BuzzeRp Pingsan Baca Ini! Jawaban Lengkap Pemprov DKI soal Formula E
Kamis, 30 September 2021
Faktakini.info, Jakarta - Penyelenggaraan Formula E masih saja menimbulkan protes dari segelintir kelompok. Setelah ditunda akibat pandemi COVID-19, sekelompok orang kemudian mempertanyakan manfaat gelaran ini bagi Jakarta di ajang ini.
Polemik semakin mencuat setelah hak interpelasi Formula E terhadap Gubernur Anies Baswedan diusulkan oleh hanya 2 fraksi di DPRD DKI, yakni PDIP dan PSI.
Mereka menyoroti gelaran Formula E yang mereka tuding sebagai pemborosan anggaran, tidak ada dampak ekonomi terlebih setelah pandemi, dan tidak berempati kepada warga yang terdampak corona.
Namun, langkah hak interpelasi terancam kandas karena 7 fraksi lainnya menolak.
Jawaban Lengkap Pemprov DKI soal Isu Miring Penyelenggaraan Formula E (1)
Ini juga berlanjut saat adanya agenda rapat Paripurna Hak interpelasi yang dinilai ilegal. Sebab, diputuskan sepihak oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang notabene politikus PDIP.
Melihat itu, 7 fraksi lainnya melaporkan Prasetyo ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Prasetyo dinilai melanggar tatib DPRD DKI Jakarta tepatnya pasal 83. Di sana diatur jadwal paripurna dapat diputuskan melalui Badan Musyawarah yang agendanya sudah disetujui sebelumnya.
Jawaban Lengkap Pemprov DKI soal Isu Miring Penyelenggaraan Formula E (2)
Nyatanya, tak ada agenda jadwal paripurna hak interpelasi dalam rapat Badan Musyawarah, tapi malah diketok jadwalnya. Hal ini yang dinilai ilegal.
Untuk itu, Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta mengeluarkan dokumen fakta-fakta terkait penyelenggaraan Formula E yang rencananya bergulir Juni 2022.
Berikut penjelasan fakta terkait penyelenggaraan Formula E 2022 di Jakarta:
Faktanya:
Hampir semua event dunia (Asian Games, Olimpiade, Formula 1, MotoGP, Formula E) membutuhkan dana dari pemerintah, termasuk Asian Games 2018 dan MotoGP Mandalika Maret 2022
Asian Games 2018, MotoGP Mandalika Maret 2022, dan Formula E Juni 2022 bukan pemborosan APBN/APBD, karena memberikan manfaat ekonomi dan reputasional yang luar biasa bagi Indonesia.
Manfaat ekonomi: stimulus ekonomi dan multiplier efek yang ditimbulkan
Manfaat reputasional: citra Indonesia dan Jakarta yang semakin baik di dunia, sehingga bisa menstimulus turisme dan investasi.
Katanya: Hanya untung jika dilaksanakan 5 tahun, mengapa Formula E dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut? hanya 2 kota yang melaksanakan secara berturut-turut dan bahkan mereka merugi
Faktanya:
Investasi infrastruktur jadi optimal jika infrastruktur itu dimanfaatkan bukan hanya untuk satu kali penyelenggaraan
Justru merugikan jika formula 3 hanya dilaksanakan sekali karena biaya infrastruktur balapan yang merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar menjadi tidak termanfaatkan beberapa kali
Akibat pandemi, dilakukan review ulang atas semua kerja sama Formula E di semua kota. Hasil kesepakatan baru antara Jakpro dengan FEO, adalah periode pelaksanaan disesuaikan 3 tahun yaitu 2022, 2023 dan 2024
Tiga tahun merupakan waktu yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan dampak ekonomi
Katanya: Komitmen fee Rp 2,3 triliun, biaya pelaksanaan Rp 4,4 triliun
Faktanya:
Komitmen fee adalah Rp 560 miliar (bukan hanya untuk tahun pertama, tapi untuk semua tahun penyelenggaraan)
Kegiatan Formula E ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan menjadi Perda no 7 tahun 2019. kegiatan Formula E tidak ditetapkan dalam Pergub secara independen tapi dalam Perda, yaitu kesepakatan eksekutif bersama dengan DPRD
Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk pelaksanaan Formula E, baik untuk 2022, 2023 dan 2024
Biaya pelaksanaan per tahun sekitar Rp 150 miliar, tidak dibayar oleh APBD tapi akan bersumber dari sponsorship yang akan dilakukan oleh Jakpro
Dalam perjanjian kerja sama yang terkini, tidak ada keperluan untuk dibuatkan bank garansi
Jangka waktu 3 tahun
Itu semua ada data yang akurat, kesepakatan antara Jakpro dengan FEO (Formula E Operations) adalah sebagaimana ditulis di atas.Apalagi setelah terjadi pandemi, semua rencana pelaksanaan di berbagai kota dunia dilakukan penyesuaian.
