Upaya Penambahan Batas Usia Pensiun Perwira TNI demi Andika Mantu Hendropriyono

Selasa, 9 November 2021

Faktakini.info, Jakarta - DPR RI telah menyetujui Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI lewat pengambilan keputusan di Rapat Paripurna kedua Masa Sidang II Tahun 2021-2022 yang digelar Senin (8/11). Wacana perpanjangan masa jabatan Andika pun langsung muncul, lantaran masa pensiun KSAD itu tinggal tersisa 13 bulan.

"Saya rasa sih akan diperpanjang," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari, menanggapi masa bakti Andika Perkasa. Menurutnya, masa aktif perwira tinggi TNI memang dapat diperpanjang.

"Spekulasi saya seperti itu kenapa, saya tidak mau membawa pasti diperpanjanganya atas nama Andika sendirian atau apa. Yang jelas saya punya keyakinan akan sampai umur 60 lebih kira-kira dan kalau sampai umur 60 itu artinya sampai 2024," ujar Kharis, menambahkan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga menanggapi wacana perpanjangan massa pensiun perwira tinggi TNI. Menurut Dasco, ada dua alternatif terkait wacana tersebut.

"Khusus perpanjangan jabatan panglima, ya alternatif ada dua bisa dengan revisi UU atau nanti dikeluarkan perppu oleh presiden," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11).

Namun demikian, Dasco melihat hal tersebut perlu dilihat urgensinya. Terkait perlu tidaknya perppu menurutnya hal itu tergantung presiden yang nanti akan memutuskan.

"Sementara, kalau revisi akan kita kaji secara mendalam apakah memang itu diperlukan atau tidak diperlukan," ujarnya.

Terkait apakah revisi UU TNI bisa dilakukan dalam waktu dekat, Ketua Harian Partai Gerindra itu mengatakan, hal tersebut masih perlu dilakukan kajian yang panjang. Selain itu perlu ada kesepakatan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR.

"Apakah itu disepakati atau tidak disepakati. Sementara yang saat ini saya baru dengar adalah baru wacana yang disampaikan," ungkapnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Syarief Hasan, mengatakan, wacana perpanjangan masa jabatan Andika perlu dirumuskan dengan baik oleh DPR maupun Presiden.

"Urgensi itu tergantung kacamata yang lihat. Bisa menurut presiden urgent tapi bagi DPR tidak urgen. Lagi-lagi harus dirumuskan dengan baik," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/11).

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, dalam UU TNI diatur bahwa masa pensiun perwira tinggi TNI adalah 58 tahun. Sehingga, jika ada wacana untuk memperpanjang masa pensiun hingga 60 tahun, menurutnya, bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan merevisi UU TNI atau Presiden mengeluarkan Perppu.

"Sekali lagi kalau memang begitu sangat terbuka salah satunya untuk revisi UU 34 Tahun 2004 atau keluarkan perppu," ujarnya.

"Silakan saja Pak Presiden ambil kebijakan terbaik tapi harus substansi dan esensial sekali. Contoh persiapan pemilu dan lain-lain," imbuhnya.

Dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, pada 2019 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Panglima TNI untuk merevisi batas usia pensiun. Terutama untuk tamtama dan bintara, dari yang sekarang pensiun di usia 53 menjadi 58.

Seusai menjalani fit and proper test calon Panglima TNI dan mengikuti rapat paripurna di DPR RI, Andika mengaku masih belum mendapatkan kabar dari Istana soal kapan dirinya akan dillantik.

"Saya belum dikasih tahu, belum dikasih tahu sampai sekarang," kata Andika di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/11).

Andika mengungkapkan, dirinya masih menunggu info resmi dari Presiden. Sementara itu, Andika juga enggan mengungkapkan secara gamblang apakah dirinya akan bertemu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto hari usai ditetapkan oleh DPR.

Selain itu dirinya juga enggan berkomentar terkait pergantian posisi KSAD. Katanya hal tersebut merupakan kewenangan Presiden Jokowi."Nama yang milih nanti Presiden," ungkapnya.

Begitu juga dengan apa saja yang akan dilakukan dirinya dalam 100 hari ke depan. Andika mengaku tak ingin mendahului kewenangan."Itu nanti setelah resmi, sekarang kan belum, jangan sampai saya nanti GR gitu," tuturnya.

Lembaga pengawas HAM, Imparsial mengkritisi wacana terkait perpanjangan masa aktif Jendral Andika Perkasa yang baru saja dilantik sebagai Panglima TNI. Wacana ini bisa menimbulkan dampak di internal TNI.

Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengatakan, pemilihan Jendral Andika yang baru saja dilakukan sejatinya langkah yang dipaksakan. Karena itu, ia mengkritisi apabila langkah yang dipaksakan tersebut, dilanjutkan dengan tindakan lain yakni menunda masa pensiunnya, hingga selesai jabatan Panglima TNI.

Imparsial memandang, perpanjangan masa jabatan Andika akan berdampak di internal TNI jika kebijakan perpanjangan masa jabatan pejabat tinggi TNI bukan hanya berlaku bagi Jendral Andika, namun, juga bagi perwira TNI lain. Sehingga, akan mengganggu proses regenerasi di tubuh TNI.

"Pemilihan Pak Andika sebagai panglima TNI baru senjatinya adalah langkah yang dipaksakan mengingat mengabaikan sistem rotasi dan sisa masa dinasnya di TNI yang tidak lama lagi. Dalam konteks itu, wacana perpanjangan masa dinasnya jika benar-benar direalisasikan tentu hal itu bukan langkah tepat," kata Gufron kepada wartawan, Selasa (9/11).

"Akan ada penumpukan perwira nonjabatan di TNI, khususnya di tingkatan perwira menengah," ujar Gufron menambahkan.

Karena itu, Imparsial berharap wacana perpanjangan masa jabatan tersebut tidak lagi dipaksakan diterapkan ke Jendral Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Apalagi bila wacana tersebut diterapkan di Perwira TNI, tentu dikhawatirkan ini selain berdampak pada regenerasi, dikhawatirkan juga akan memunculkan ekses persoalan internal lain di tubuh TNI.

Sumber: republika.co.id