Pak Luhut Tak Perlu Minta Maaf, Minta Saja Presiden Jokowi Mundur
Ahad, 18 Juli 2021
Faktakini.info
*PAK LUHUT TAK PERLU MINTA MAAF, MINTA SAJA PRESIDEN JOKOWI MUNDUR*
Oleh : *Ahmad Khozinudin*
Sastrawan Politik
_"Sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali dari lubuk hati paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, *jika* dalam penanganan PPKM Darurat Jawa-Bali ini masih belum optimal,"_
*[Menko Marves, Luhut Panjaitan, Sabtu, 17/7/2021]*
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkait PPKM Darurat Jawa-Bali, jika dalam pelaksanaannya dirasa belum optimal. Luhut merupakan Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali yang penerapannya berlangsung sepanjang 3-20 Juli 2021.
Hal itu disampaikan saat menggelar konferensi evaluasi PPKM dan rapat dengan sejumlah menteri secara daring (17/7). Luhut mengaku ada sejumlah penurunan mobilitas kegiatan masyarakat melalui PPKM darurat.
Permintaan maaf ini tak tulus, sebab masih menggunakan ungkapan 'jika'. itu artinya, belum ada pengakuan dari Luhut tentang kegagalan dirinya mengkoordinir PPKM Darurat. sematan kata 'Jika' mengkonfirmasi seolah-olah kegagalan hanyalah persepsi, bukan fakta.
Nyatanya, PPKM Darurat tidak membawa dampak apapun bagi pengereman laju peningkatan infeksi covid-19. Pasca keputusan PPKM Darurat 3 Juli yang lalu, laju peningkatan infeksi covid-19 justru meroket. Angka kasus harian diatas jumlah 50.000 kasus, dari yang diharapkan bisa diturunkan maksimal 10.000 kasus.
Sampai tanggal 17 Juli 2021, data menunjukkan Indonesia telah mencapai angka 2.832.755 kasus positif dan ini menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 72.489 kematian.
Per Sabtu 17 Juli 2021, ada tambahan 51.952 Kasus Covid-19 dalam Sehari. Ini jauh melampaui target yang ditetapkan Luhut Panjaitan.
Artinya, kebanggaan Luhut soal turunnya mobilitas masyarakat tidak berkorelasi positif dengan penurunan infeksi kasus. Ada paradoks Antara mobilitas masyarakat dengan tingkat infeksi, semestinya seiring dengan menurunnya mobilitas kasus juga menurun. Nyatanya, tidak demikian.
Wajar, jika mantan Menkes Siti Fadilah Supari mewanti-wanti kemungkinan Covid-19 sebagai 'Bio Weapon' sehingga penanganannya tidak bisa dengan cara konvensional. Semua cara yang ditempuh, harus dievaluasi termasuk evaluasi sebab infeksi virus.
Adapun dampak PPKM darurat bagi masyarakat, jelas merugikan, diantarnya :
*Pertama,* masyarakat terhalang dari hak nya untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. disaat yang sama, pemerintah lepas tanggung jawab menjamin kebutuhan dasar orang dan hewan ternak, sebagaimana amanat pasal 55 UU No. 6/2018.
Masyarakat dipaksa dirumah, dibatasi tidak boleh bekerja dan berusaha, sementara bansos yang diomongin pemerintah sampai sekarang hanya mewujud pada blusukan pencitraan Jokowi yang hanya membawa beras beberapa kilo. Soal kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak PPKM darurat tidak difikirkan dalam perencanaan, baru dibahas tanggal 5 setelah PPKM darurat diberlakukan sejak tanggal 3.
*Kedua,* terjadi adu domba di lapangan antara masyarakat dengan aparat. Aparat bersikukuh dengan dalih menjalankan perintah atasan. Masyarakat kekeuh membuka usaha dengan alasan tuntutan perut lapar.
Akhirnya, sejumlah benturan terjadi. Padahal, hal ini tidak perlu terjadi kalau pemerintah menjamin kebutuhan dasar rakyat saat PPKM darurat. Dengan demikian, aparat juga tidak perlu berbuat represif dan menjadi sasaran amuk masyarakat.
*Ketiga,* PPKM Darurat telah menjadi alat represi untuk membelenggu kebebasan beribadah umat Islam dengan menutup masjid dan musholla. Saat pandemi dimana umat Islam semestinya mendekat kepada Allah SWT, PPKM Darurat Justru menjauhkan umat Islam dari masjid dan musholla.
Begitu kritik terus diajukan, barulah kebijakan direvisi. Itupun, tetap dengan himbauan sholat berjamaah di rumah. terus, apa gunanya masjid dibuka ?
Sudahlah, rakyat sudah capek. Capek menghadapi pandemi, dan capek diterapkan kebijakan zalim yang tidak menuntaskan masalah malah menimbulkan banyak masalah baru.
Sudahlah Pak Luhut, tidak usah meminta maaf. Kami juga sudah kehabisan stok kesabaran untuk memaafkan. Minta saja atasan Anda yang bertanggungjawab, yakni Presiden Jokowi untuk segera mundur dari jabatannya. [].
https://heylink.me/AK_Channel/