Katanya: Besaran komitmen fee Formula E di Jakarta terlalu tinggi dibandingkan kota lain di dunia
Faktanya:
Perbandingan komitmen fee antar kota tidak bisa dilakukan secara apple to apple. Beberapa kota menanggung hampir seluruh biaya penyelenggaraan, sedangkan di sebagian kota yang lain FEO banyak mengcover biaya
Nilai komitmen fee masing-masing kota/negara berbeda, dipengaruhi oleh (1) apa saja yang di-cover oleh FEO, (2) jarak lokasi dengan kota penyelenggara lain, (3) kapan kota tersebut menjadi tuan rumah, semakin akhir semakin tinggi komitmen fee.
Untuk Jakarta, beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan adalah: (1) FEO mengcover biaya broadcasting + penyiaran live di 150 negara, akomodasi ribuan official selama sekitar 1 bulan, biaya keamanan, biaya pengiriman barang, asuransi, panggung dan stage, (2) posisi geografis Indonesia membuat biaya logistik yang FEO harus keluarkan jauh lebih tinggi dari tinggi dari kota lain di Eropa dan Amerika.
Untuk biaya broadcasting (produksi dan penyiaran) saja, diperkirakan mencapai 2 juta poundsterling.
Katanya: Biaya sebesar Rp 560 miliar bisa digunakan untuk pendidikan, penanggulangan COVID-19, dan lain-lain.
Faktanya:
Tidak betul pelaksanaan Formula E mengabaikan anggaran di sektor lain. Bahkan pembayaran sudah lunas-tuntas di tahun 2019.
Penyusunan anggaran mempertimbangkan keseimbangan seluruh aspek dan jangka waktu target (pendek, menengah, panjang).
Dana Pendidikan, penanganan covid, dll tetap mendapatkan prioritas dan dipenuhi secara memadai; bahkan dalam penanganan Covid-19, DKI merupakan yang terbaik di Indonesia. Terkait vaksinasi, Jakarta merupakan salah satu kota yang paling sukses di dunia.
Sama dengan MotoGP Mandalika Maret 2022, Formula E Juni 2022 merupakan investasi jangka menengah dan panjang, untuk mendongkrak citra Indonesia dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas di masa mendatang, termasuk untuk bidang pariwisata, investasi, dan perdagangan dunia.
Sebagai informasi, Pemprov DKI mengeluarkan biaya dari APBD sebesar Rp 75 Miliar untuk membangun equestrian (arena pacuan kuda) dan velodrome (arena balap sepeda) dalam rangka mendukung pelaksanaan Asian Games 2018. Fasilitas itu digunakan utamanya hanya satu kali yaitu saat Asian Games di tahun 2018. Biaya inipun tidak dipandang sebagai pengabaian anggaran. Pendidikan ataupun anggaran. Kesehatan karena masing-masing anggaran sudah memiliki pos-nya.
Katanya: Formula E tidak membantu memulihkan ekonomi pasca COVID-19
Faktanya:
Formula E akan memberikan dampak finansial, dampak ekonomi dan dampak reputasional.
Dampak ekonomi adalah multiplier efek yang ditimbulkan oleh gelaran Formula E.
Dampak reputasional memberi pesan bahwa Indonesia back to business.
Dampak finansial merupakan keuntungan yang didapat oleh Jakpro.
Katanya: Formula E tidak berdampak pada UMKM, bahkan 70% UMKM di Montreal merugi, di Bern penyelenggara merugi.
Faktanya:
Berbeda dengan negara lain, Formula E di Jakarta bukanlah event satu hari saja, tetap merupakan acara selama beberapa bulan menjelang dan setelah event, sehingga impak yang dihasilkan akan sangat berbeda.
Berbagai program yang melibatkan UMKM akan dilaksanakan oleh Dinas UMKM dan Jakarta Experience Board (BUMD), bekerja sama dengan swasta dan masyarakat luas.
Aktivitas seperti festival, bazaar, pameran, konser, promo, bersama, konvensi/seminar, diyakini mampu mendongkrak ekonomi UMKM.
Katanya: Formula E makin tidak popular karena Tiga pabrikan besar meninggalkan Formula E.
