Tambang Desa Wadas Tak Berizin IUP, Faisal Basri: Pemerintah Musuhi Rakyatnya Sendiri!

Ahad, 13 Februari 2022

Faktakini.info, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri memberi pernyataan terkait tambang batu andesit di Desa Wadas Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Dikabarkan, tambang tesebut belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah pusat.

Atas dasar itu, menurut Faisal Basri, pemerintah saat ini menampakkan diri sebagai sosok yang menjauhi bahkan memusuhi rakyatnya sendiri.

“Pemerintah semakin menjauhi, bahkan memusuhi, rakyatnya sendiri,” ujar Faisal Basri melalui akun Twitternya @FaisalBasri, Jumat 11 Februari 2022.

Dilansir dari CNBC Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Desa Wadas tidak ada Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Desa Wadas tidak ada IUP,” tegas Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kemnterian ESDM, Sunindyo Suyo.

Meski begitu, Sunindyo tidak bisa menjelaskan secara rinci perihal adanyan pertambangan batuan andesit di Desa Wadas tersebut. Ia beralasan belum ada informasi lanjutan mengenai hal itu karena pihaknya juga belum melihat situsi di lapangan. Sunindyo menegaskan, apa pun ceritanya kegiatan pertambangan baik mineral maupun batu bara harus memiliki IUP. “Wajib dong (memiliki IUP),” ujarnya.

Sementara itu, Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi Fanny Tri Jambore mengatakan, kegiatan pertambangan andesitu itu seharusnya dihentikan. Hal ini didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam amar putusan tersebut, dengan tegas memerintahkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

“Kegiatan pengadaan tanah untuk quarry Bendungan Bener mustinya dihentikan sebagaimana seluruh PSN yang harus ditangguhkan terlebih dahulu. Kegiatan untuk PSN yang menyandarkan pada UU Cipta Kerja ditangguhkan berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tegas Fanny. (terkini)

Foto: Faisal Basri