Tanggapi Ucapan "Rakyat Milik Presiden", Pengamat: Agus Widjojo Ngaco!
Ahad, 10 Oktober 2021
Faktakini.info, Jakarta - Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo aneh bisa ngomong sedemikian asbun dan ngaco. Memalukan korps TNI atas ungkapan yang jauh menyimpang dari doktrin TNI yang dipegang TNI dan dikenal rakyat.
Ungkapan putra dari Mayjen (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo yang dibunuh PKI ini jika tidak diluruskan dapat membawa TNI jauh dari rakyat dan rakyat pun menjauh dari TNI.
Pandangan brutal Agus Widjojo awalnya didasarkan pada persepsi menyalahkan Irdam XIII/Merdeka Brigjen Junior Tumilaar yang membela habis Babinsa yang dipanggil Polri akibat berurusan dengan pembelaan pada rakyat. Hubungan TNI dengan rakyat menjadi tema wawancara Agus dengan Najwa Shihab dalam acara Narasi.
Narasi Agus ternyata “jeblok”. Tiga “jeblok”nya narasi Agus Widjojo, yaitu :
Pertama, saat perang TNI bersatu dengan rakyat, contohnya perang gerilya, tetapi setelah sistem demokrasi maka rakyat itu menjadi milik Presiden sebagai akiibat adanya Pemilu Pilpres. Weleh, logika kok bisa seperti ini? Asas rakyat berdaulat itu tidak hilang dengan terpilihnya Presiden, mas. Rakyat milik Presiden itu bukan di negara demokrasi tetapi di negara yang menganut asas “l’etat cest moi” Negara adalah Aku!
Kedua, kemanunggalan TNI dengan rakyat itu untuk prajurit bukan Mabes atau institusi. Waduh, bahaya kalau begini. Prajurit dilepas dari institusi. Prajurit menjadi obyek eksploitasi dan diserahkan pada rakyat untuk melayani. Ini namanya doktrin licik TNI. Pantas jika para Perwira Tinggi hidupnya mewah dan berkelas, sementara Prajurit belepotan seperti menderitanya rakyat kebanyakan. Terbentuk kaum borjuasi para Jenderal.
Ketiga, pernyataan bahwa TNI membela rakyat itu keliru. Termasuk Babinsa yang mengurusi masyarakat sipil. Widjojo lupa Babinsa itu singkatan dari Bintara Pembina Desa yang merupakan Satuan Teritorial TNI AD yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sebagai unsur terdepan Babinsa dituntut aktif mengatasi persoalan yang ada di lingkungannya. Nah, disini TNI mencoba bersatu dan membantu, bukan menipu dan membebani rakyat.
Dari kacamata manapun pernyataan Agus Widjojo itu salah, cermin dari egosentrisme seorang Gubernur Lemhanas. Apakah Agus tidak pernah baca Undang-Undang TNI yang menegaskan bahwa TNI adalah tentara rakyat dan tentara pejuang? Juga dalam pengembangan profesionalitas harus mengacu pada prinsip demokrasi dan supremasi sipil? Artinya rakyat tidak bisa dipisahkan dari kiprah dan peran TNI.
“Rakyat milik Presiden” adalah ucapan paling tragis dan memprihatinkan dari seorang Purnawirawan Perwira Tinggi TNI yang kini menjabat sebagai Gubernur Lemhanas.
M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 10 Oktober 2021