Faktanya:
Pengunduran diri pabrikan adalah hal yang biasa dalam event balap internasional misalnya MotoGP, Formula 1, dan World Rally Championship (WRC), ini lebih dikarenakan strategi jangka panjang mereka, bukan karena kinerja event balap
Menurut majalah Forbes (Mei 2021) popularitas Formula E yang merupakan gelaran balapan terbesar ke-3 di dunia ini terus meningkat. Ia disiarkan oleh 40 media internasional dan disaksikan di 150 negara di 6 benua.
Season 6 (2019) disaksikan oleh 400 juta pemirsa secara live.
Mengingat penikmat Formula E kebanyakan adalah para millennials, diperkirakan popularitas Formula E di masa mendatang akan lebih tinggi, apalagi ini sejalan dengan trend otomotif global menuju kendaraan listrik
Saat ini Formula E diikuti oleh 12 tim dan 7 pabrikan mobil termasuk di antaranya Jaguar, Porsche, Nissan, Penske, Nio, DS Tech, dan Mahindra. Jumlah pabrikan dan tim yang terlibat lebih banyak dari balapan lain. misalnya MotoGP diikuti oleh 12 tim dan 6 pabrikan (Aprilia, Ducati, Honda, Yamaha, Suzuki dan KTM), lalu Formula 1 yang diikuti oleh 10 tim dan 4 pabrikan (Renault, Ferrari, Honda dan Mercedes) dan WRC diikuti oleh 4 pabrikan (Toyota, Ford, Hyundai dan Citroen).
Katanya: Formula E tidak berdampak pada Jakarta yang lebih ramah lingkungan.
Faktanya:
Formula E senada dengan target Presiden Jokowi, bahwa Indonesia akan menjadi “Raja baterai hingga mobil listrik dunia” (CNN, 10 Agustus 2021).
Menurut McKinsey, fans utama Formula E adalah millennials, upaya mendorong energi ramah lingkungan merupakan upaya jangka panjang lintas generasi, sehingga pelibatan generasi muda adalah mutlak.
Kondisi udara di DKI Jakarta jauh dari ideal. diperkirakan 70% konsumsi BBM adalah oleh kendaraan bermotor, sehingga upaya mendorong mobil listrik merupakan solusi andal untuk memperbaiki kualitas udara dan lingkungan di Jakarta.
Katanya: Formula E tidak ada di RPJMD.
Faktanya:
Event internasional dan besar seperti Formula E, MotoGP Mandalika Maret 2022 dan bahkan Asian Games 2018 memang nama kegiatannya (nama “Asian Games” misalnya) tidak disebutkan secara spesifik baik di RPJMN maupun RPJMD.
Landasan pelaksanaan selalu merujuk pada garis besar rencana pembangunan yang ada di RPJMD yaitu:
Formula E masuk dalam RPJMD 2017-2022, dalam bagian “penyelenggaraan event pariwisata bertaraf internasional”.
RPJMD Hal 271: Sasaran misi kedua salah satunya berbunyi: “Meningkatkan pertumbuhan investasi di Jakarta”.
RPJMD Hal 272 dan 293: Sasaran kedua dari tujuan kedua atas misi kelima: “Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional”. Salah satu strategi yang didorong adalah pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan E-Tourism.
Katanya: Ada temuan BPK, dan belum ditindaklanjuti
Faktanya:
BPK menyampaikan 3 rekomendasi, yang semuanya sudah di-follow up dan telah dinyatakan TUNTAS, yaitu:
Tidak ada lagi dana dari APBD dan pelaksanaannya secara B to B -> Jakpro akan menjalankan Formula E secara B to B murni, di mana tidak ada tambahan dana dari APBD lagi, diluar dana yang telah dikeluarkan.
Formula E dilaksanakan -> Jakpro terus berkoordinasi dengan FEO dan telah menyusun tim OC untuk melaksanakan Formula E 2022.
Dilakukan feasibility ulang -> Jakpro, menggunakan referensi dari berbagai konsultan, telah melakukan feasibility ulang.
Tidak ada temuan kerugian negara maupun potensi kerugian negara, serta tidak ada rekomendasi untuk ditunda.
Katanya: Penyelenggara Formula E melebihi jabatan Gubernur
Faktanya:
Anggaran yang dibayarkan oleh Pemprov DKI hanyalah komitmen fee awal saja yang telah dibayarkan pada tahun 2019, selanjutnya akan dilaksanakan oleh Jakpro secara murni B to B, melalui sponsorship.
Sumber: kumparan.com
