Refly: Bukan Cuma FPI, Bubarkan Semua Parpol Karena Anggotanya Lakukan Tindak Pidana!
Senin, 10 Mei 2021
Faktakini.info, Jakarta - Pakar hukum tata negara Refly Harun hadir sebagai saksi ahli di persidangan lanjutan kasus kerumunan di Petamburan dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab (HRS) dan 5 orang terdakwa lainnya.
Dalam kesempatan itu, terkait pembubaran Front Pembela Islam (FPI) Refly menyatakan tidak boleh kesalahan yang dilakukan oleh individu anggota FPI dijadikan dalih untuk membubarkan FPI. Dan bila hal itu tetap mau dilakukan, Refly menegaskan seluruh parpol-parpol yang ada di Indonesia juga harus dibubarkan karena banyak anggota mereka yang terlibat tindak pidana terutama tindak pidana korupsi yang termasuk kategori kejahatan luar biasa.
Dalam persidangan, sebelum bertanya kepada Refly, Habib Rizieq menjelaskan sebuah organisasi masyarakat (ormas) sudah melakukan upaya untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh Kemendagri untuk pendaftaran.
"Dari Kemenag sudah melakukan diskusi dengan ormas tersebut sehingga menyatakan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD. Kemenag juga memberikan rekomendasi kepada Kemendagri terhadap ormas tersebut. Syarat dipenuhi, tetapi tiba-tiba ormas tersebut dibubarkan," kata Habib Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (10/5/2021).
Menanggapi hal tersebut, Refly Harun menjelaskan Peraturan Perundang-undagan (Perpu) No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengakhiri ormas dengan berbagai macam cara.
Dia menyebutkan pemerintah bisa mengakhiri sebuah ormas dengan mencabut surat keterangan terdaftar (SKT).
"Hukum seperti itu harusnya tidak diterapkan. Namun, jangan lupa di situ ada proses, pemberitahuan, dan pemberhentian kegiatan itu saja tidak diikuti," kata Refly.
Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan itu juga menyebutkan sebelum membubarkan sebuah organisasi, pemerintah seharusnya memiliki alasan yang jelas.
Dia mengaku tidak menemukan alasan yang tepat untuk membubarkan ormas tersebut.
Refly menjelaskan di Indonesia ada beberapa organisasi yang dilarang, salah satunya Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Pelarangan dilakukan dengan ketetapan MPR, produk hukum tertinggi. Alasannya karena melakukan kerusuhan yang jelas, alasan seperti itu jelas masuk akal. Namun, ormas ini saya tidak tahu alasannya," sambungnya.
Usai mendengar jawaban Refly, Habib Rizieq kembali menanyakan apakah bisa sebuah ormas dibubarkan lantaran anggotanya melakukan tindak pidana.
Menjawah pertanyaan Rizieq, Refly menjelaskan hukum di Indonesia menerapkan prinsip individu responsibility, sehingga hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk membubarkan sebuah ormas.
"Tindak pidana yang dilakukan oleh individu tidak boleh diberatkan pada instansinya," jelas Refly.
Namun, Refly melanjutkan jika alasan tersebut dibenarkan, seharusnya partai politik juga sudah dibubarkan oleh pemerintah.
Hal ini lantaran, jelas Refly, semua partai politik yang ada di Indonesia memiliki anggota yang pernah terlibat tindak pidana.
"Semua anggota parpol di Indonesia pernah ada anggotanya yang melakukan tindak pidana, yaitu tindak pidana korupsi yang notabene extraordinary crime," tutur Refly.
Sebagaimana diketahui, kejahatan korupsi dan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh pengurus dan anggota partai PDIP, Golkar dan lainnya sudah sangat sering terjadi.
Sumber: jpnn.com
Klik video: