Soal Bisnis PCR Luhut Klaim Dorong Harga Tes Diturunkan, Begini Kata Netizen

 

Jum'at, 5 November 2021

Faktakini.info, Jakarta  - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menampik memperoleh keuntungan pribadi dari pengadaan tes polymerase chain reaction (PCR). Luhut mengklaim ia justru mendorong turunnya harga tes usap itu.

“Saya juga selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujar Luhut dalam akun Instagram pribadinya, Rabu petang, 3 November 2021.

Selain itu, saat kasus Covid-19 melandai pada September 2021 pasca-gelombang kedua, Luhut menyebut dirinya meminta agar penggunaan alternatif tes Covid-19 diperluas. Pada waktu itu, kata Luhut, dia meminta Rapid Antigen digunakan di semua moda transportasi.

Ihwal adanya kebijakan kewajiban tes PCR untuk penumpang pesawat menjelang akhir tahun, Koordinator PPKM Jawa-Bali ini berujar keputusan diambil untuk mencegah risiko peningkatan mobilisasi masyarakat. Luhut mengklaim ia tak pernah mengambil keuntungan baik dalam bentuk dividen atau pendapatan lainnya melalui lab PCR yang dikelola PT Genomik Solidaritas Indonesia.

Berikut ini komentar sebagian netizen yang dikutip Faktakini.info dari Halaman Facebook Tempo.co, Kamis (4/11). 

Marlien Peliauw

Bkan dturunkan tp dgratiskan pak, tes PCR  itu spt vaksin.. Drpd dikorupsi pejabat mending duit2 itu dbuat mbiayai tes PCR tuk rakyat Indonesia.. dijadikan ladang amal Pandemi Corona ini, spy dosa2 kt manusia bs sedikit demi sedikit thapuskan...salam sehat tuk pak Luhut.. 🙏🙏

Heru Satya

Lebih baik mundur saja. Sdh cacat moral, nggak etis jd pejabat lagi. Menghianati kepercayaan.

Jamal Abdul Kadir

Segala Macam Di sikat dari block Wabo Papua hingga Pcr..... 😀😀😀😀..biar yg lain mati yg penting ia tetap hidup... 😀😀😀😀 Rakus amat sih... Amat saja tidak rakus

Hendy Pratama

Coba tidak ada ngebocorin PCR di India, harga PCR bakal tetep nangkring di 2 jutaan. Walau rakyat sedang menderita, ekonomi sedang sulit. Apalagi muncul peraturan WAJIB PCR. 🤬🤬🤬

Mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat.

Sok-sok an mendorong untuk turun harga. Mending kamu aja yang turun.

Nari Ismail

Tuhan memang Maha Adil. Keburukan ditutupi serapi apapun tiba saatnya akan terbuka satu  persatu oleh cara yang dia sendiri tidak menyadarinya.

Hery Endarto

Memalukan... pejabat Tinggi berBisnis, berkhianat sumpah Jabatanya uk  keruk keuntungan,..disaat pandemi Covid19 & Rakyat menderita...

Eni Wati

Udh ketahuan br ngaku ga bs ngelak lg,skrg ngeles ga ngambil untung yg benar aja pung,bisnis kok ga ngambil untung,awal covid aja harganya ga kira" pung,pantesan cuan pejabat para naik sementara rakyat terseok-seok utk bs bertahan hidup di tengah byk aturan yg di paksakan😭😭😭

Itjal Mattjik

ini contoh sukses pejabat pengusaha melihat peluang usaha saat smua masyarakat dalam kesulitan di masa pandemi...

contoh ini harus terus diabadikan, saat masyarakat babak belur kehabisan uang menteri ini dan pejabat2 pemerintah lainnya saldonya smakin bertambah...

contoh sukses berbisnis dg kekuasaan dan jeli melihat peluang menghimpit masyarakat...

maju terus utk berbisnisnya jgn lupa disertakan aturan2 yg kl dilanggar akan jadi tersangka utk pelanggarnyaa...

Asiannur Yan

Sdh heboh dimana mana harga pcr kita mahal dari negara lain  eh ..baru diturunin ..dasar...👎

Firdausmasril

Kenapa bisa "orang ini" begitu dipercaya pak presiden?

Kalo udah ketahuan gini soal PCR , harusnya presiden copot jabatan beliau yg terkait dengan penanganan covid 19.

Agar kredibilitas pemerintah tetap terjaga.

Kecuali pak presiden "tersandera" sehingga gak bisa ambil kebijakan terhadap "orang ini ".

 Semoga tidak.

Atau audit aja perusahaannya, biar terang benderang.

Gak logis banget kalo PT gak nyari untung.

Shinobi Kekegenkai

Saya 'gebuki' Presiden Jokowi hampir setiap hari dalam status Facebook, setidaknya selama pandemi Covid-19,  setahun terakhir.

Para pembantunya saya 'hajar' juga, terutama: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marives Luhut Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Itu semua bukan asal-asalan tanpa pertimbangan. Bukan pula untuk menarik perhatian demi mendapat jabatan komisaris BUMN (seperti dituduhkan beberapa orang kepada saya). Tapi, potensi korupsi yang bercorak oligarki politik, adalah alasan utama yang membuat saya mual. Dan si 'orang baik' membiarkan!

Terima kasih Majalah Tempo Edisi 30 Oktober 2021, yang secara khusus menulis artikel "Kongsi Pencari Rezeki". "Sejumlah laboratorium tes PCR dimiliki politikus dan konglomerat. Meraup untung saat pandemi Covid-19," demikian teaser-nya.

Gunakan akal sehat. Seorang Menko Marives merangkap jabatan sebagai Koordinator PPKM. Dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan Covid-19 dan investasi. Lalu, seorang Menteri BUMN merangkap Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri Kesehatannya bekas Wakil Menteri BUMN.

Tapi, menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia. Unit usaha PT itu adalah GSI Lab yang jualan segala jenis tes Covid-19: PCR Swab Sameday (275 ribu), Swab Antigen (95 ribu), PCR Kumur (495 ribu), S-RBD Quantitative Antibody (249 ribu).

Dalam situs resminya, GSI Lab mengklaim memiliki 1.000+ klien korporat, melaksanakan 700.000+ tes, menyalurkan 5.000+ tes gratis, dan donasi total Rp4,4 miliar.

Dia yang membuat kebijakan sebagai pemerintah, dia juga yang jualan barangnya!

Saya pegang salinan Akta PT Genomik Solidaritas Indonesia No. 23 tanggal 30 September 2021. Notarisnya berkedudukan di Kabupaten Bekasi. PT itu dibuat April 2020, sebulan setelah kasus Covid-19 pertama di Indonesia. 

Modal dasar: Rp4 miliar (1 juta/lembar saham, 4.000 saham);

Modal disetor: Rp2,96 miliar (1 juta/lembar saham, 2.969 saham).

Komposisi pemegang saham:

- Yayasan Indika Untuk Indonesia (932 lembar)

- Yayasan Adaro Bangun Negeri (485 lembar)

- Yayasan Northstar Bhakti Persada (242 lembar)

- PT Anarya Kreasi Nusantara (242 lembar)

- PT Modal Ventura YCAB (242 lembar)

- PT Perdana Multi Kasih (242 lembar)

- PT Toba Bumi Energi (242 lembar)

- PT Toba Sejahtra (242 lembar)

- PT Kartika Bina Medikatama (100 lembar).

PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra adalah entitas anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA). Luhut pernah mengakui ia memiliki 'sedikit' saham di situ. Ia adalah pendiri grup tersebut.

Yayasan Adaro Bangun Negeri berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Presdirnya adalah Boy Thohir, kakak Erick Thohir, sekaligus pemegang 6,18% saham.

Yayasan Indika Untuk Indonesia berkaitan dengan PT Indika Energy Tbk (INDY). Arsjad Rasjid, Ketum KADIN, adalah Dirutnya.

Dirut PT Genomik Solidaritas Indonesia adalah Anindya Pradipta Susanto, dokter dari FKUI.

Komisaris Utama adalah Retina Rosabai, Direktur INDY (Laporan tahunan 2020).

Yayasan Northstar Bhakti Persada berkaitan dengan Northstar Group. Digawangi oleh Patrick Walujo, bankir investasi yang juga menantu TP. Rachmat (bersama Glenn Sugita menjadi pembina yayasan). Ia juga menjadi pemegang saham Gojek-Tokopedia (Go-To). Emiten yang dia genggam antara lain PT Blue Bird Tbk (BIRD), PT Bank Jago Tbk (ARTO), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (CENT), dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).

Itu semua jelas bisnis. Badan hukumnya saja PT. Tujuan PT adalah laba!

Ingat, bukan masalah orang dilarang berbisnis tapi lihat dulu posisi siapa yang berbisnis. 

Sangat tidak bermoral menjadikan jabatan publik sebagai pintu masuk untuk berbisnis memanfaatkan masa pandemi yang menyusahkan rakyat.

Saya tidak peduli Indonesia menjadi pemimpin G-20 atau prestasi apapun juga. Bisnis tes PCR ini adalah skandal yang bagai kotoran dilemparkan ke wajah pemerintahan Jokowi. Bau dan memalukan!

Jika dirunut ke belakang pun, berkaitan dengan pembentukan kebijakan mengenai penggunaan keuangan negara, ada semacam 'petunjuk' bahwa regulasi tentang pandemi cenderung dibuat berdasarkan pertimbangan bisnis sekelompok orang dan dikunci dengan aturan "bukan merupakan kerugian negara". 

"Dengan demikian, secara a contrario meskipun penggunaan biaya dari keuangan negara untuk kepentingan penanganan pandemi Covid-19 dilakukan tidak dengan iktikad baik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dimaksud tidak dapat dilakukan tuntutan pidana sebab telah terkunci dengan adanya frasa “bukan merupakan kerugian negara” sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU 2/2020," demikian pertimbangan hukum MK dalam putusan uji materiil Perppu Covid-19 (Hlm. 413).

Untung saja MK melakukan putusan tepat dengan membatalkan pasal itu sehingga siapa saja penyelenggara negara tidak lagi mendapatkan impunitas (kekebalan) berdalih masa pandemi ketika menggunakan keuangan negara. 

Secara praktis politik, DPR seharusnya bersuara dan menggunakan wewenang pengawasannya untuk 'mengadili' Jokowi. Tapi apa mau, mengingat dominasi merah dkk di parlemen? 

Menyeretnya menjadi perkara hukum, sepanjang presidennya masih Jokowi, sangatlah sulit. Apalagi pasca-revisi UU KPK yang menempatkan KPK sebagai rumpun kekuasaan eksekutif. KPK menjadi tumpul dan kegiatannya berubah menjadi sekadar klub sepeda di sela rapat di hotel bintang lima. 

Kita hela nafas sejenak. Sabar dan tenang. 

Kita pikirkan bagaimana caranya konsolidasi kekuatan moral masyarakat membendung 'kuasa-kuasa jahat' yang bersembunyi di balik 'wajah-wajah baik' itu.

Salam

(By: Agustinus Edy Kristianto)

Sawir Dr Tandiko

Nega Mafia....

di Indonesia PCR sampaib1,5 juta kenapa di India bisa dibawah Seratus ribu..

Tak usah beralibi rakyat juga sdh tau..

Hendro Wibowo

Luhut itu kualat sama rakyat. Dia terlalu serakah. Dapat kepercayaan atasan disalahgunakan.

Awal2nya rakyat tdk suka tapi tdk berdaya. Dia makin menjadi2. Bekerja seenaknya sendiri zonder dievaluasi. Sampai akhirnya haris. Haris bisa dilibas. Muncul pandora. Pandora bisa dianggap angin lalu. Dan kini PCR. Dia sekarang kalang kabut. Berusaha membela diri dgn menyebut2 jasanya. Tapi sudah terlambat. Luhut ini kasusnya banyak sekali, bukan cuma PCR. Macem2 yang melukai rakyat. Sekarang jadi bola liar. Gunung es yg makin membesar.

Sekarang awal november. Apa luhut masih bisa mempertahankan kursinya sampe akhir tahun? Atau akhir bulan ?

Budi Darman

satu pejabat bisnis pcr...satunya lagi punya wewenang siapapun wajib pcr kalo mau berpergian....yg mewakili rakyat sibuk mau nyapres.....pejabat bumn sibuk ngatur strategi mau naikin bbm....pejabat ke uangan sibuk cari utangan....cina ngatur strategi nipu biar APBN nya ngucur pimpinanya pas di tanya YO NDAK TAU ...

Dwi Suryono

Salahnya dimana jika pakdhe Luhut ngumpulin duit utk anak cucunya.

Jika sy diposisi beliau pasti jg spt itu...emang gue pikirin.

Bismillah...komisaris sembarang aja..🤙🤙

Didit Copo

Iya.. Percaya pung 200%

Mengurangi harga PCR dengan memperluas kebijakan agar cuan tetap terjaga.. 🤧🤣

Satu kata buat ente pung..

