Berbau Islamophobia, Anggota DPR Minta Densus 88 Dibubarkan

 


Jum'at, 8 Oktober 2021

Faktakini.info, Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menyebut bahwa Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri sebaiknya dibubarkan.

Pernyataan ini disampaikan Fadli lewat sebuah cuitan di akun Twitte pribadi @fadlizon. Dalam cuitannya itu, ia me-retweet sebuah berita berjudul 'Densus 88 Klaim Taliban Menginspirasi Teroris Indonesia'.

Masih dalam cuitannya, Fadli turut menyebut bahwa aksi terorisme memang harus diberantas. Namun, jangan justru dijadikan sebagai komoditas.

"Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamifobia. Dunia sdh berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Teroris memang harus diberantas, tapi jgn dijadikan komoditas," demikian cuitan Fadli, Rabu (6/10).

CNNIndonesia.com masih berusaha menghubungi pihak Densus 88 terkait pernyataan Fadli tersebut.

Sebelumnya, Direktur Pencegahan Densus 88, Kombes M Rosidi mengklaim bahwa kemenangan Taliban di Afghanistan menginspirasi kelompok teroris di Indonesia meski memiliki paham berbeda soal agama.

"Euforia kemenangan Taliban ini dapat membawa dampak terhadap keberadaan kelompok teror di Indonesia. Paling tidak, dapat dijadikan sebagai sarana propaganda mereka," kata Rosidi dalam diskusi daring yang digelar Selasa (5/10).

Disampaikan Rosidi, jaringan teroris di Indonesia kerap membuat narasi bermodal kemenangan Taliban. Selain itu, mereka juga mengungkit Taliban yang berhasil menguasai Afghanistan usai berpuluh-puluh tahun diduduki Amerika Serikat.

Hal ini disampaikan Rosidi merujuk dari hasil pemeriksaan terhadap anggota Jamaah Islamiyah yang ditangkap.

"Dalam interogasi terhadap salah satu pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) yang beberapa waktu lalu kita tangkap dimana dia dalam ceramahnya menyampaikan kepada jamaahnya untuk terus istiqomah sebagaimana yang dilakukan oleh Taliban," klaimnya.

Diketahui, Taliban berhasil menguasai Istana Kepresidenan Afghanistan dan menduduki pusat pemerintahan di Ibu Kota negara tersebut, Kabul pada 15 Agustus 2021 lalu.

Mullah Mohammad Hasan Akhund lantas didapuk sebagai pimpinan utama pemerintahan baru tersebut di Afghanistan.

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla (JK) yang ikut terlibat dalam proses perdamaian di Afghanistan dimana JK dua tahun yang lalu menerima kedatangan para petinggi Taliban di Jakarta, turut angkat suara terkait kemenangan Taliban. 

Saat kelompok pejuang Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada Ahad, 15 Agustus lalu, muncul tudingan bila politisi yang juga pengusaha itu adalah pendukung Taliban.

Dengan santai, JK dalam tayangan Mata Najwa yang diunggah ulang dalam kanal YouTube Najwa Shihab, 26 Agustus 2021 lalu, menjelaskan bahwa yang terjadi di Afghanistan adalah pendudukan Amerika Serikat. Bahasa lainnya adalah penjajahan.

“Kalau Indonesia ini diduduki pasukan asing 190 ribu, Anda marah atau tidak, anda mau perang atau tidak? Kalau tidak mau perang artinya anda siap…senang untuk dijajah,” kata JK ringkas tapi menohok.

JK meluruskan, yang terjadi di Afghanistan adalah pendudukan oleh Amerika selama 20 tahun terakhir. Bukan masalah aliran atau ideologi.

“Itu yang terjadi sebenarnya, pendudukan. Jadi bukan aliran ideologi yang menonjol,” kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.

Wakil Presiden RI dua periode itu sekali meluruskan bahwa Taliban adalah urusan internal Afghanistan. Taliban fokus mengurus domestik, tidak berusaha untuk mempengaruhi pihak luar. Hal itu bisa dilihat saat mereka berkuasa pada 1996-2001 lalu.

Sumber: cnnindonesia.com, suaraislam.id