Kasus Edi Mulyadi Konfirmasi Oligarki Ada Dibalik Proyek IKN Jokowi
Senin, 31 Januari 2022
Faktakini.info
*KASUS BANG EDY MULYADI, KONFIRMASI OLIGARKI ADA DIBALIK PROYEK IKN JOKOWI*
Oleh : *Ahmad Khozinudin, S.H.*
Advokat, Ketua Umum KPAU
Hari ini (Senin, 31/1) adalah hari agenda pemanggilan kedua Wartawan Senior FNN Bang Edy Mulyadi setelah panggilan sebelumnya dinilai cacat karena tidak memenuhi prosedur tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 227 ayat (1) KUHAP. Nampaknya, pemeriksaan akan tetap dilaksanakan meskipun sebelumnya ada komplain dari Tim Kuasa Hukum terkait prosedur pemanggilan.
Panggilan kedua dikirimkan seketika, setelah Tim Kuasa Hukum mengirimkan surat ke Bareskrim. Cepatnya proses pemanggilan, adalah konfirmasi adanya 'pesanan' dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini.
Apakah yang berkepentingan adalah masyarakat Kalimantan ? Mereka yang merasa tersinggung dengan ujaran jin buang anak ? rasanya tidak. Terlebih, setelah beredar viral video sekumpulan masyarakat adat Kalimantan yang mengultimatum Dedy Sitorus, anggota DPR RI dari PDI-P. Banyak yang meyakini, kemarahan masyarakat Kalimantan didesain dengan memanfaatkan sentimen SARA.
Jika ditilik kritik Bang Edy Mulyadi secara keseluruhan, Masyarakat Kalimantan semestinya patut bersyukur ada elemen yang memperjuangkan ekosistem Kalimantan khususnya di area lokasi IKN yang rusak oleh keserakahan oligarki tambang dan perkebunan. Termasuk, proteksi terhadap kawasan hutan yang didiami masyarakat adat.
Bang Edy Mulyadi dengan lantang menunjuk hidung sejumlah nama oligarki lahan dan para pengusaha perkebunan termasuk pertambangan. Nama-nama inilah, yang sejatinya tak mau diganggu kepentingannya, digagalkan proyek IKN, karena nama-nama tersebut berpotensi mendapatkan untung beliung dari proyek IKN.
Proses yang terjadi terhadap Bang Edy Mulyadi merupakan murni penegakan hukum ? omong kosong. Kalau murni, tentu Arteria Dahlan dari PDIP lah, yang pertama kali diproses oleh kepolisian. Ujaran Arteria Dahlan lebih spesifik menjurus kepada masyarakat Sunda, tidak bisa ditafsirkan ke hal lain.
Kami sendiri di KPAU pada Kamis (27/2) kembali mengkritik kebijakan proyek IKN. Kami secara terbuka menantang pemerintah dan DPR untuk adu data, adu fakta, adu argumentasi. Nyatanya, hingga saat ini tidak ada respons.
Hal itu menunjukkan, bahwa kritik yang kami sampaikan sahih. Pemerintah dan DPR tak punya basis data dan argumentasi, untuk melawan kritik proyek IKN sebagai proyek oligarki.
Yang menarik, ketika Penulis berinteraksi dan berkomunikasi dengan Bang Edy Mulyadi, beliau sama sekali tidak gentar. Tidak ada kekhawatiran atau ketakutan, bahkan beliau begitu mantap menjalani berbagai dinamika perjuangan untuk menegakkan agama Allah SWT.
Beliau dan kita semua juga paham, bahwa soalnya bukanlah terkait dengan ujaran jin buang anak, bukan pula terkait macan mengeong jadi kucing. Semua ini adalah ulah keserakahan oligarki, yang merasa terusik kepentingannya oleh suara-suara kebenaran yang disuarakan oleh Bang Edy Mulyadi.
Sekali lagi, kasus Bang Edy Mulyadi mengkonfirmasi oligarki yang berkuasa di negeri ini. Presiden Jokowi tak punya program mandiri, kecuali menjalankan agenda yang melayani kepentingan oligarki. [].