Jeng Sri, Convenience Of Payment Itu Melarang Menarik Pajak Saat Rakyat Susah
Jum'at, 18 Juni 2021
Faktakini.info
*JENG SRI, CONVINIENCE OF PAYMENT ITU MELARANG MENARIK PAJAK SAAT RAKYAT SUSAH*
Oleh : *Ahmad Khozinudin*
Sastrawan Politik
Kalau mau menerapkan sistem kapitalis, itu mbok yang menyeluruh. Bukan parsial, apalagi menjadi negara kapitalisme korban. Ga enak, hidup dipajakin dan jadi korban kapitalisme.
Tetapi ekonomi kapitalisme itu memang munafik, sama seperti sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi katanya kedaulatan ditangan rakyat, praktiknya ditangan pemodal.
Ekonomi kapitalis teorinya Laissez-faire, pasar bebas, individu harus diberikan kebebasan penuh untuk berproduksi, praktiknya Negara intervensi. Negara tarik pajak, dalihnya untuk kepentingan rakyat, praktiknya lagi-lagi untuk melayani kaum kapitalis.
Okelah, kita kesampingkan itu dulu. Kita ikuti dulu logika pajak kapitalis. Kemudian kita cek, yang dipraktikkan ini kapitalis yang konsisten atau menyimpang.
Menurut Bapak Ekonomi kapitalis, Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", dijelaskan bahwa asas-asas pemungutan pajak adalah : 1. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan), 2. Asas Certainty (asas kepastian hukum), 3. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan), dan 4. Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis).
Fokus saja pada asas Convinience of Payment. Pertanyaan mendasarnya, tepatkah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak disaat Pandemi ? Disaat segenap rakyat mengalami kesusahan akibat pandemi ?
Apakah fungsi negara itu hadir ditengah-tengah rakyatnya saat pandemi untuk mengambil pajak ? lalu, dimana asas keadilannya ?
Mengukur pajak dengan negara lain, yang penghasilannya jauh dari rakyat Indonesia. Itu adil apa kezaliman ? itu masuk akal atau masuk got ?
Saat pandemi seperti ini, yang tepat dilakukan adalah tidak memungut pajak. Bahkan selamanya tidak diambil pajak, karena pajak haram dalam ajaran Islam.
Terus darimana Negara membiayai APBN jika tidak memungut pajak ?
Nah, disitulah pentingnya kembali kepada Islam. Berkali kali diberitahu, ideologi kapitalisme itu ideologi transnasional yang menindas, merusak, menyusahkan umat manusia. Sebagai orang yang beriman, semestinya negeri yang mayoritas muslim ini kembali kepada Islam.
Islam telah memberikan solusi bagi negara dengan menetapkan sejumlah harta sebagai sumber pembiayaan APBN. Harta tersebut, terkategori al Milkiyatul Ammah dan Al Milkiyatul Daulah.
Harta-harta itu terdiri dari :
1. Bagian Fai' & Kharaj
⦁ Bidang Ghanimah
⦁ Bidang Kharaj
⦁ Bidang Status Tanah
⦁ Bidang Jizyah
⦁ Bidang Fai'
⦁ Bidang Dharibah
2. Bagian Pemilikan Umum
⦁ Bidang Minyak & Gas
⦁ Bidang Listrik
⦁ Bidang Pertambangan
⦁ Bidang Laut
⦁ Bidang Sungai
⦁ Bidang Perairan & Air Mata Air
⦁ Bidang Hutan & Padang Rumput Gembalaan
⦁ Bidang Tempat Khusus (yang Dipagari Negara & Dikuasai Negara)
3. Bagian Shadaqah
⦁ Bidang Zakat Mal & Perdagangan
⦁ Bidang Zakat Pertanian & Buah-buahan
⦁ Bidang Zakat Unta, Sapi, & Kambing.
Demikianlah, setelah saya mengulas saya kembalikan kepada anda. Apakah tetap mau mempertahankan ideologi transnasional kapitalisme, atau memeluk dan menerapkan akidah Islam. [].