebenarnya, ini anggota DPR paham aturan tidak ? Bantuan dana sosial, itu terikat dengan hukum privat karena bukan anggaran yang berasal dari APBN. Terserah umat Islam mau menyumbang berapapun untuk Palestina, tidak akan merugikan keuangan Negara.
Mengenai penyalurannya, sejumlah lembaga yang menyalurkan juga kredibel dan jelas untuk membantu korban kekejian Israil.
Misalnya, Muhammadiyah berhasil menghimpun dana sekitar Rp7 miliar untuk membantu rakyat Palestina sebagai korban konflik di negaranya. Itu tidak ada hubungannya dengan APBN. Apa urusannya, pemerintah mengaudit dana privat ?
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj juga mengajak Nahdliyin untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, melalui NU Care-LAZISNU. Hal itu disampaikan saat berkunjung ke rumah Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun, pada Senin (17/5). Lalu, apa pemerintah mau ngerecoki periksa rekening NU ?
Kalau mau diaudit, itu rekening seluruh kader PDIP. Karena sudah terbukti korupsi dana bansos dilakukan Juliari Peter Batubara, kader PDIP. Sudah terbukti pula, sejumlah uang mengalir ke PDIP.
Seperti Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kendal, A. Suyuti terbukti menerima aliran dana bansos, dia lalu megembalikan sejumlah uang yang diterimanya dari tersangka Juliari Peter Batubara (JPB), mantan Menteri Sosial (Mensos). Hal itu telah dikonfirmasi oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penyidik KPK juga telah memeriksa Suyuti sebagai saksi untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus suap dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.
Saya kira, tidak sebatas ketua DPC PDIP Kendal. Seluruh rekening kader PDIP perlu diperiksa seperti rekening FPI yang diperiksa. Karena predikat crime korupsi PDIP jelas, korupsi dana bansos.
Secara khusus, saya meminta PPATK untuk memeriksa rekening Nabil Haroen, anggota DPR RI dari PDIP. Jangan-jangan dia juga kebagian hasil korupsi dana Bansos ? [].