Adrizal Atha

seharusnya pejabat 2 penyelenggara  negara yg terlibat dalam bisnis ini mundur ,ini merupakan masalah yg sangat memalukan .tapi klo diindonesia mana mungkin ya,yang ada malah pembelaan diri seolah olah tidak ada masalah

Ferry Sa'estu

“Saya juga selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujar opung

Pernyataan tsb diatas ☝️

Hanya orang yg TERGANGGU JIWANYA saja yang percaya

Yoga Abnorm

Wkeke.. jadi skrg udh paham kan kenapa selalu bergelombang dan di perpanjang..🤣

Logika saja bro, org kalo udh masuk dunia bisnis yg di kejar itu keuntungan.. laba..🤣

Bu Noer AnNa

Klu Pejabat Negara Jepang Taiwan ini Udah Mundur dan sujud2 minta maaf Klu katahuan seperti ini 

Di Indonesia malah cari alasan /pembenaran 

Astaqfirullahal'adhziiim Ya Allah Lindungilah indonesia 🇮🇩 Ku Tercinta 🙏

Kusyoto Yoto Tanoto

Kalo diturunkan sampai level non profit,pasti aturan wajib PCR akan hilang.

Memang benar satu orang serakah,gak akan kenyang sampai seluruh isi dunia ini masuk kedalam perutnya.

Padahal dunia ini sanggup menghidupi ratusan milyar manusia yg ada di atasnya.

Salim Idris

Menggunakan jabatannya untuk berbisnis dan mengambil keuntungan, rakyat yg menderita... 

Mundur aja pak luhut kalw udah gitu,

Pak presiden pecat aja, atau pak presiden yg mundur karena tdk bisa mengontrol pekerjaan bawahan bapak... 

Satu kata Rakus..

Bersenang-senang diatas penderitaan rakyat... 

Alfin Bakar

Tdk punya harga diri, memalukan, rendah, rakus !! Sdh kaya raya juga..  msh tdk puas??. Apapun alasan nya tdk boleh menyalahgunakan jabatan, apalg untuk kepentingan bisnis (cari untung) ditengah masyarakat yg sedang sakit, susah & ekonomi yg sulit..

Dodi HaLes Tan

Sudah banyak terbongkar aib mu selama menjabat....klu masih punya moral harusnya mundur saja dan full berbisnis...

Pram Yunus

Udalah 

Kami rakyat sdh capek kalian kadali

Saat pandemi

Pcr jadi bisnis menteri

Dengan regulasi

Memeras rakyat sendiri

Flice Tompunu

Pantes aja di TV Bapak ini selalu bilang nnti bakalan ada Gelombang 3 di bulan Desember.😀

Tuhan tidak tutup mata.

Suryatman

Negara jadi lahan bisnis, ibarat pura2 memberi discount sampai  75 - 80 persen, padahal di harga pokoknya sudah banyak dapat untung

Sadiah

Tai kucing lah mendorong harga turun. Yang ada membuat kebijakan supaya semua harus PCR. DASAR RAMPOK

Ade Brekele AjahDeh

Opung ini tua" keladi,baru jadi menteri ja kaya bgini gmn klo jd presiden...

Wahyu Endra

Secara pribadi yang saya sesalkan cuma satu....demi bisnis pcr opung menghancurkan generasi bangsa dgn regulasi PPKm berjilid jilid sehingga sekolah dgn sistim daring seakan akan covid itu seperti zombie hingga anak2 usia sekolah terkesan lulusan asal asalan

Indra Chaniago

Cacat moral cacat mental... Kapan anda punya rasa malu trhadap rakyat sdh memeras bohong lgi... Orang sprti anda tdk layak menjadi pejabat pemerintah.

Yundri Seno

Kalo masih punya kemaluan lebih baik kau mundur lae, rakyat lagi susah malah kau manfaatkan mengeruk keuntungan

Muhammad Andi Tresna Andi

Dari harga minimal × 200 juta orang untungnya biliuner.

Wow banget

Subhan Poso

Pantasan semangat sekali tampil kalau umumkan Level PPKM..  

Giliran Covid sdh redup, tinggal mengolah aturan baru lagi, supaya bisa kuras dan peras masyarakat dgn kewajiban PCR di segala urusan.. 

Rasa nya lebih sadis dari pada kompeni !!

Berbagi :