Sindir Yaqut, Ketum Muhammadiyah: Belum Beranjak Aqil Baligh dalam Berbangsa Bernegara
Senin, 25 Oktober 2021
Faktakini.info, Jakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menulis di Republika, Sabtu, 23 Oktober 2021, sebuah artikel berjudul “Negara Milik Semua”. Artikel itu kemudian diunggah ulang di website resmi Muhammadiyah, muhammadiyah.or.id.
Haedar menulis, Indonesia merdeka sudah 76 tahun. Indonesia berbangsa bahkan berabad-abad lamanya. Mestinya, kara dia, segenap warga dan elite negeri makin dewasa dalam berindonesia. Ibarat buah makin matang, seperti ilmu padi, makin tua kian merunduk ke bumi.
“Namun, masih saja ada yang belum beranjak akil-balig dalam berbangsa dan bernegara,” lanjutnya.
Haedar memberi contoh adanya elite negeri yang menyatakan suatu Kementerian Negara lahir diperuntukkan golongan tertentu dan karenanya layak dikuasai oleh kelompoknya.
“Suatu narasi radikal yang menunjukkan rendahnya penghayatan keindonesiaan,” kata dia.
Selain itu, kata Guru Besar UMY ini, belum terhitung praktik paradoks lain yang sama gawat.
“Dunia politik, ekonomi, dan kekayaan alam dikuasai oleh sekelompok kecil pihak dan ramai-ramai membangun sangkar besi oligarki. Negara Republik Indonesia yang susah payah diperjuangkan kemerdekaannya oleh seluruh rakyat dengan segenap jiwa raga, direngkuh menjadi miliknya.”
Haedar menyebut hal ini sebagai ironi keindonesiaan.sebuah ironi bernegara yang sejatinya berlawanan arus dengan gempita “Aku Pancasila, Aku Indonesia, Aku Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati.”
“Ironi sebagai bukti, Indonesia ternyata belum menjadi milik semua!”
Haedar menegaskan, Indonesia sebagai milik semua sudah disegel oleh konstitusi. Kemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang bersatu di samping berdaulat, adil, dan makmur yang menjadi cita-cita nasional. Pemerintahan Negara Indonesia, antara lain, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
“Kurang apa lagi? Semua menunjukkan substansi yang hakiki bahwa Negara Republik Indonesia itu merdeka untuk semua rakyat Indonesia tanpa kecuali, tanpa diskriminasi, dan tanpa arogansi oleh sekelompok kecil maupun besar apa pun yang merusak keutuhan, persatuan, dan kebersamaan.”
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengklaim Kementerian Agama (Kemenag) adalah hadiah yang diberikan negara kepada Nahdlatul Ulama (NU) secara khusus, bukan kepada umat Islam di Indonesia secara keseluruhan.
Pernyataan aneh dan ganjil itu disampaikan Yaqut dalam Webinar Internasional Peringatan Hari Santri 2021 RMI-PBNU bertajuk “Santri Membangun Negeri” yang disiarkan melalui kanal YouTube TV9 Official, dikutip Ahad, 24 Oktober 2021.
“Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU secara khusus, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU,” klaim Yaqut.
Foto: Haedar Nashir
Sumber: suaraislam.id